Permudah Birokrasi, Wapres Ma’ruf Ingatkan ASN agar Berjiwa Pancasila
Jakarta – Sebagai upaya pemulihan sosial ekonomi, Pemerintah Indonesia secara intens tengah mengelola berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah. Birokrasi memegang peranan penting dalam pembangunan nasional tersebut. Untuk itu, sebagai bagian dari birokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk tidak hanya berkompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural, tetapi juga berintegritas dan berjiwa Pancasila.
“Nilai-nilai luhur Pancasila harus terinternalisasi pada jiwa, pola pikir, dan perilaku kinerja seluruh ASN,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam acara Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Aparatur Pemerintah, Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Serang, Banten, Senin (14/11/2022).
Menurut Wapres, selain sebagai pemersatu dan perekat bangsa, ASN juga memainkan peran penting dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab.
“Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, “Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya,” kata Wapres mengutip sebuah hadis.
“Hadis ini menggambarkan makna penting birokrasi, khususnya bagi ASN, untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, utamanya dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat,” tambahnya.
Di samping itu, Wapres juga mengingatkan bahwa indikator kemajuan suatu negara bukan hanya dari pembangunan fisik dan ekonominya, melainkan juga dari kualitas pemerintahannya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Worldwide Governance Indicators (WGI) bahwa untuk menilai kemajuan suatu negara, maka dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi.
“Pada 6 indikator tersebut, WGI Indonesia tahun 2021 mengalami penguatan nilai dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kecuali pada indikator tingkat korupsi yang tetap, dan indikator stabilitas politik dan kekerasan yang nilainya menurun. Untuk itu, Indonesia perlu konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan,” pesan Wapres.
Perbaikan tata kelola pemerintahan, lanjut Wapres, bukan hanya di level pemerintahan pusat, melainkan juga di level pemerintahan daerah.
“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Provinsi Banten segera merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terobosan dalam desain percepatan pembangunan wilayah Banten ke depan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan bahwa Pancasila dan agama tidak dapat dipertentangkan karena kedua hal tersebut bukanlah hal yang saling menegasikan.
“Seorang muslim yang baik, dia bisa menjadi pancasilais. Seorang muslim kaffah (menyeluruh), juga bisa menjadi pancasilais. Ini yang barangkali perlu ditegaskan. Bagi kita, orang Indonesia, harus [berideologi] Pancasila, tetapi kita sebagai muslim juga tetap sebagai muslim. Jadi tidak saling menegasikan,” tegas Wapres.
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono. Ia menyampaikan bahwa salam Pancasila bukanlah pengganti salam keagamaan, seperti yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan, melainkan salam pemersatu.
Selain itu, sebagai latar belakang kegiatan ini, Karjono menegaskan bahwa seorang ASN tidak cukup hanya memiliki kepintaran, tetapi juga harus memiliki kebijaksanaan untuk terus berpegang teguh pada ideologi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kalau bicara pintar, ASN itu sudah sangat pintar. Dari tes CAT sudah mengalahkan beberapa ribu peserta lain. Tapi, akan membahayakan kalau jadi orang yang pinter, tetapi tidak bener,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
