Peringatan Hari Ibu, PDIP Selalu Berikan Ruang yang Besar bagi Kaum Perempuan Indonesia
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan semua bisa melihat betapa pentingnya kaum perempuan. Ia mencontohkan di tengah lockdown di rumah akibat pandemi covid-19, para ibu sekaligus hadir sebagai pendidik anak-anaknya.
“Bagaimana perempuan hadir untuk mencukupi kebutuhan gizi bagi keluarganya. Di tengah Covid, peran ibu penting. Bung Karno menegaskan, kaum perempuan adalah yang mula-mula induknya kultur. Perempuan lah yang membangun kultur yang utama dan bukan laki-laki,” kata Hasto dalam Webinar, yang dilaksanakan Senin (21/12). Bertema “Perempuan Jalan Peradaban Indonesia”, yang dilaksanakan dalam memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2020.
PDI Perjuangan menyatakan betapa besar peran kaum perempuan memastikan suksesnya Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 beserta dampaknya. Sehari jelang peringatan Hari Ibu, PDI Perjuangan menegaskan Perempuan adalah jalan peradaban Indonesia.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan selalu memberikan ruang yang besar bagi kaum perempuan. Ini bukan karena faktor elektoral semata. Namun, lanjutnya, langkah yang sesuai visi Bung Karno dan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap kepeloporan perempuan.
“Kami berharap pesan Ibu Megawati Soekarnoputri dapat kita jalankan. Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran diri dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki, untuk mewujudkan Indonesia Merdeka,” urai Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik dan keamanan, Puan Maharani, mengatakan bahwa separuh dari rakyat Indonesia adalah perempuan. Ini berarti separuh dari energi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan.
“Atau seperti Bung Karno sampaikan, perempuan adalah salah satu dari dua sayapnya seekor burung. maka jelas diperlukan perean aktif perempuan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Apalagi perempuan berperan besar di dalam keluarga sebagai titik awal pendidikan anak di rumah,” kata Puan.
Ketua DPR itu melanjutkan, walau harus diakui juga bahwa sampai saat ini perempuan masih menghadapi banyak kendala. Baik dari sosial, ekonomi, hingga berbagai permasalahan lainnya. Yang paling utama, adalah menyadarkan bahwa menyertakan perempuan bukanlah pekerjaan afirmatif, namun merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.
“Gotong royong seluruh rakyat Indonesia semakin penting. Apalagi untuk memulihkan Indonesia dari dampak pandemi covid-19,” kata Puan.
“Saya mengajak semua bahwa tahun 2021, sebagai tahun Indonesia menjawab semua tantangan, tahun pemulihan, tahun kebangkitan Indonesia dari pandemi covid-19,” tegasnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bintang Puspayoga, yang hadir sebagai narasumber di acara itu, mendorong perjuangan perempuan memerangi covid-19.
“Yakni dengan memastikan keluarga dan lingkungan sekitar tetap aman dengan protokol kesehatan,” kata Bintang.
Di acara itu, hadir juga narasumber lainnya yaitu Walikota Surabaya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kebudayaan Tri Rismaharini.
Bintang mengatakan perempuan sebagai pemimpin memiliki sensitivitas. Isu anak, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya. Sehingga kebijakannya sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut.
“Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam kancah politik sangat dibutuhkan. Karena tidak ada kemajuan yang sesungguhnya tanpa kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” kata Bintang.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu, menambahkan partainya konsisten mendorong partisipasi politik perempuan. Dengan berbagai cara, diantaranya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di 2020, total 28 orang perempuan terpilih menjadi Kepala/Wakil Kepala Daerah.
“Dalam hal ini, PDI Perjuangan memang benar-benar menyiapkan pemimpin untuk rakyat, dengan melibatkan perempuan dalam politik karena PDI Perjuangan hendak menghadirkan politik keseharian, bukan wajah politik yang berorientasi pada kekuasaan dengan menghalalkan segala cara,” kata Sri Rahayu.
Bagaimana contoh praktiknya? Walikota Risma mengatakan banyak pihak yang menganggap dirinya sukses memimpin Surabaya. Semua itu bisa terjadi karena peran perempuan dan laki-laki yang menjadi kader-kader. Misalnya, ada 27 ribu kader lingkungan yang bersama Pemkota Surabaya mengolah sampah menjadi kompos, misalnya.
Risma juga membawa Surabaya kader kesehatan dimana 98 persennya adalah perempuan. Mereka yang mengingatkan waktunya imunisasi anak dan pemeriksaan lansia gratis. Ada juga kader Ibu Pemantau Jentik yang jumlahnya sampai 237 ribu sehingga wabah DBD jangan sampai terjadi di kota itu.
“Kami juga mempunya kampung pendidikan. Jadi kampung pendidikan ini sebetulnya judulnya bidikan, kami memantau harus anak anak bisa sekolah. Awalnya begitu. Kemudian bergerak menjadi kampungne arek suroboyo. Jadi mereka mengatur jadwal menonton tv, itu diatur. Kemudian ada yang piket. Jadi ada yang main-main di jalan saat waktunya belajar. Itu yang piket mengingatkan tak boleh keluyuran saat jam belajar. Ada kreasi juga ada yang latihan menari beladiri dan sebagainya. Jadi di kampung itu digerakkan setiap anak punya prestasi,” beber Risma.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
