Setelah 15 Tahun, Gedung Gereja GKI Yasmin Bogor Barat Diresmikan
Jakarta – Momen peringatan Hari Paskah 2023 menjadi momen yang bersejarah bagi jemaat Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor karena berbarengan dengan diresmikannya Gedung Gereja GKI Bogor Barat di Jalan R. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Minggu (9/4/2023).
Peresmian gereja dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor, Bima Arya disaksikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dan semua yang hadir.
Sebelum peresmian, Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa peresmian Gedung Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat merupakan kado Paskah yang istimewa bagi jemaat.
Dirinya menyampaikan penghargaan dan apresiasi bagi semua pihak yang telah bekerja ekstra keras, mulai dari wali kota Bogor serta jajaran yang telah menyelesaikan sesuai janjinya, masyarakat sekitar, jemaat dan panitia pembangunan.
“Peresmian gereja merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dan menjamin hak konstitusional warga negara, khususnya bagi warga negara yang beragama kristen. Semua agama mengajarkan keberagaman, penghormatan dan penghargaan terhadap sesama. Tidak ada satu agamapun yang mengajarkan diskriminasi dan permusuhan. Dalam ajaran kristen keberagaman atau kepelbagaian bukan dalam keterpisahan tetapi dalam kesatuan agama, budaya, etnis dan bahasa dapat menjadi sarana untuk saling belajar dan untuk memperkaya visi serta pengalaman hidup sekaligus membangun kebersamaan. Dalam ajaran Islam, mereka yang tidak saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan,” kata Menko Polhukam.
Bagi Mahfud MD, toleransi adalah salah satu yang harus terus dikuatkan dengan mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama warga negara Indonesia sesuai dengan semangat konstitusional dan ajaran ketuhanan yang didasari dengan bertoleransi dan ber akseptasi terhadap pemeluk agama lain.
Bagi pengelola dan jemaat Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat, Mahfud MD berharap bisa menciptakan harmoni sosial, memupuk dan mengembangkan sikap toleransi serta memberi kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Bogor, bekerjasama dengan umat beragama lain bukan untuk permusuhan.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian menilai, Gereja GKI Pengadilan Bogor Barat memiliki nilai yang sangat fenomenal bagi bangsa Indonesia, karena menjadi simbol dari penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama 15 tahun. Dirinya menekankan pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kepala daerah menjadi kuncinya.
“FKUB yang aktif, rutin melaksanakan program komunikasi dan silaturahmi sehingga mampu memenej potensi konflik yang ada agar tidak terjadi perpecahan sehingga mampu menyelesaikan persoalan. Kalau yang jarang bertemu, responsif ketika ada persoalan atau perpecahan. Kuncinya adalah kepala daerah untuk menganggarkan bagi program kegiatan FKUB karena kalau sudah ada perpecahan, ‘harga’ yang dibayar itu mahal dan tinggi sekali, perih melihatnya,” kata Tito.
Mendagri berharap agar jemaat gereja GKI Pos Pengadilan Bogor Barat mampu beradaptasi dan berakulturasi dengan warga serta lingkungan sekitar dan menghindari ekslusifitas.
Terakhir Tito menyampaikan, berhasilnya GKI Pos Pengadilan Bogor Barat menunjukkan kerja keras yang sangat luar biasa dan tidak pernah berhenti dari seorang Bima Arya yang akan menjadi catatan sejarah dan jejak digital bahwa Bima Arya adalah tokoh pluralisme yang berani dan mampu menginspirasi bagi kepala daerah lain.
“Dan ini memberikan keyakinan bagi bangsa Indonesia bahwa toleransi dan keberagaman adalah takdir yang harus diterima sehingga bangsa Indonesia mampu terus berdiri,” tegasnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan tentang gereja GKI Pengadilan Bogor Barat selalu ada dua rasa, yaitu rasa penyesalan dan rasa kebahagian.
“Menyesal karena tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cepat sesuai mimpi para jemaat. Untuk itu izinkan saya memohon maaf karena telat 15 tahun. Bahagia setelah 15 tahun, akhirnya happy ending bagi semua. Bagi teman GKI gereja ini adalah wujud dari mimpi yang dicita-citakan dan tempat yang diinginkan untuk beribadah. Tapi bagi kita semua, gereja ini adalah sumber hikmah bahwa keberagaman dan toleransi tidak akan bisa tumbuh hanya dengan retorika dan narasi semata,” jelasnya.
Toleransi dan keberagaman kata Bima Arya, hanya akan bisa diwujudkan dengan kebesaran hati dan kekuatan nyali. Tanpa keduanya semua pihak yang terlibat sebagai orkestra bersama.
Selanjutnya adalah dialog sebagai kata kunci. Dialog atas dasar kesetaraan dan keterbukaan yang membawa kepercayaan dan berujung pada kesepakatan.
Gereja GKI Pengadilan Bogor Barat menurut Bima Arya, spesial karena tidak sekedar untuk menjadi tempat ibadah rutin, tetapi juga akan menjadi monumen pengingat yang abadi, bahwa kebersamaan hanya akan tercipta ketika semua menerima dan memahami perbedaan.
“Almarhum Gus Dur pernah mengatakan menerima perbedaan bukan satu kelemahan, tetapi awal dari satu kekuatan. Terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Pak Mahfud dan Pak Tito Karnavian yang telah mengajarkan kita untuk merumuskan strategi secara detail, melakukan pemetaan tidak sekedar bermodalkan retorika semata, bimbingan Komnas HAM yang selalu mengingatkan, kerja sama para pihak lainnya yang membersamai ikhtiar dalam membangun pemahaman atas keberagaman di Kota Bogor,” kata wali kota.
“Semoga hikmah dari sejarah panjang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk terus merawat keberagaman dalam keberagaman. Cerita perjalanan yang panjang bisa menambahkan keyakinan bagi para pemimpin untuk terus memuliakan manusia dan menjadikan kota di Indonesia sebagai kota untuk semua. Hari ini tidak ada yang kalah, semua dari kita menang,” tegas Bima Arya.
Peresmian yang bertepatan dengan Hari Paskah ini diharapkannya menjadi semangat kemenangan, kebangkitan dan harapan untuk meraih kemenangan bersama.
Perwakilan Sinode GKI, Pdt. Suhud Setyo Wardono mengungkapkan, proses pendirian dan pembangunan GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat yang panjang diyakini dirinya sebagai wujud komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan dengan cara-cara yang bijaksana dan mengedepankan musyawarah.
Proses pembangunannya dimulai dengan berdasarkan surat rekomendasi pembangunan dari FKUB Kota Bogor pada 27 Mei 2021.
Selanjutnya pada 11 Juni 2021 Pemkot Bogor menghibahkan lahan seluas 1.668 meter persegi di Cilendek Barat bagi majelis jemaat GKI disusul dukungan penuh berupa penerbitan IMB gedung gereja Nomor 6458-0723-IMB Tahun 2021 yang secara resmi diserahkan pada 8 Agustus 2021.
“Dukungan pemerintah pusat maupun daerah atau masyarakat yang hingga saat ini tidak kendur dan ini menjadi wujud terhadap toleransi terhadap umat beragama di bumi nusantara. GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat dan seluruh gereja GKI berkomitmen untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama dan tetap menjaga komunikasi yang baik serta tali silaturahmi dengan Pemkot Bogor dan umat beragama lain di Kota Bogor,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
