Pergantian Direksi untuk Mempercepat Pengembangan PT Pertamina Menuju World Class Energy Company
Jakarta – Sebagai bagian dari agenda restrukturisasi top level PT Pertamina yang diharapkan memberi dampak yang baik dan positif bagi perusahaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, pada Selasa (15/8/2017), melakukan perombakan direksi PT Pertamina. Dalam perombakan itu, Rini menunjuk Gigih Prakoso sebagai Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko, dan Ardhy N. Mokobombang sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia menggantikan Rachmat Hardadi yang diberhentikan dengan hormat.
Penunjukan tersebut dituangkan dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor: SK-160/MBU/08/2017 yang diserahkan di Jakarta, Selasa (15/8). Melalui surat keputusan tersebut, Menteri BUMN mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi PT Pertamina dari semula Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum menjadi Direktur SDM. Kemudian, jabatan Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan menjadi Direktur Keuangan.
Selain itu, ada penambahan jabatan Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko; dan Direktur Manajemen Aset. Menteri BUMN juga mengalihkan Dwi Wahyu Daryoto yang semula menjabat Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum menjadi Direktur Manajemen Aset; dan Arief Budiman yang semula menjabat Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan menjadi Direktur Keuangan.
Dengan penunjukan tersebut, maka susunan direksi PT Pertamina adalah Gigih Prakoso (Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko), Ardhy N. Mokobombang (Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia), Dwi Wahyu Daryoto (Direktur Manajemen Aset) dan Arief Budiman (Direktur Keuangan). Dwi Wahyu Daryoto juga akan menjalankan tugas sebagai Direktur SDM Perusahaan Perseroan sampai dengan diangkatnya direktur definitif.
“Dengan penunjukan ini, kami mengharapkan perubahan mendasar di bidang SDM dan manajemen aset. Penunjukan ini berangkat dari keinginan untuk fokus pada penanganan SDM dan aset di Pertamina yang begitu besar sehingga kinerja perusahaan bisa lebih optimal,” ujar Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra.
Pertamina, lanjut Hambra, masih dominan di core business-nya. Sementara di sisi non-core terutama optimalisasi aset masih perlu perhatian dan perbaikan yang lebih serius. “Untuk teknologi informasi dan perencanaaan harus dibuatkan lebih fleksibel sehingga bisa lebih lincah saat ada kebijakan dalam menata bisnis di masa yang akan datang,” katanya.
Menjaga dan Mengamankan Aset
Seperti diketahui, pada tahun buku 2016, PT Pertamina mencatatkan total aset sebesar US$47,23 miliar, atau setara dengan Rp628,53 triliun (Kurs Rp13.307/US$). Aset tersebut, diantaranya terdapat aset tetap senilai US$10,32 miliar, atau setara dengan Rp137,37 triliun, atau 21,85% dari total aset. Dengan pertimbangan besarnya nilai aset tersebut, maka kehadiran Direktorat Manajemen Aset diharapkan dapat menjaga dan mengamankan aset dari okupasi pihak ketiga, penyelesaian permasalahan aset tetap, serta meningkatkan optimalisasi aset yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
Di kesempatan yang sama Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, penunjukan direktur ini juga terkait dengan tantangan yang dihadapi perusahaan di masa depan. “Penyesuaian nomenklatur Direktorat SDM diperlukan untuk dapat fokus mempersiapkan dan melakukan penguatan SDM yang lebih profesional dalam menghadapi tantangan global,” tuturnya.
Sedangkan adanya perubahan struktur organisasi dan pergantian jajaran Direksi PT Pertamina, sambung Erwin, diharapkan dapat membangun kerjasama tim yang lebih solid untuk mengantisipasi tantangan bisnis ke depan. “Sehingga mempercepat laju pengembangan PT Pertamina menuju world class energy company,” ujar Edwin.
Sementara Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menekankan, soliditas dan integrasi bisnis sangat penting di perusahaan energi seperti Pertamina. Tanpa adanya integrasi dan soliditas, cost business akan sangat mahal. “Harapannya, Pertamina dapat menjadi alat pemerintah utk men-deliver energy cost yang kompetitif, sehingga roda perekonomian dari sisi makro bisa menjadi lebih baik,” pungkasnya.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
