Pertemuan Kelima Steering Committee GCRG: Indonesia Dorong Fasilitasi Ekspor Gandum dan Pupuk Rusia melalui Laut Hitam serta Upaya Antisipasi Krisis Energi
Jakarta – Dalam upaya membahas berbagai alternatif solusi atas tantangan krisis pangan, energi, dan keuangan global, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, selaku Sherpa Indonesia, telah menghadiri secara virtual dari Tokyo, pertemuan kelima Steering Committee of Global Crisis Response Group (SC GCRG) on Food, Energy and Finance, pada Rabu 27 Juli 2022. Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed selaku Koordinator Steering Committee, dan dihadiri oleh anggota Steering Committee, GCRG Task Team, dan Sherpas GCRG dari masing-masing negara anggota.
Forum tersebut membahas alternatif mekanisme integrasi pangan dan pupuk, serta solusi mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Champions dari GCRG, telah menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan dari PBB tersebut dengan mengunjungi Ukraina (29/06/2022) dan Rusia (30/6/2022) untuk bertemu dengan kedua Pemimpin Negara dimaksud, sebagai misi perdamaian.
Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed kembali menggarisbawahi perlunya melancarkan arus perdagangan komoditas, menghilangkan pembatasan ekspor terkait komoditas pertanian, dan mengintegrasikan kembali pangan Ukraina, serta pupuk dan pangan Rusia pada pasar global.
“Telah diperoleh kemajuan mengatasi krisis pangan, dengan prioritas mengembalikan ekspor bahan pangan dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat. Penandatanganan Inistiatif Laut Hitam dapat dijadikan alternatif mekanisme mengintegrasikan kembali biji-bijian dan bahan makanan lainnya dengan transportasi aman melalui Laut Hitam ke pasar global,” kata Deputi Sekjen PBB Amina.
Lebih lanjut, Deputi Sekjen PBB menyampaikan bahwa Brief No. 3 GCRG akan dirilis dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menyampaikan analisa dampak dari krisis energi. Dengan adanya tiga laporan dampak krisis yang komprehensif tersebut, Deputi Sekjen PBB berharap bahwa GCRG dapat mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut dalam mengatasi krisis multidimensi global saat ini.
Martin Griffiths, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs PBB, menyampaikan perkembangan terbaru dari Black Sea Grain Initiatives. Inisiatif tersebut dikoordinasikan PBB dengan Turki sebagai host country untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam di tengah konflik.
Griffiths menjelaskan, “Pada 22 Juli 2022, Ukraina dan Rusia telah menandatangani kesepakatan bersama yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Sejak penandatanganan perjanjian, telah terjadi dua kali serangan di Pelabuhan Odessa, Ukraina. Sebagai bentuk implementasi inisiatif lebih lanjut, telah dibentuk Joint Coordination Center (JCC) di Istanbul, Turki, pada hari ini (27/07). JCC dikelola oleh pejabat senior PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina.”
Sementara itu, Vera Songwe, perwakilan UNCTAD, memaparkan tentang Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global.
“Nota kesepahaman ditandatangani pada 21 Juli 2022, dan merupakan side deal dari Black Sea Grain Initiatives. Inti dari Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia adalah mengambil langkah mencabut sanksi-sanksi yang terkait komoditas pangan dan pupuk asal Rusia. PBB akan membentuk sebuah platform untuk memonitor sanksi-sanksi yang perlu dicabut, serta berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Rusia,” ujar Vera.
Sejauh ini PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan. PBB mengapresiasi hal tersebut dan yakin bahwa inisiatif Istanbul akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dunia, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas harga pangan global. Pemerintah Rusia juga telah menginformasikan Nota Kesepahaman tersebut dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia ke negara-negara Afrika saat ini.
Dalam pertemuan yang sama, Damilo Ogunbiyi, Co-Chair dari UN-Energy, turut menyampaikan beberapa hal penting yang dimuat pada Brief No. 3 GCRG. Laporan tersebut melihat tantangan atas krisis serta menyampaikan beberapa rekomendasi jangka pendek dan menengah pada sektor energi.
“Pada jangka pendek, perlu pengaturan dari sisi permintaan energi yang berkaitan dengan penerapan efisiensi energi di negara-negara maju. Kami menyambut baik langkah European Commission terkait penetapan regulasi konsumsi gas dalam menghadapi musim dingin di Eropa. Sementara pada jangka menengah, perlu peningkatan kapasitas produksi gas dunia. Komunitas global perlu duduk bersama dalam implementasi energi bersih serta mekanisme pembiayaan,” tegas Damilo.
Menggarisbawahi adanya peluang dari krisis energi global saat ini, Rachel Kyte, selaku Dewan Anggota Climate Policy Initiative, mengimbau negara-negara di dunia agar lebih efisien dalam penggunaan energi yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan climate agreements.
“Di tengah krisis saat ini, komunitas global perlu mendorong peningkatan kapasitas energi terbarukan sebesar 10 kali lipat dalam 20 tahun ke depan. Keterlibatan swasta menjadi hal penting dalam rantai pasok energi terbarukan dunia,” pungkas Kyte.
Sebagai rencana langkah selanjutnya, Deputi Sekjen PBB akan membahas lebih lanjut dampak krisis global pada bidang-bidang lain, misalnya tentang isu perempuan. Usai pertemuan, Deputi Sekjen PBB mengingatkan rencana penyelenggaraan pertemuan ketiga Sherpa Meeting GCRG minggu depan.
Pertemuan SC GCRG tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, yang juga merupakan Co-Sherpa G20 Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
