Peringati Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Launching Festival Pahlawan Desa
Jakarta – Ada yang berbeda dengan cara DPP PDI Perjuangan merayakan Bulan Bung Karno pada tahun ini. Mengingat momen pandemi dan mendukung Pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul, PDI Perjuangan menyiapkan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno melalui virtual.
Peringatan Bulan Bung Karno 2021 PDI Perjuangan mengambil tema “Bhinneka Tunggal Ika, Kerja Gotong Royong Untuk Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat”. Semua kader Partai dari yang duduk sbg kepala daerah-struktural Partai Pusat sampai pengurus ranting/desa – anggota DPRD Kab/Kota diimbau untuk turut menyemarakan Bulan Bung Karno ini.
“Peringatan Bulan Bung Karno wajib dilaksanakan oleh struktural partai, eksekutif partai, dan legislatif partai dengan membuka partisipasi seluas-luasnya kader partai, anggota partai, simpatisan, dan masyarakat luas,” ujar Abidin Fikri selaku ketua panitia peringatan Bulan Bung Karno 2021.
Selain itu, Abidin menjelaskan bahwa desa merupakan salah satu benteng pertahanan Negara. Kebijakan dan program pembangunan haruslah menitik-beratkan pada pemberdayaan desa. Membangun indonesia dari desa.
Turut hadir dalam acara Lauching Festival Pahlawan Desa Aria Bima selaku ketua Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan, budiman sudjatmiko ketua umum inovator 4.0 dan hadir juga sineas muda indonesia ryan Sebastian menjadi Narasumber utama dalam Lauching Festival Pahlawan Desa
Ketua Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan bahwa Festival Pahlawan Desa merupakan sebuah kegiatan untuk mengapreasiasi dan mengangkat kisah-kisah para pahlawan dari desa, agar tidak begitu saja terlewatkan, terpinggirkan, untuk kemudian bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda saat maupun yang akan datang.
“Festival ini diharapkan mampu menyambungkan pengalaman-pengalaman para tokoh desa masa lalu, pahlawan-pahlawan desa masa lalu, untuk kemudian menjadi motivasi bagi munculnya sosok-sosok tokoh desa, pahlawan-pahlawan desa saat ini maupun di masa depan untuk merespon perubahan zaman, perubahan situasi, dan perubahan masalah dan tantangan di desa,” jelas Aria Bima.
Selain itu, Bima mengatakan bahwa Festival Pahlawan Desa ini di helat sebagai salah satu cara untuk mentradisikan satu peristiwa tentang bagaimana mengingat kembali, melihat lebih cermat kondisi sekitar, melihat lebih jernih orang-orang yang semestinya mendapatkan perhatian karena karya nyatanya di desa
“Membumikan kepahlawanan di desa-desa, di wilayah atau komunitas terkecil, akan menjadi inspirasi besar bagi generasi muda milenial dan dengan cara itulah kita akan membangun bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan,” lanjut Bima.
Senada dengan hal ini diungkapkan juga oleh ketua umum inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko, bahwa berangkat dari potensi desa yang belum tergali ataupun mungkin yang sudah tergali oleh sosok-sosok pahlawan desa namun saat ini belum mendapat perhatian dan apresiasi, maka negara atau partai harus mengapresiasinya.
“Pahlawan desa yang melalukan perawatan akan keberagaman hayati adalah pahlawan desa yang revousioner dalam menghadapi era 4.0 yang jika tidak dilindungi negara, tidak di apresiasi oleh negara, tidak di apresiasi partai dalam hal ini PDI Perjuangan, maka kita semua berdosa,” jelas Budiman.
Sudut pandang lain diungkapkan oleh Ryan Sebastian, bahwa meski sudah bukan di zaman kolonial, tetap ada banyak cara untuk menjadi pahlawan. Salah satunya dengan ikut berjuang menggali potensi daerah dan bahkan mengapresiasi sepak terjang para tokoh desa, serta diabadikan dalam sebuah video dokumenter sebagai inspirasi dan kebaikan bagi masyarakat luas.
“Karena kita tau banyak orang, banyak peristiwa, banyak kejadian yang mereka alamai, tapi bagaimana pembuatan film dokumenter atau jenis film apapun harusnya mampu merekam kejadian-kejadian yang ada di masa lalu, masa kini maupun yang akan datang dengan sangat-sangat jujur dengan keadaan yang sebenarnya,” jelas Ryan.
Selain itu, sineas muda indonesia itu menjelaskan bahwa film bisa menjadi salah satu alat transportasi, bagaimana film bisa merekam kejadian serta fenomena yang ada tanpa dibatasi oleh situasi-situasi tertentu.
Dalam merespon event yang di helat oleh BKNP PDI Perjuangan tentang lomba pembuatan video pahlawan dewa, meskipun orang desa tidak banyak mendapatkan pendidikan tentang pembuatan video, Ryan sangat yakin akan keberhasilan orang desa dalam mengikuti event ini melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat.
“Dengan adanya teknologi sekarang ya, perkembangan yang ada, seharusnya optimis dengan apa yang mereka pikirkan dengan imajinasi-imajinasinya. Memang mungkin secara teknis bisa terbatas, tapi secara imajinasi, secara cerita mereka terus menggali itu bisa kita ketahui ada potensi,” pungkas Ryan.
Dalam penutupan acara launching Festival Pahlawan Desa, panitia memutar video seputar syarat dan ketentuan bagi para peserta yang akan mengikuti lomba pembuatan video Pahlawan Desa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
