Petualangan ENJ KRI Dewa Ruci 2017 Berakhir Dengan Keberhasilan
Jakarta – Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) KRI Dewa Ruci yang diikuti sebanyak 68 pelajar dari 34 Provinsi se-Indonesia dalam suatu program pelopor demi mendukung gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang diinisiasi dan didanai secara penuh oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) itu resmi berakhir. Puluhan pelajar tersebut pun telah dilepas untuk kembali ke daerahnya masing-masing.
Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim Safri Burhanudin menyatakan, ENJ KRI Dewa Ruci yang baru pertama kali diadakan pada tahun 2017 ini relatif sukses dalam pelaksanaannya. Semangat para peserta masih sama tinggi, baik saat kepergian maupun kepulangannya.
Kegiatan yang ditujukan demi menumbuhkan dan menguatkan kembali jiwa kemaritiman bagi generasi muda ini sudah berhasil menanamkan pola pikir baru bagi seluruh peserta, untuk menyadari bahwasanya Indonesia itu adalah sebuah Negara besar, dengan lautan sebagai pemersatunya.
“Kegiatan ini sangat luar biasa, mereka pergi dan pulang dengan wajah yang masih sangat bersemangat dan masih lengkap pesertanya, tidak terlihat satu pun wajah yang letih, artinya ini berhasil membuat satu suasana baru, mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi,” ungkap Safri melalui siaran pers yang diterima Fakta.news, Senin (18/12).
Komandan Satuan Tugas ENJ KRI Dewa Ruci yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Teknis Kemaritiman Muhamad Suhendar mengamini hal itu. Menurut Suhendar, sinergi yang dilakukan antara pihak Kemenko Maritim, TNI AL dan Event Organizer (EO) yang diwakili oleh Standard Plus berjalan dengan harmonis, sehingga para peserta mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang dapat diimplementasikannya di kemudian hari.
Suhendar sangat berterima kasih dan banggaan kepada seluruh peserta. Dia juga menghimbau kepada seluruh peserta untuk selalu mengalihkan pandangannya ke dunia kemaritiman serta terus menyebarkan pengalaman istimewa ini kepada generasinya.
“Kita harapkan kegiatan ENJ ini akan terus berlanjut, karena dengan kegiatan seperti ini bukan saja dapat mempersatukan seluruh Provinsi se-Indonesia untuk bersatu, namun juga akan membawa generasi muda Indonesia untuk lebih mencintai kemaritiman dan kelautan, serta akan menarik minat mereka untuk berkontribusi dalam bidang kemaritiman di kemudian hari.” ungkap Suhendar.
Suhendar menambahkan, mereka adalah perintis yang pertama kali, maka kami menghimbau agar terus menerus menyebarkan kepada generasinya, yakni generasi millennial untuk mencintai dunia kemaritiman, dan beramai-ramai mengalihkan pandangannya ke dunia kemaritiman.
Salah satu peserta asal Provinsi Kepulauan Riau Said Alatas mengaku banyak mendapatkan banyak manfaat dalam kegiatan tersebut. Pasalnya,kegiatan ini secara langsung telah membuka wawasan serta turut merubah kepribadian dan cita-cita mereka di masa depan.
“Kegiatan ini telah membuat saya lebih disiplin, lebih mencintai lautan, belajar lebih bertanggung jawab dan pastinya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Manfaat yang didapat sangat banyak, jujur saya ingin menjadi dokter, tetapi dokter di RS Kapal yang dapat berlayar ke seluruh pelosok nusantara yang sangat luas dan kaya ini. Saya ingin menjadi dokter sekaligus bahariawan di negeri maritim ini,” ucap Said dengan nada suara yang serius.
Kegiatan ENJ KRI Dewaruci ini dimulai sejak fase pembekalan dan cek kesehatan para peserta di tanggal 16 November hingga 19 November 2017. Pelayaran kemudian dimulai di pada 20 November 2017 dan dilepas secara resmi oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di Terminal JICT II, Tanjung Priok, Jakarta.
Selama berlayar dan bersandar para peserta mendapatkan banyak pelajaran, bimbingan dan praktek langsung mengenai berbagai dunia kemaritiman dari para Satgas KRI Dewa Ruci Kemenko Maritim, Tim EO dan tentunya dari para anggota TNI AL yang merupakan awak kapal layar tiang tinggi legendaris KRI Dewa Ruci.
Selain itu, para peserta juga mendapatkan pengalaman istimewa, mandi khatulistiwa di atas geladak KRI Dewa Ruci, sebuah prosesi khas TNI AL untuk menahbiskan seseorang, bahwasanya dirinya adalah seorang pelaut sejati dan telah berhak mengarungi samudera raya.
Sementara rute pelayarannya dimulai dari Jakarta-Batam-Sabang-Belawan dan kembali ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
