Permudah Akses Produk Halal Indonesia, Wapres Ma’ruf Minta Bantuan Dubes Saudi agar Persetujuan SFDA segera Keluar
Jakarta – Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2022 menyebutkan, belanja syariah global akan melampaui USD 2 triliun pada 2021. Bahkan diperkirakan akan naik menjadi USD 2,8 triliun pada 2025.
Sebagai negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama di pasar halal global dengan berbagai negara-negara tujuan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dalam hal jaminan kehalalan produk, termasuk dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA).
Sebagaimana diketahui, Arab Saudi adalah mitra dagang terbesar Indonesia di Timur Tengah. Perdagangan kedua negara naik 35,3% pada 2022 dan mencapai 7,51 miliar dolar AS.
“Angka ini sudah lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Potensi perdagangan kita sangat besar dan perlu kita dorong agar terus meningkat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Arab Saudi untuk RI Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi, di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Dipenogoro No.2, Jakarta, Senin (27/02/2023).
“Untuk itu, saya harap Arab Saudi dapat mempermudah akses masuk produk-produk Indonesia, khususnya produk halal,” tambahnya.
Wapres mengungkapkan, beberapa perusahaan Indonesia telah mendaftarkan produk mereka ke SFDA. Namun, hingga sekarang SFDA belum memberikan persetujuan.
“Saya minta bantuan Pak Dubes agar persetujuan SFDA dapat segera keluar. Khususnya untuk produk perikanan yang dibutuhkan jamaah haji Indonesia,” pinta Wapres.
Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Adomi menyatakan, sebagai Dubes yang ditugaskan di Indonesia, ia berkomitmen penuh untuk mendukung kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara.
“Dengan bantuan Allah SWT., saya akan melakukan komunikasi terus menerus ke pejabat tinggi, khususnya kepada Presiden dan Wapres,” ujarnya.
Melihat potensi Saudi-RI, ia meyakini ekonomi kedua negara akan meningkat.
“Hal ini didasarkan pada sejarah dan hubungan yang sangat baik,” ungkap Dubes Adomi.
“Indonesia dikenal sebagai negara besar dengan penduduk muslimnya dan potensi ekonominya. Sementara, Saudi dikenal sebagai khodimul haramain,” tambahnya.
Senada dengan Wapres, Dubes Amodi mengakui bahwa kerja sama dalam meningkatkan produk-produk halal bagi kedua negara belum maksimal, terutama bagi sektor swasta.
“Pemerintah sudah melakukan, namun di swasta belum melakukan,” ungkapnya.
Ia pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan kendala yang dihadapi.
“Saya siap melaksanakan perintah dan ini adalah kewajiban saya. Saya ingin pihak-pihak terkait di Indonesia dapat melakukan kontak dengan saya. Saya siap 24 jam, inilah tugas saya sebaga Dubes,” pungkasnya.
Patut diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melakukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan SFDA ketika menyelenggarakan Forum Halal20, di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022) dan disaksikan Wapres, Acara ini merupakan bagian dari gelaran Presidensi G20 dan berlangsung pada 17 s.d. 19 November 2022. Mengangkat tema “Global Halal Partnership For A Robust Sustainable Future”, H20 dihadiri 279 peserta yang berasal dari 44 negara.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.