Pernyataan Lengkap Kapolri Ungkap Jaringan Pelaku Bom di Makassar
Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Utara. Salah satu pelaku pengeboman disebut-sebut meninggalkan surat wasiat yang menyatakan pihaknya siap berpamitan untuk siap mati sahid.
“Yang perlu kita informasikan bahwa saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati sahid,” kata Listyo di Polda Makassar, Senin (29/3/2021).
Polisi mengungkap hingga saat ini telah ada 5 tersangka yang diamankan pasca bom bunuh diri di Makassar, yaitu dari NTB, Jakarta, hingga Bekasi.
“Kemudian di saat yang bersamaan juga saat ini Tim Satgas Densus yang ada di Jakarta telah mengamankan 4 orang dengan identitas ZA, AH, AJ, dan BS. Di mana dari hasil penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di wilayah Bekasi dan juga Condet kita temukan 5 bom aktif jenis bom sumbu yang siap digunakan,” ujar Listyo.
Berikut ini pernyataan lengkap Listyo:
Sore hari ini saya akan menyampaikan update terkait dengan perkembangan pasca kejadian bom yang terjadi di gereja katedral kemarin hari Minggu pukul 10.25 WIB.
Dari perkembangan identifikasi dan pos Inafis jadi hari ini kita pastikan bahwa terkait dengan identitas pelaku berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Inafis dan juga pengecekan DNA yang dilaksanakan oleh Labfor maka identik bahwa pelaku yang laki-laki betul bernama saudara L dan ini sudah kita cocokkan dengan keluarganya, sedangkan yang perempuan adalah saudara YSF. Yang perempuan ini adalah istri saudara L dan sudah kita identifikasi identik dengan sidik jari yang kita dapatkan.
Yang perlu kita informasikan bahwa saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati sahid. Kemudian saudara L dan saudara Y ini beberapa bulan yang lalu tepatnya 6 bulan dinikahkan oleh Risaldi yang beberapa waktu lalu telah ditangkap di bulan Januari. Risaldi dan Zulfikar ini adalah kelompok JAD yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengeboman di gereja Katedral Jolo di Filipina pada tahun 2018.
Kemudian perkembangan dari peristiwa yang terjadi kemarin maka sampai dengan hari ini kita sudah mengamankan 4 orang tersangka, yaitu AS, SAS, MR dan AA dimana masing masing perannya bersama-sama dengan L dan YSF mereka ada dalam satu kelompok kajian Villa Mutiara dimana masing masing memiliki peran untuk memberikan doktrin, kemudian mempersiapkan rencana untuk jihad dan juga berperan membeli bahan yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan bom bunuh diri.
Kemudian di saat yang bersamaan juga saat ini Tim Satgas Densus yang ada di Jakarta telah mengamankan 4 orang dengan identitas ZA, HH, AJ dan BS. Dimana dari hasil penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di wilayah Bekasi dan juga Condet kita temukan 5 bom aktif jenis bom sumbu yang siap digunakan, kemudian 5 toples besar yang di dalamnya berisi aseton, kemudian H2O2, HCL, Sulfur dan Plasfolder, serta termometer, yang bahan bahan ini akan diolah menjadi bahan peledak dan jumlahnya kurang lebih 4 kilo. Kemudian ditemukan bahan peledak yang sudah jadi jenis TATP dengan jumlah 1,5 kilo.
Saat ini mereka sudah kita amankan dan perannya masing-masing ada yang membeli bahan, kemudian ada yang mengajarkan, kemudian ada juga yang membuat Handak dan yang siap menggunakan bahan tersebut. Jadi saat ini Tim Satgaswil Jakarta terus melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lain.
Kemudian hari ini juga terkait dengan kelompok JAD yang kemarin sudah kita amankan, hari ini bertambah 1 orang sehingga total 5 pelaku teroris dari kelompok JAD yang ada di NTB saat ini sudah kita amankan. Saat ini terus kita kembangkan dan mudah mudahan dalam waktu cepat rekan-rekan bisa segera mengamankan.
Dengan demikian sampai dengan hari ini, baik di Makassar, di Jakarta, dan di Bima, kita terus melakukan upaya upaya penangkapan dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu sekali lagi saya informasikan dan saya imbau kepada masyarakat untuk tetap tenang tidak usah panik seperti kita sampaikan terkait masalah teroris itu tugas kami untuk mengusut tuntas.
Kemudian saya informasikan juga terkait dengan korban yang luka yang ada di Makassar, saat ini 13 ada di RS Bhayangkara, 2 di RS Siloam, dan 4 saat ini telah melaksanakan rawat jalan. Kemudian kondisi dari 13 yang ada di RS Bhayangkara saat ini Saudara Kosmos sudah dirawat di ruang rawat biasa. 2 orang masih di ICU namun telah dilaksanakan operasi luka bakar tinggal menunggu pemulihan, semuanya oleh dibiayai negara.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini tentunya nanti akan dilakukan langkah-langkah, kami tetap mengimbau untuk ke depan terkait dengan adanya isu isu dan upaya pencegahan akan kita kuatkan sehingga masyarakat tidak mudah terpapar dengan doktrin doktrin terorisme.
Hari ini ada Ketua BNPT, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Kementerian Agama, koordinasi dengan ormas kepemudaan dan ormas agama untuk sama sama kita melakukan kerjasama dalam rangka melakukan upaya upaya pencegahan agar jangan sampai doktrin terkait terorisme ini berkembang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
