Connect with us

Pimpin Pertemuan COVAX AMC ke-10, Menlu RI Terus Dorong Kesetaraan Vaksin dan Kesiapsiagaan Hadapi Pandemi di Masa Mendatang

Menlu Retno Marsudi

Jakarta – Menlu RI Retno LP Marsudi menyampaikan dua solusi, untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk menuju akhir pademi Covid-19. Hal ini disampaikan Retno pada saat memimpin Pertemuan COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC-EG) ke-10, bersama Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, (28/09/2022).

​“Pandemi COVID-19 memang belum selesai, tetapi akhir dari pandemi sudah tampak di depan mata,” ujarnya mengutip kembali pernyataan Dirjen WHO.

Adapun solusi yang disampaikan Retno yaitu, Pertama, COVAX AMC EG perlu terus atasi kesenjangan vaksin, antara lain dengan memperkuat kampanye vaksinasi, utamanya di negara-negara dengan tingkat coverage rendah.

Kedua, pola pikir harus diubah dari “gawat darurat” menjadi “siap siaga” untuk merespon pandemi di masa depan. Menlu juga tekankan pentingnya terus mendorong solidaritas global dan memastikan akses setara terhadap medical solutions, utamanya bagi negara berkembang.

“Dunia saat ini membutuhkan mekanisme permanen yang mampu perkuat arsitektur kesehatan global. Oleh karenanya, Presidensi Indonesia di G20 turut mengamankan medical solutions bagi negara berkembang melalui Financial Intermediary Fund (FIF),“ tambah Menlu.

Mengingat masih terdapat kesenjangan distribusi vaksin dan capaian vaksinasi, para Co-Chairs mendukung keberlanjutan kinerja COVAX hingga 2023, khususnya untuk mendorong upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa depan.

Pertemuan   juga membahas mengenai perkembangan terkini penyediaan vaksin bagi negara anggota AMC. Sekitar 76% dosis vaksin yang ada di negara-negara berpenghasilan rendah berasal dari skema COVAX.

Selain itu, pertemuan juga menyepakati pentingnya penyesuaian struktur COVAX dengan perkembangan pandemi terkini, termasuk dengan meningkatkan kapasitas bagi negara-negara agar siap hadapi potensi pandemi lainnya.

“COVAX harus terus bekerja dengan WHO untuk memastikan setiap negara memiliki sumber daya yang diperlukan demi perkuat strategi kesehatan nasionalnya,” demikian kata Menlu.

COVAX AMC adalah mekanisme penyaluran vaksin secara gratis kepada negara anggotanya, yaitu 92 negara berpendapatan menengah ke bawah dan berpendapatan rendah. Sebagai forum kerja sama multilateral, COVAX telah membuktikan bahwa multilateralisme bekerja efektif.

Hingga kini, sedikitnya 1.72 miliar dosis vaksin telah dikirim oleh COVAX melalui jalur multilateral. 79 negara telah capai target vaksinasi sebesar 70%, termasuk Indonesia.

Melalui COVAX, Indonesia telah mendapatkan 130,662,975 (25,6%) dosis vaksin Covid-19 secara gratis. Menlu Retno Marsudi merupakan salah satu co-chairs dari COVAX AMC, bersama bersama Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Muncul Kabar 100 Pulau Dilelang, Gus Muhaimin: NKRI Harga Mati

Oleh

Fakta News
Muncul Kabar 100 Pulau Dilelang, Gus Muhaimin: NKRI Harga Mati
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar turut angkat bicara terkait rencana lelang yang akan dilakukan pada 8-14 Desember 2022 terhadap 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan. Informasi mengenai lelang tersebut sebagaimana dipublikasi di situs Sotheby’s Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat.

Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengingatkan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi.

“NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” kata Gus Muhaimin, dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Selasa (6/12/2022).

Menurut Gus Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyampaikan, jika benar pulau itu dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, maka ia khawatir menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya.

“Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua,” tegas Gus Muhaimin.

Ia pun mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya. Legislator dapil Jawa Timur VIII itu juga mendorong pemerintah bersama aparat terkait untuk memastikan seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing.

“Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong. Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa” tutup Gus Muhaimin.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung PTPN Lakukan IPO
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung PT PN (Perkebunan Nusantara) melakukan IPO (Initial Public Offering) dalam rangka mencari tambahan modal bagi aksi korporasi. Sehingga Negara jangan lagi kalah terhadap oligarki, pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang seenaknya menetapkan harga, sehingga pada akhirnya merugikan rakyat.

“Kita memahami bahwasanya IPO atau Initial Public Offering itu dalam rangka mencari tambahan modal untuk melakukan aksi korporasi. Kita tahu bahwa kejadian minyak goreng itu menampar kita semua di mana negara tidak mampu mengintervensi, sehingga oligarki mempermainkan kita semua. Negara kalah terhadap oligarki negara kalah terhadap pengusaha-pengusaha yang tidak pro NKRI tapi pengusaha-pengusaha itu seenak perutnya menetapkan harga yang akhirnya merugikan rakyat. Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) kita,” ujar Andre dalam Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN I di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Padahal,lanjut Andre, pengusaha-pengusaha itu menikmati sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh negara, tapi negara lemah dan kalah terhadap oligarki- oligarki itu.  Sehingga menurut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini aksi IPO yang dilakukan PTPN ini harus didukung, dalam rangka perbaikan dan pengembangan PTPN. Sehingga ke depan negara tidak kalah dengan oligarki lagi.

“Kita beri dukungan, tapi catatan kami, bagaimana betul-betul IPO ini bisa mengembangkan PTPN PalmCo ini hadir di tengah masyarakat nantinya. Kita tidak boleh ada lagi kejadian seperti yang kemarin. Di saat negara kalah melawan oligarki BUMN, kita tidak mampu menopang dan membantu Negara. Akhirnya rakyat yang rugi ini. Ini PR besar kita. Saya bingung juga, negara bisa kalah dengan pengusaha-pengusaha yang dikasih HGU oleh negara itu sendiri,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya

Oleh

Fakta News
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Korps Bhayangkara itu rutin melakukan penyisiran. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui potensi munculnya gangster di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, tugas itu tentunya tidak bisa hanya dilakukan kepolisian. Masyarakat diminta ikut berpartisipasi memberantas gangster. “Fenomena gangster terutama yang belakangan terjadi di Surabaya sudah sangat meresahkan. Kedua elemen tersebut harus bersinergi untuk memerangi apa pun yang kerap melakukan kekerasan. Mau itu ormas, preman atau gangster sekali pun ” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III itu menjelaskan, peran masyarakat memerangi gangster dan berbagai bentuk kekerasan sangat vital. Sebab, potensi tersebut sulit untuk diprediksi. “Jika terlihat potensi-potensi kejadian, langsung bangun solidaritas antarwarga untuk berani bubarkan,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Polres Surabaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar razia gangster pada Sabtu, 3 Desember 2022. Hasilnya, sebanyak 26 orang ditangkap dalam razia tersebut dan Dua di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau dan kerambit.

Baca Selengkapnya