Peringatan Hari Ibu, PDIP Selalu Berikan Ruang yang Besar bagi Kaum Perempuan Indonesia
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan semua bisa melihat betapa pentingnya kaum perempuan. Ia mencontohkan di tengah lockdown di rumah akibat pandemi covid-19, para ibu sekaligus hadir sebagai pendidik anak-anaknya.
“Bagaimana perempuan hadir untuk mencukupi kebutuhan gizi bagi keluarganya. Di tengah Covid, peran ibu penting. Bung Karno menegaskan, kaum perempuan adalah yang mula-mula induknya kultur. Perempuan lah yang membangun kultur yang utama dan bukan laki-laki,” kata Hasto dalam Webinar, yang dilaksanakan Senin (21/12). Bertema “Perempuan Jalan Peradaban Indonesia”, yang dilaksanakan dalam memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2020.
PDI Perjuangan menyatakan betapa besar peran kaum perempuan memastikan suksesnya Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 beserta dampaknya. Sehari jelang peringatan Hari Ibu, PDI Perjuangan menegaskan Perempuan adalah jalan peradaban Indonesia.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan selalu memberikan ruang yang besar bagi kaum perempuan. Ini bukan karena faktor elektoral semata. Namun, lanjutnya, langkah yang sesuai visi Bung Karno dan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap kepeloporan perempuan.
“Kami berharap pesan Ibu Megawati Soekarnoputri dapat kita jalankan. Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran diri dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki, untuk mewujudkan Indonesia Merdeka,” urai Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan keamanan, Puan Maharani, mengatakan bahwa separuh dari rakyat Indonesia adalah perempuan. Ini berarti separuh dari energi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan.
“Atau seperti Bung Karno sampaikan, perempuan adalah salah satu dari dua sayapnya seekor burung. maka jelas diperlukan perean aktif perempuan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Apalagi perempuan berperan besar di dalam keluarga sebagai titik awal pendidikan anak di rumah,” kata Puan.
Ketua DPR itu melanjutkan, walau harus diakui juga bahwa sampai saat ini perempuan masih menghadapi banyak kendala. Baik dari sosial, ekonomi, hingga berbagai permasalahan lainnya. Yang paling utama, adalah menyadarkan bahwa menyertakan perempuan bukanlah pekerjaan afirmatif, namun merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.
“Gotong royong seluruh rakyat Indonesia semakin penting. Apalagi untuk memulihkan Indonesia dari dampak pandemi covid-19,” kata Puan.
“Saya mengajak semua bahwa tahun 2021, sebagai tahun Indonesia menjawab semua tantangan, tahun pemulihan, tahun kebangkitan Indonesia dari pandemi covid-19,” tegasnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bintang Puspayoga, yang hadir sebagai narasumber di acara itu, mendorong perjuangan perempuan memerangi covid-19.
“Yakni dengan memastikan keluarga dan lingkungan sekitar tetap aman dengan protokol kesehatan,” kata Bintang.
Di acara itu, hadir juga narasumber lainnya yaitu Walikota Surabaya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kebudayaan Tri Rismaharini.
Bintang mengatakan perempuan sebagai pemimpin memiliki sensitivitas. Isu anak, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya. Sehingga kebijakannya sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut.
“Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam kancah politik sangat dibutuhkan. Karena tidak ada kemajuan yang sesungguhnya tanpa kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” kata Bintang.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu, menambahkan partainya konsisten mendorong partisipasi politik perempuan. Dengan berbagai cara, diantaranya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di 2020, total 28 orang perempuan terpilih menjadi Kepala/Wakil Kepala Daerah.
“Dalam hal ini, PDI Perjuangan memang benar-benar menyiapkan pemimpin untuk rakyat, dengan melibatkan perempuan dalam politik karena PDI Perjuangan hendak menghadirkan politik keseharian, bukan wajah politik yang berorientasi pada kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” kata Sri Rahayu.
Bagaimana contoh praktiknya? Walikota Risma mengatakan banyak pihak yang menganggap dirinya sukses memimpin Surabaya. Semua itu bisa terjadi karena peran perempuan dan laki-laki yang menjadi kader-kader. Misalnya, ada 27 ribu kader lingkungan yang bersama Pemkota Surabaya mengolah sampah menjadi kompos, misalnya.
Risma juga membawa Surabaya kader kesehatan dimana 98 persennya adalah perempuan. Mereka yang mengingatkan waktunya imunisasi anak dan pemeriksaan lansia gratis. Ada juga kader Ibu Pemantau Jentik yang jumlahnya sampai 237 ribu sehingga wabah DBD jangan sampai terjadi di kota itu.
“Kami juga mempunya kampung pendidikan. Jadi kampung pendidikan ini sebetulnya judulnya bidikan, kami memantau harus anak anak bisa sekolah. Awalnya begitu. Kemudian bergerak menjadi kampungne arek suroboyo. Jadi mereka mengatur jadwal menonton tv, itu diatur. Kemudian ada yang piket. Jadi ada yang main-main di jalan saat waktunya belajar. Itu yang piket mengingatkan tak boleh keluyuran saat jam belajar. Ada kreasi juga ada yang latihan menari beladiri dan sebagainya. Jadi di kampung itu digerakkan setiap anak punya prestasi,” beber Risma.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
