Perkuat Integrasi Ekonomi dan Daya Saing, Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Jakarta – Perekonomian Indonesia di tahun 2022 mampu tumbuh solid di angka 5,3% (yoy) dan ditargetkan akan mampu tumbuh mencapai 5,3% pada 2023. Perekonomian global sendiri pada tahun 2023 ini diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan seperti tensi geopolitik, inflasi global, tingkat suku bunga yang tinggi, hingga risiko pengetatan likuiditas.
Indonesia juga kembali dipercaya memegang Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 ini dan sekaligus menjadi peluang Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, menunjukkan kemampuan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.
“Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai USD3.36 triliun pada 2021, sehingga menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia. Hal ini didukung pula dengan jumlah populasi di kawasan ASEAN yang mencapai lebih dari 650 juta jiwa,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan closing speech pada acara DBS Asian Insights Forum 2023 secara virtual, di Jakarta, Rabu (15/03).
Tingkat perdagangan ASEAN dengan negara-negara mitra juga bertumbuh signifikan, mencapai 34% dalam dekade terakhir. Sementara itu, nilai investasi asing yang masuk ke ASEAN pada 2021 mencapai USD179 miliar dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor keuangan dan asuransi yakni sebesar 32%. Dari sisi inflasi, mayoritas negara ASEAN juga berada di bawah level inflasi global pada tahun 2022.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia dalam Keketuaan di ASEAN 2023 telah menetapkan 16 Priority Economic Deliverables (PED) yang terbagi dalam 3 Strategic Thrust yaitu Recovery-Rebuilding, Digital Economy dan Sustainability. Sementara itu, strategi utama Indonesia untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat daya saing dalam mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan melalui transformasi digital dengan memperluas transaksi mata uang lokal dan QRIS serta percepatan perundingan Digital Economic Framework Agreement atau DEFA.
“Untuk mendorong peningkatan berbagai capaian tersebut, ASEAN perlu memanfaatkan berbagai kerja sama ekonomi di kawasan, baik dalam bentuk ASEAN + 1 FTA maupun Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP yang diinisiasi Indonesia pada 2011 telah menciptakan kekuatan ekonomi baru, dengan potensi menjadikan RCEP sebagai kawasan basis industri yang kompetitif di dunia,” ungkap Menko Airlangga.
Selanjutnya dengan memperkuat konektivitas melalui peningkatan konektivitas udara dan laut, mendorong terwujudnya ASEAN Power Grid, serta meningkatkan keamanan pangan melalui penguatan rantai suplai dan sistem logistik ASEAN. “Perlu ada kerja sama lintas sektor untuk memastikan ketahanan pangan di kawasan sekaligus membangun penguatan mekanisme early warning system,” ujar Menko Airlangga.
Akselerasi agenda keberlanjutan juga diwujudkan melalui pengembangan Trans-ASEAN Renewable Energy yang bersumber dari surya dan hidro, ekosistem kendaraan listrik, dan kerangka ekonomi biru kawasan. Selain itu, Indonesia juga memiliki visi untuk mendorong pembangunan kawasan berkelanjutan melalui ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF).
“Dalam AIPF akan diundang partisipasi sektor publik, privat maupun global dalam berbagai proyek di kawasan yang mendukung infrastruktur hijau, penguatan rantai suplai, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta pembiayaan inovatif dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Group Head of Institutional Banking Bank DBS dan Presiden Komisaris Bank DBS Indonesia, Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, Kepala Ekonom Bank DBS, Ekonom UI, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
