Pimpin Langsung Rapat Koordinasi Penurunan Stunting, Wapres Ma’ruf Minta Berdayakan Masyarakat Hingga ke Tingkat Desa
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penuruan Stunting di Sulawesi Barat, Kamis (23/2/20223). Pada rapat yang diikuti oleh Pj. Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan para Bupati se-Sulawesi barat tersebut, Wapres mendengarkan secara langsung laporan dari Pejabat Gubernur, para Bupati atau yang mewakili, tentang kemajuan program yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, dan rencana ke depan untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.
Wapres menyebutkan, bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun dalam 4 tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, namun Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.
“Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang telah turun 6.6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1.2 persen dari tahun 2021,” papar Wapres saat membuka rapat.
Lebih jauh Wapres juga menyampaikan, bahwa dari sisi ketahanan pangan yang diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Sulawesi Barat dikategorikan Sangat Tahan. Dengan dekimian, Wapres menilai, seharusnya tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan pangan. Tinggal bagaimana sumber pangan yang berlimpah tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan anak balita.
Setelah mendengarkan laporan dari Pj. Gubernur dan para Bupati, Wapres pun memberikan apresiasi atas komitmen, kinerja, dan upaya menurunkan stunting yang telah dilakukan. Namun demikian, Wapres juga melihat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, dan beberapa cakupan intervensi yang dinilai masih belum baik.
Oleh karena itu, Wapres memberikan beberapa arahan pokok untuk ditindaklanjuti agar penurunan stunting di Sulawesi Barat dapat dipercepat.
Pertama, Wapres meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan. Wapres mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kemanusiaan.
Kedua, Wapres meminta agar koordinasi diperbaiki. Semua pihak harus menghilangkan ego sektoral.
“Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, karena penurunan stunting merupakan tugas bersama,” tegas Wapres.
Ketiga, Wapres meminta agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting, dan diidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki, diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat.
Keempat, Wapres juga meminta agar semua pelaku di tingkat desa diberdayakan dan dikoordinasikan, baik Kader Posyandu, Kader PKK, Kader Penyuluh KB, Kader Sanitasi, Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, dan lainnya.
Kelima, Wapres meminta para tokoh agama, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
Selanjutnya, Wapres meminta agar dikembangkan program untuk meningkatkan konsumsi protein hewani oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti ikan dan telur.
“Hal ini bukan masalah bagi Sulawesi Barat sebagai salah satu sentra penghasil ikan. Selain ikan, juga ada telur. Dengan harga yang murah, kandungan gizi yang baik, mudah diperoleh dan diolah, konsumsi telur satu butir per hari adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani,” imbuh Wapres.
Terakhir, Wapres menekankan agar dilakukan perbaikan proses pengumpulan data dan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan penurunan stunting agar pelaksanaan program dapat terpantau dengan baik.
Esok harinya, Jumat (24/02/2023), Wapres akan melanjutkan kunjungan lapangan ke salah satu Posyandu untuk melihat secara langsung pelaksanaan program penurunan prevalensi stunting yang dilakukan.
Sebagai informasi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita yang disebakan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dan kurangnya stimulasi yang diukur dari tinggi badan anak dibandingkan dengan umurnya. Stunting mempunyai dampak yang besar baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan percepatan penurunan stunting sejak tahun 2017. Prevalensi stunting nasional tahun 2022 adalah sebesar 21.6 persen. mengalami penurunan sebesar 2.8 persen poin dari prevalensi tahun 2021.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
