Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia adalah Modal Terpenting Pembangunan Ekonomi
Jakarta – Masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan memasuki waktu tiga tahun pada 20 Oktober 2017 nanti. Dalam rentang tersebut berbagai sektor telah coba diraih dan ditingkatkan demi kemajuan masyarakat Indonesia saat ini, salah satunya adalah pembangunan ekonomi.
Modal terpenting dari pembangunan ekonomi sendiri adalah sumber daya manusia yang tersedia. Tanpa memperhatikan faktor yang satu ini, kualitas pembangunan ekonomi tentu takkan mengalami peningkatan.
Produktivitas dalam pembangunan ekonomi pun sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pengembangan sember daya manusia menjadi salah satu strategi yang penting untuk dijalankan.
Menyadari hal tersebut, pemerintah memastikan adanya perlindungan tenaga kerja Indonesia didalam dan di luar negeri. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pekerja melalui penyempurnaan program-program pendidikan vokasi.
Selain itu untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif, produktivitas tenaga kerja Indonesia membutuhkan pendekatan holistik, termasuk dalam memberikan perlindungan, sehingga produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Salah satunya adalah dengan mengikutsertakan para tenaga kerja Indonesia dalam bentuk asuransi.
Dalam rentang tiga tahun ini menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan asuransi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah peserta asuransi mencapai angka 336.934 orang. Sementara ditahun berikutnya yakni 2016 mencapai 671.080 orang peserta asuransi. Sedangkan pada tahun 2017, sampai bulan Juni lalu telah mencapai jumlah peserta asuransi 813.696 orang.
Selain itu pemerintah juga memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap TKI sehingga kasus- kasus yang menimpa TKI menurun. Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar pada 21 titik diwilayah Indonesia.
Adapun sebaran Satgas ini meliputi wilayah Sumatra, antara lain terdapat di Belawan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Tanjung Pinang dan Tanjung Jabung. Untuk wilayah Jawa terdapat beberapa titik Satgas yakni di daerah Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Solo dan Surabaya. Sedangkan di wilayah Kalimantan terdapat di daerah Pontianak dan Nunukan. Sementara untuk wilayah Sulawesi ada pada Pare-Pare, Pali dan Manado. Sedangkan sisanya ada pada daerah Denpasar, Mataram dan Kupang.
Melalui Satgas TKI ini, dalam rentang waktu 2015 hingga 2016 saja telah dicegah sebanyak 2.894 TKI Non Prosedural. Sementara untuk TKI yang bermasalah juga mengalami penurunan yang cukup drastis selama periode 2015 hingga berjalannya 2017 ini. Misalnya pada tahun 2015 lalu tercatat 30.661 TKI bermasalah, namun di tahun 2016 mengalami penurunan hingga hampir 55% yakni hanya mencapai 19.029 TKI bermasalah. Sedangkan hingga akhir Juni 2017 tercatat hanya 15.157 TKI saja.
Selain itu Kementerian Tenagakerja juga menjalankan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), hal ini merupakan upaya pemerintah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak dari kampung halaman.
Menurut Menaker Hanif Dakhiri, program Desmigratif memiliki empat pilar. Pertama, pendirian Pusat Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi. Melalui layanan ini, calon TKI memperoleh informasi negara penempatan, persyaratan menjadi TKI, cara memperoleh persayaratan termasuk layanan kependudukan dan keimigrasian.
Kedua, menumbuhkembangkan usaha produktif yang melibatkan keluarga TKI. Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pelatihan dan pendampingan melakukan kegiatan produktif. Yang ketiga adalah membentuk komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (Community Parenting). Pada pilar ini, keluarga TKI mendapatkan pendampingan pengasuhan anak melalui rumah pintar. Pilar keempat pembentukan dan pengembangan koperasi/lembaga keuangan.
Program desmigratif sudah dimulai sejak 2016 dengan proyek percontohan desmigratif di dua lokasi, yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Pada 2017, rencananya akan dibentuk 120 desa, meliputi 100 desa di 50 kabupaten atau kota asal TKI dan 20 desa di 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada 2018, akan dibentuk 130 desa dan 150 desa pada 2019. Total 400 desa.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
