Connect with us

Peringatan Hari Anak Sedunia, Menteri PPPA: Momentum untuk Penuhi Hak Anak Menuju Generasi Emas Tahun 2045

Menteri PPPA Bintang Puspayoga

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan peringatan Hari Anak Sedunia menjadi momentum untuk memenuhi hak anak. Bintang juga berbicara tentang tantangan anak di masa pandemi dan upaya pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi COVID-19.

“Kita jadikan dua momentum peringatan penting hari ini sebagai pemompa semangat kita untuk senantiasa memenuhi hak-hak anak Indonesia demi mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030 dan Generasi Emas Tahun 2045,” kata Bintang dalam acara 30 Tahun Indonesia Meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Peringatan Hari Anak Internasional 2020, yang disiarkan di YouTube Kemen PPPA, Jumat (20/11/2020).

Dalam peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada hari ini, Bintang juga menjelaskan tantangan anak dalam masa pandemi COVID-19. Diketahui, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penularan COVID-19 kepada anak-anak. Meski begitu, kebijakan ini juga berdampak pada anak.

“Salah satu tantangan nyata yang saat ini kita hadapi bersama adalah pandemi COVID-19. Bencana nonalam ini memberikan dampak masif bagi berbagai aspek kehidupan, terutama anak-anak. Untuk mencegah persebarannya, berbagai upaya dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan belajar dari rumah dan imbauan tetap di rumah,” kata Bintang.

“Tidak dapat dimungkiri rutinitas kehidupan sehari anak-anak pun menjadi berubah, yang memberikan tantangan baru, seperti ancaman stres pada anak, pendidikan yang kurang efektif, bahkan isu kekerasan pada anak,” ujarnya.

Menyoroti tantangan tersebut, Bintang mengaku prihatin. Bintang mengatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apa pun. Karena itu, ia berupaya agar pemenuhan hak anak dijadikan dasar dalam setiap kebijakan.

“Tentunya masa-masa ini patut menjadi perhatian dan keprihatinan bagi kita semua. Pemerintah menyadari dan memahami bahwa kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apa pun. Pembangunan inklusif yang mengedepankan hak-hak anak harus tetap menjadi prioritas utama. Hal ini pulalah yang menjadi dasar pengambilan berbagai kebijakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia meyakini pemenuhan hak anak sesuai semangat Konvensi Hak Anak dapat melindungi anak dan memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi anak serta dapat melindungi anak dari keadaan yang membahayakan.

“Semangat Konvensi Hak Anak (KHA) telah melindungi hak-hak anak Indonesia dari keadaan yang membahayakan, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, hingga diskriminasi. Konvensi Hak Anak menjadi semangat yang terus digelorakan untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dilindungi dan berpartisipasi dengan baik, untuk kemudian menjadi penerus bagi bangsanya di masa depan,” sambungnya.

Usaha pemenuhan hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan PBB pada 1989. Adapun isi Konvensi Hak Anak itu diikuti empat pernyataan deklarasi sebagai berikut:

  1. Anak harus diberi sarana tumbuh kembang secara normal, antara lain anak yang lapar harus diberi makan dan anak yang sakit harus dirawat;
  2. Anak adalah yang pertama menerima bantuan pada saat terjadi kesusahan;
  3. Anak harus dilindungi dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi; dan
  4. Anak harus dibesarkan dan diasuh dengan kasih sayang.

Sementara itu, upaya pemerintah guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan ramah anak, sesuai dengan mandat Konvensi Hak Anak, beberapa di antaranya yaitu:

  1. Melakukan amandemen kedua terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tahun 2000, dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
  2. Mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan 2 (dua) pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
  3. Mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan pendukung lainnya, salah satunya Undang-Undang tentang Perkawinan yang telah direvisi. Dalam Undang-Undang yang telah direvisi ini, dimana usia minimum perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun sebagai usaha untuk mencegah perkawinan anak. Sebelumnya, usia minimum perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.
  4. Indonesia juga telah meratifikasi dua protokol opsional konvensi hak anak (KHA) yaitu Protokol Opsional KHA mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Update 3 Desember: Kemlu Catat Kini Ada 2.081 WNI di Luar Negeri yang Positif Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan tambahan WNI yang terpapar Corona di Azerbaijan, Swiss, dan Yordania. Per hari ini, total sudah 2.081 WNI terpapar Corona di luar negeri.

Perkembangan WNI yang terpapar virus COVID-19 ini disampaikan Kemlu melalui laman resminya, kemlu.go.id, Kamis (3/12/2020). Data dihimpun setiap hari pada pukul 08.00 WIB.

“Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2081: 1.439 sembuh, 159 meninggal dan 483 dalam perawatan,” tulis Kemlu.

Tambahan 2 kasus Corona terjadi di Azerbaijan. Sementara tambahan 2 kasus Corona juga ditemukan di Swiss dan 1 kasus di Yordania.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Azerbaijan, Swiss, dan Yordania,” lanjut Kemlu.

Tidak ada penambahan WNI yang sembuh dari COVID-19 di luar negeri pada hari ini. Serta tidak ada pula laporan kasus meninggal dunia.

Pada hari sebelumnya, Rabu (2/12), total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2.076, sebanyak 1.439 kasus sembuh, 159 meninggal, dan 478 dalam perawatan.

Berikut ini sebaran kasus WNI positif Corona di luar negeri pada 3 Desember:

  1.     Aljazair: 12 WNI (semua sembuh)
  2.     Amerika Serikat: 117 WNI (92 sembuh, 5 stabil, 20 meninggal)
  3.     Arab Saudi: 270 WNI (88 sembuh, 81 stabil, 101 meninggal)
  4.     Australia: 11 WNI (10 sembuh, 1 stabil)
  5.     Azerbaijan: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  6.     Bahrain: 14 WNI (12 sembuh, 1 stabil)
  7.     Bahama: 1 WNI (stabil)
  8.     Bangladesh: 5 WNI (sembuh)
  9.     Belanda: 14 WNI (7 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  10.     Belgia: 11 WNI (6 sembuh, 5 stabil)
  11.     Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  12.     Ceko: 7 WNI (2 sembuh, 5 stabil)
  13.     Chile: 1 WNI (stabil)
  14.     Denmark: 1 WNI (stabil)
  15.     Ekuador: 1 WNI (sembuh)
  16.     Ethiopia: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  17.     Filipina: 32 WNI (sembuh)
  18.     Finlandia: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)
  19.     Hungaria: 15 WNI (stabil)
  20.     Ghana: 1 WNI (meninggal dunia)
  21.     Hong Kong (RRT): 91 WNI (85 sembuh, 6 stabil)
  22.     India: 75 WNI (sembuh)
  23.     Inggris: 33 WNI (28 sembuh, 1 stabil, 4 meninggal)
  24.     Irlandia: 2 WNI (sembuh)
  25.     Italia: 9 WNI (5 sembuh, 4 stabil)
  26.     Jepang: 27 WNI (2 sembuh, 25 stabil)
  27.     Jerman: 15 WNI (7 sembuh, 6 stabil, 2 meninggal)
  28.     Kamboja: 5 WNI (2 sembuh, 3 stabil)
  29.     Kazakhstan: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  30.     Korea Selatan: 63 WNI (52 sembuh, 11 stabil)
  31.     Libya: 1 WNI (meninggal)
  32.     Uzbekistan: 19 WNI (18 sembuh, 1 meninggal)
  33.     Suriname: 3 WNI (sembuh)
  34.     Timor Leste: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  35.     Kuwait: 159 WNI (148 sembuh, 7 stabil, 4 meninggal)
  36.     Kanada: 6 WNI (3 sembuh, 3 stabil)
  37.     Lebanon: 1 WNI (stabil)
  38.     Madagaskar: 1 WNI (stabil)
  39.     Makau (RRT): 3 WNI (sembuh)
  40.     Makedonia Utara: 2 WNI (sembuh, 1 stabil)
  41.     Maladewa: 10 WNI (7 sembuh, 2 stabil, 1 meninggal)
  42.     Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)
  43.     Meksiko: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  44.     Mesir: 15 WNI (15 sembuh)
  45.     Mozambik: 1 WNI (stabil)
  46.     Myanmar: 2 WNI (stabil)
  47.     Nambia: 1 WNI (stabil)
  48.     Nigeria: 2 WNI (sembuh)
  49.     Oman: 20 WNI (2 sembuh, 18 stabil)
  50.     Pakistan: 34 WNI (33 sembuh, 1 stabil)
  51.     Polandia: 1 WNI (stabil)
  52.     Portugal: 1 WNI (stabil)
  53.     Prancis: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  54.     UEA: 64 WNI (57 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  55.     Qatar: 165 WNI (162 sembuh, 2 stabil, 1 meninggal)
  56.     Rusia: 28 WNI (23 sembuh, 5 stabil)
  57.     Singapura: 113 WNI (102 sembuh, 9 stabil, 2 meninggal)
  58.     Serbia: 2 WNI (stabil)
  59.     Siprus: 1 WNI (sembuh)
  60.     Spanyol: 24 WNI (13 sembuh, 10 stabil, 1 meninggal)
  61.     Sudan: 18 WNI (6 sembuh, 12 stabil)
  62.     Suriah: 37 WNI (20 sembuh, 17 stabil)
  63.     Swedia: 1 WNI (stabil)
  64.     Swiss: 3 WNI (stabil)
  65.     Taiwan: 70 WNI (19 sembuh, 51 stabil)
  66.     Thailand: 1 WNI (sembuh)
  67.     Tunisia: 14 WNI (stabil)
  68.     Turki: 12 WNI (9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal)
  69.     Vatikan: 18 WNI (16 sembuh, 2 stabil)
  70.     Vietnam: 1 WNI (stabil)
  71.     Yordania: 11 WNI (9 sembuh, 2 stabil)
  72.     Kapal pesiar: 185 WNI (170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal)

Total COVID-19: 2.081

Total sembuh: 1.439 (69,1%)

Baca Selengkapnya

BERITA

Layangkan Protes ke Australia, Kemlu Kecam Penerobosan Gedung KJRI dan Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah

Jakarta – Kementerian Luar Negeri melayangkan protes ke pemerintah Australia. Protes ini terkait insiden pengibaran Bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia pada Selasa, 1 Desember 2020.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan orang pelaku menerobos gedung KJRI.

“Kejadiannya di pagi hari dan berlangsung sekitar 15 menit. Mereka lakukan trespassing, memasang, dan menurunkan atribut tersebut,” ujar Faizasyah, Rabu, 2 Desember 2020.

Dalam video yang beredar, nampak ada enam orang di atap Gedung Konjen RI di Melbourne.

Dua di antaranya memegang spanduk bergambarkan Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan ‘Free West Papua’ (Bebaskan Papua Barat). Empat orang lain berdiri tak jauh dari mereka dengan memegang Bendera Bintang Kejora dan membawa baner bertuliskan ‘TNI Out Stop Killing Papua’.

Belum diketahui siapa pembawa bendera tersebut. Faizasyah mengatakan setelah melakukan aksinya, polisi setempat datang ke lokasi.

“Pemerintah Indonesia selain mengecam kejadian ini juga telah meminta otoritas Australia menindak pelaku trespassing tersebut,” kata Faizasyah.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bangkitkan Pariwisata, Sultan HB X Instruksikan Sektor Wisata Yogyakarta Tak Kehilangan Ciri Khas

Oleh

Fakta News
Tugu Yogyakarta

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan sektor pariwisata masih menjadi satu dari tiga sektor utama penyangga perekonomian selain budaya dan pendidikan dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam kerja keras memulihkan pariwisata yang surut akibat pandemi ini, Sultan menginstruksikan sektor wisata tak kehilangan ciri khasnya. Sehingga bisa kembali menjadi jangkar kuat yang menggeliatkan perekonomian DIY.

“Ciri khas pariwisata Yogya adalah community-based tourism (pariwisata berbasis komunitas),” ujar Sultan HB X saat berbicara dalam forum Nasional Pariwisata DIY Tahun 2020, Rabu, 2 Desember 2020.

Ciri wisata berbasis komunitas itu, ujar Sultan, adalah adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan di dalamnya, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini yang mendorong kesepakatan bahwa setiap pelaku yang terlibat bisa selaras menjalankan protokol kesehatan bersamaan dengan protokol ekonomi. “Dalam bahasa sederhananya waras lan warêg (sehat dan kenyang),” kata Sultan.

Sultan mengatakan konsekuensi dari pembukaan destinasi wisata pun harus memperhatikan perkembangan situasi terakhir kasus Covid-19 berdasarkan data organisasi kesehatan dunia atau WHO.

“Dan lebih spesifik lagi mempertimbangkan data mutakhir gugus tugas Covid-19,” ujarnya.

Sultan menambahkan tagline organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) saat ini dengan restart tourism-nya telah memaksa semua kembali ke titik nol.

Sultan menginterpretasikan jargon itu bahwa membangkitkan sektor wisata harus dilandasi kebijaksanaan, kehati-hatian dan dukungan ketahanan untuk pulih kembali.

“Dengan semangat itu, Yogya siap menyambut kembali para tamu dan wisatawan dengan menjamin dan menjaga keselamatan serta keamanan wisatawan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan di masa pandemi yang masih berlangsung ini, pembukaan destinasi terus diikuti kontrol agar protokol kesehatan tak kendor sedikitpun. Ia mencontohkan keberadaan puluhan museum di Kota Yogya yang selama musim liburan biasanya banyak dikunjungi.

“Museum harus memperhatikan lingkungannya seperti kalau ada satu tempat yang sering dikunjungi, maka penyemprotan disinfektannya di situ juga harus gencar,” kata dia.

Baca Selengkapnya