Pertama Kali di Indonesia, Penyandang Disabilitas Mental di Kota Bogor Divaksinasi
Bogor – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau vaksinasi dengan sasaran penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM), Kota Bogor, Selasa (1/6/2021). Dalam peninjauan tersebut Menkes didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan Direktur Utama RSMM Fidiansjah.
Menurut Menkes, vaksinasi untuk ODGJ ini baru pertama kali dilakukan. Alasannya, penyandang disabilitas mental umumnya memiliki komorbid namun mereka tidak bisa menceritakan atau menjelaskan secara terbuka terkait apa yang mereka rasakan atau alami.
“Ini pertama kali kita mencoba untuk memberikan vaksin khusus ke ODGJ. Jadi (di Bogor) ini adalah contoh yang baik. Oleh karena itu saya rasa baguslah kalau kita bisa mulai juga memberikan prioritas ke yang gangguan jiwa. Di Indonesia lumayan banyak juga,” ungkap Budi Gunadi.
“Ternyata orang yang punya gangguan jiwa pada umumnya comorbidnya atau penyakit sampingannya banyak. Mereka kan tidak bisa menceritakan dengan terbuka apa yang mereka alami. Sehingga kalau terkena (Covid-19) mereka lebih rawan,” tambahnya.
Menkes mengaku sempat khawatir reaksi para ODGJ saat akan disuntikan vaksin produksi Biofarma ini. “Tadi saya takut ketika disuntik itu orang-orangnya jerit-jerit atau lari-lari tetapi Alhamdulillah teman perawat disini bisa membuat mereka menjadi lebih tenang. Sehingga ketika disuntik tidak pada takut. Mudah-mudahan ini menjadi contoh di rumah sakit jiwa rumah lainya,” kata Budi.
Sementara itu, Direktur Utama RSMM Fidiansjah mengatakan, pihaknya telah memberikan vaksinasi bagi 34 ODGJ dari total target 90 orang.
“ODGJ ini kesadaran dan tanggung jawab dia tidak utuh. Makanya kita harus mendapatkan informed consent. Artinya persetujuan dari keluarga terhadap tindakan ini yang tidak bisa diwakili oleh dirinya. Sejauh ini, dengan edukasi dan penjelasan, keluarga pasien tidak ada yang keberatan untuk divaksinasi,” terang Fidiansjah.
Mengenai syarat ODGJ yang bisa divaksin, kata Fidiansjah, adalah pasien yang tingkat gangguannya sudah stabil. “Tentu harus ada trik tersendiri untuk kita tenangkan dulu. Yang kita vaksin yang sudah stabil. Artinya yang sudah melewati fase akut dan fase stabilisasi, dan ada fase rehabilitasi. Yang pilih adalah pasien yang sudah di fase rehabilitasi. Yg sudah melewati dua fase sebelumnya,” jelas dia.
Prioritas Vaksinasi Jabodetabek
Dalam kesempatan tersebut Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan, akselerasi vaksinasi di Jabodetabek akan dikebut dan diprioritaskan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Kalau tadi saya nanya bisik-bisik ke Pak Wali, Bogor sudah berapa (akselerasi vaksinasi)? Karena memang arahan Bapak Presiden itu Jabodetabek harus diprioritaskan. Di DKI itu kedua setelah Bali, itu sudah 40 persen dari total target. Bogor ternyata suplai vaksinnya masih jauh agak di bawah. Jadi, oleh karena itu nanti saya mau balik ke Jakarta kita mau memberikan lebih banyak vaksin lah ke Bogor supaya dipastikan lebih banyak lagi orang orang Bogor yang divaksinasi. Bogor ini kan dekat sama Jakarta. Karena ini tidak bisa dilihat sebagai daerah yang berbeda, harus dilihat sebagai satu klaster Jabodetabek,” beber Menkes.
Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, dari target 800 ribu warga, baru sekitar 150 ribu warga yang telah divaksin.
“Baru sekitar 18-20 persen lah. Jadi kita meminta kepada kementerian untuk alokasi lebih, supaya bisa dipotong rantainya. Kalau (dari Jakarta) terus ke Bandung dulu, dikirim ke Bogor kan lama ya. Kita ingin atensi khusus ke Jabodetabek. Ini arahan juga dari Bapak Presiden ketika kami para kepala daerah dipanggil ke Istana minggu lalu. Beliau menekankan Bodebek ini harus menjadi prioritas utama karena penyangga Jakarta yang sangat rawan,” ujar Bima.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
