Pertamina Siap Bersaing dengan SPBU Swasta yang Promosi Harga Murah
Jakarta – Kendati Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo milik PT Vivo Energy Indonesia menjual bensin Premium RON 88 lebih murah, namun Pertamina tak takut untuk bersaing. “Enggak usah takut, buat Pertamina sejarah pernah membuktikan bahwa pendatang baru belum tentu sukses,” tutur Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito.
Pertamina sudah bersaing dengan SPBU swasta lainnya sejak 2007 silam. Beberapa SPBU tersebut pun akhirnya berguguran. Seperti diketahui SPBU Vivo yang berlokasi di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta Timur, menjual 3 jenis bahan bakar minyak (BBM), di antaranya Revvo 89 (Ron 89) yang oktannya sedikit di atas bensin Premium milik Pertamina, namun harganya lebih murah, yaitu Rp6.100 per liter. Sementara Pertamina menjual RON 88 sebesar Rp. 6.450 per liter
Menanggapi hal tersebut, Adiatma mengaku, tidak khawatir dengan kehadiran VIVO. Pertamina siap bersaing dalam menjual BBM sejenis kepada masyarakat.”Buat Pertamina persaingan sudah ada sejak 2007 kan sudah ada dan beberapa SPBU yang jadi kompetitor kan bisa dibeli sama Pertamina,” tutur Adiatma.
Hanya saja, Pertamina menginginkan adanya kewajiban yang sama bagi VIVO. Pemerintah juga harus adil dalam memberikan penugasan kepada VIVO untuk mendistribusikan BBM ke daerah-dearah terluar, yang secara bisnis kurang menguntungkan. “Yang lebih penting sebetulnya adalah fairness-nya itu loh. Kalau cuma satu titik di satu kota di Jakarta lebih mudah distribusinya kemudian supply-nya jauh lebih gampang. Sementara kan Pertamina melayani bangsa ini,” ujar Adiatma.
Terlebih lagi, saat ini ada penerapan standar emisi Euro 4. Artinya, penggunaan BBM dengan kadar oktan rendah seperti RON 88 atau RON 89 perlahan mulai ditinggalkan dan diajak beralih menggunakan bensin RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax). “RON segitu (88 dan 89) kami sudah berusaha meninggalkan. Sudah enggak adab (bagus untuk) lingkungan dan Pertamina berusaha meninggalkan itu merusak lingkungan,” ujar Adiatma.
Wajar Harga di Bawah Harga Pasar
Terkait harga jualnya itu sendiri, jika SPBU Vivo menjual BBM dengan RON 89 sebesar Rp. 6.100 per liter sementara Pertamina menjual RON 88 sebesar Rp. 6.450 per liter, maka hal ini tidak bisa diartikan bahwa masyarakat dirugikan sebesar Rp 350 per liter.
Sangat wajar, bila pemain baru menetapkan harga di bawah harga pasaran, bahkan di bawah harga jual perusahaan migas internasional. Ini adalah market entry price strategy, yaitu dengan menerapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menarik konsumen dari pelaku pasar eksisting.
Pertanyaannya, menurut sumber, seberapa lama dan seberapa jauh pemain baru bisa bertahan di harga tersebut. Bila pemain baru berani mengambil rugi, perlu diingat bahwa kerugian hanya terjadi di satu SPBU saja. Bandingkan lah hal ini dengan pemain lain yang sudah memiliki 6 SPBU, atau bahkan hampir 6.000 SPBU di seluruh Indonesia.
Angka konsumsi BBM adalah sebesar 1.740.000 barel per hari, yang menjadi dasar perhitungan kerugian total masyarakat Indonesia setiap tahunnya.
Menurut data BPH Migas, konsumsi BBM Jenis BBM Umum, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Tertentu pada tahun 2016 adalah sebesar 73.5 juta KL. Satu barrel minyak adalah 159 liter, maka jumlah konsumsi BBM di atas adalah 462 juta barrel per tahun. Konsumsi per hari adalah 1.26 juta barrel, bukan 1.74 juta barrel. Jika harga minyak dunia sebesar US$ 50 per barel, kurs rupiah sebesar Rp. 13.560 per dolar AS, 1 barel setara 159 litter, maka harga dasar Premium adalah sebesar Rp.4.264,15 per liter.
Kemudian, menurut sumber, jika harga minyak dunia dikonversi langsung menjadi harga produk BBM, maka jangan lupa bahwa ada proses pengolahan minyak mentah untuk menjadi bahan dasar produk. Apakah bisa, minyak mentah – tanpa diolah – langsung digunakan di kendaraan kita?
Oleh karena itu, sumber menilai, harga acuan yang digunakan untuk menghitung harga produk sudah pasti adalah harga minyak mentah ditambah biaya pengolahan, transportasi dan penyimpanan. Karena itu, pemerintah dalam menetapkan harga BBM, menggunakan Harga Indeks Pasar yang mengacu pada MOPS Gasoline (Mean Oil Platts Singapore), yang merupakan harga rata-rata produk gasoline di pasar internasional.
Bahkan, berdasarkan simulasi harga yang tersedia di website resmi BPH Migas (http://www.bphmigas.go.id/perhitungan-harga-bbm#cn48), jika pada 6 November 2017 harga minyak mentah Brent adalah sebesar US$ 62.07/Barrel dan kurs beli USD/IDR Bank Indonesia adalah sebesar Rp 13.461, maka harga MOPS Gasoline RON 88 adalah US$ 70.45/barrel.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014, dalam menyalurkan BBM Khusus Penugasan (Premium Non-Jamali), badan usaha diberikan biaya tambahan sebesar 2% dari harga dasar ditambah PPN dan PBBKB. Bukan 20% sebagaimana yang diklaim oleh pihak tertentu. Sesuai peraturan yang sama, dalam menyalurkan Jenis BBM Umum, badan usaha diperbolehkan mengambil margin 5% sampai maksimal 10% dari harga dasar.
Berapa Harga Wajar BBM Jenis Premium?
Dengan mengacu pada formula sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 8076 K/12/MEM/2016, maka komponen pembentuk harga Premium adalah: (Harga Indeks Pasar + Alpha) x 2%) x (PPN 10% + PBBKB 5%).
Harga Indeks Pasar adalah harga acuan pasar internasional dengan formula 98.42% MOPS Gasoline RON 92. Karena di pasar tidak ada lagi acuan harga produk RON 88, maka harga acuan yang digunakan adalah 98.42% dari harga acuan Gasoline RON 92. Harga indeks pasar ini mengacu pada harga rata-rata selama 3 bulan sebelum harga ditetapkan oleh pemerintah.
Sedangkan alpha adalah biaya distribusi dan penyimpanan di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3.92% MOPS + Rp 830/liter.
Sesuai formula, jika rerata pada periode Juni – September 2017 HIP Gasoline adalah US$ 62,3 per barrel dan kurs USD/IDR adalah Rp 13.257, maka HIP dalam rupiah dan liter adalah sebesar Rp.5.194. Dengan alpha mencapai Rp 1.033/liter (3.92% x 5.194 + 830), maka harga dasar Premium adalah Rp 6.228/liter.
Dengan biaya penugasan 2% dan pajak 15%, maka sesuai formula Pemerintah, harga Premiuim yang wajar adalah sebesar Rp 7.350, liter. Masih dengan formula yang sama, jika pajak dikeluarkan dari komponen harga, maka harga wajar premium masih mencapai Rp 6.350 / liter.
Artinya, pun jika badan usaha tidak mengambil biaya penugasan sebesar 2%, maka harga premium yang wajar adalah sebesar Rp 7.200/Liter.
Anak Usaha Vitol Group
Siapa pemain SPBU asing yang satu ini? PT Vivo Energy Indonesia, perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi, kini masuk ke pasar pompa bensin dalam negeri. Untuk menembus pasar domestik, perusahaan bahkan menjual pasar bensin beroktan 88 yang saat ini hanya dijual PT Pertamina (Persero). Strategi penjualan yang belum pernah dijajal perusahaan lainnya seperti Total dan Shell.
PT Vivo Energi Indonesia merupakan anak usaha Vitol Group yang berbasis di Swiss. Perusahaan yang dibentuk di Rotterdam pada 1966 ini, merupakan pemegang saham terbesar Vivo Indonesia. Selain di Indonesia, Vivo juga telah beroperasi di Singapura, Belanda, London, Afrika dan Australia. Selain itu, Vitol adalah perusahaan yang sebelumnya adalah mitra dari Petral anak usaha Pertamina yang berkantor di Singapura. Vitol inilah salah satu peserta tender minyak mintah yang kerap digelar Petral di Singapura.
M Riz
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
