Hadiri CSW ke-67, Menteri PPPA: Perkuat Kerjasama untuk Capai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan bagi Perempuan dan Anak Perempuan
Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menyambut baik Agenda General Discussion of the 67th Session of the Commission on the Status of Women (CSW) yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, pada 6 – 17 Maret 2023.
Menteri PPPA yang dalam pertemuan ini bertindak mewakili negara-negara ASEAN, juga menyampaikan bahwa ASEAN menantikan untuk dapat memperkuat kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mitra eksternal ASEAN, organisasi regional, dan internasional, khususnya dalam mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan.
“ASEAN menyambut baik the Commission on the Status of Women’s, 67th session priority theme, tentang “Inovasi dan Perubahan Teknologi, dan Pendidikan Di Era Digital, untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan bagi seluruh Perempuan dan Anak Perempuan”. Ini memberikan kesempatan yang baik bagi kita, untuk berbagi kemajuan dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan. Ini sangat penting dalam konteks era digital,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA kemudian mengatakan bahwa selama 55 (lima puluh lima) tahun terakhir, ASEAN telah mencapai kemajuan dan pencapaian yang luar biasa. Namun, masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi, seperti dampak COVID-19 yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan. Dampak yang paling tinggi, yaitu hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu, dampak lainnya juga terlihat di berbagai bidang, seperti pendidikan, mata pencaharian ekonomi, serta perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya.
“Dengan latar belakang tersebut, ASEAN telah memperkuat kerja sama yang erat, untuk meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di era digital,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menambahkan, kerja sama tersebut direalisasikan melalui beberapa pertemuan. Pada 2020, ASEAN telah menyelenggarakan KTT ASEAN Women Leaders’ yang pertama pada KTT ASEAN ke-37. Kemudian pada 2022, ASEAN melanjutkan ASEAN Women Leaders’ Summit yang kedua, dimana pada pertemuan ini, ASEAN menekankan perlunya mendukung kewirausahaan perempuan, untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Selanjutnya, ASEAN juga menyambut baik peluncuran ASEAN Gender Outlook pada Maret 2021 sebagai unggulan regional pertama – melalui publikasi bersama, Komite ASEAN untuk Perempuan, Sekretariat ASEAN, dan UN Women.
“ASEAN menggarisbawahi peran transformatif teknologi digital untuk meningkatkan akses dan memperkuat partisipasi dalam pendidikan berkualitas, termasuk perempuan dan anak perempuan. ASEAN juga terus mendorong kepemimpinan perempuan dalam teknologi dan inovasi, terutama dalam rantai nilai digital, inklusi digital, dan literasi digital. Kami juga fokus pada peningkatan inklusi keuangan perempuan, peningkatan keterampilan, dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM),” tutur Menteri PPPA.
Selain itu, ASEAN juga berbagi praktik baiknya dalam membangun Jaringan Pengusaha Perempuan ASEAN, untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan kewirausahaan bagi perempuan di ASEAN.
Menteri PPPA kemudian menuturkan bahwa dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN, tema yang akan diangkat yaitu “ASEAN Matters, Epicentrum of Growth”. Menurut Menteri PPPA, ASEAN diharapkan untuk dapat memainkan peran sentral dalam memastikan pertumbuhan ekonomi regional dan dunia, yang kemudian memerlukan pengarusutamaan perspektif gender dalam karya-karya ASEAN.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan kembali komitmen ASEAN dalam melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, Agenda 2030 dan SDGs, Visi Komunitas ASEAN 2025, serta instrumen internasional lainnya.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami, dalam melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, Agenda 2030 dan SDGs, Visi Komunitas ASEAN 2025, serta instrumen internasional lain yang relevan. Kami menantikan untuk memperkuat kerjasama, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mitra eksternal ASEAN, organisasi regional, dan internasional, dalam mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan, dan anak perempuan,” pungkas Menteri PPPA.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
