Perekonomian Global Tumbuh Serempak, Pertama Kali Sejak Dekade Lalu
New York – Untuk pertama kalinya dalam dekade ini, pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat perekonomian global meningkat bersamaan. Stimulus suku bunga rendah dari bank sentral berhasil menggerus krisis yang menghantam AS hingga Yunani, Brazil dan negara lainnya, secara bertahap.
Sebanyak 45 negara yang perekonomiannya direkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, seluruhnya menunjukkan kenaikan pada tahun ini. Bahkan 33 negara diantaranya mengalami peningkatan laju pertumbuhan dibanding tahun lalu.
Menurut OECD, inilah untuk pertama kalinya sejak 2007 lalu, semua negara mengalami peningkatan dan sebagian besar negara itu mulai mengalami akselerasi pertumbuhan sejak 2010, dimana banyak negara mulai menikmati perbaikan setelah dihantam krisis keuangan global.
Selama 50 tahun terakhir, jarang terjadi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang direkam OECD bertumbuh secara simultan. Selain apa yang terjadi pada dekade lalu, hal itu baru terjadi pada akhir 1980-an, dan beberapa tahun sebelum krisis minyak 1973.
“Ini tidak terjadi secara cepat atau menegangkan, lebih lamban dan metodis, tapi ini berhasil menyelesaikan pekerjaan, ” kata Josh Feinman, kepala ekonom global Deutsche Asset Management, seperti dikutip The Wall Street Journal (24/8).
Ironisnya, perkembangan itu terjadi, tak lama setelah gerakan nasionalis di AS, Eropa, dan sekitarnya mendapatkan kehidupan baru, yang digerakkan oleh syak wasangka terhadap perdagangan dan keuangan global. Saat ini, peningkatan pertumbuhan mendongkrak keuntungan produsen mobil Jepang, penambang batubara Indonesia, dan pembuat forklift di Jerman.
Eskpor AS tumbuh mendekati 6 persen pertahun untuk pertama kalinya pada paruh pertama tahun ini, kinerja terbaik dalam dua kuartal sejak akhir 2013, melebihi rata-rata pada dekade sebelumnya.
Episode pertumbuhan tersebut bisa batal jika sinkronisasi pertumbuhan itu berubah menjadi terlalu panas. Sebagaimana krisis yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, lonjakan harga saham global atau pasar properti regional dapat dengan cepat nerubah menjadi kekacauan keuangan yang menggerus perekonomian.
Para bankir bank sentral, bisa saja merontokkan semua kemajuan yang sudah terjadi jika dalam simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole, Wyoming, pekan ini, mereka memutuskan untuk menarik kembali stimulus keuangan secara agresif. Sejauh ini, kemajuan pertumbuhan global dinilai bergerak dalam jalur yang benar, sebagian karena inflasi yang rendah dan bank sentral menyesuaikan kebijakan moneternya secara bertahap.
“Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, kita melihat sinyal sinkronisasi ekpansi ekonomi di dalam dan luar negeri,” kata gubernur The Fed Lael Brainard , sebelum rapat kebijakan The Fed, Juni lalu.
Ada berbagai faktor yang mendorong pertumbuhan global. Salah satunya adalah meningkatnya perekonomian zona euro setelah tergulung masalah berkepanjangan.
Menurut OECD, pertumbuhan ekonomi di 19 negara zona euro pada kuartal pertama tahun ini sudah mampu melebih AS dan terus meningkat pada kluartal kedua. Kepercayaan ekonomi mencapai level tertinggi pada dekade ini, dan angka pengangguran menurun ke level terendah dalam 8 tahun, sebesar 9,1 persen.
Dibanyak negara maju, termasuk AS, akibat lanjutan dari krisis keuangan akhirnya memudar. Rumah tangga AS telah berhenti menurunkan eksposur utangnya dan mulai kembali ke pola belanja normal. Kebijakan fiskal di banyak negara maju telah bergeser dari penghematan menjadi lebih longgar. Meskipun Fed sudah mulai menaikkan target suku bunganya, sebagian besar suku bunga di seluruh dunia masih tetap rendah dan di bawah tingkat inflasi.
Dunia juga mendapat keuntungan dari berbaliknya permintaan dan harga komoditas global yang dimulai pada 2014. Pasokan energi baru, berkombinasi dengan pertumbuhan global yang halus membantu menurunkan harga-harga, sehingga tingkat harga kembali stabil dan investasi meningkat kembali.
Pada tiga periode berbeda dalam 50 tahun terakhir terjadinya sinkronisasi pertumbuhan, tren tersebut berlanjut selama beberapa tahun. Namun pada akhirnya, ekspansi ekonomi berlangsung menjadi terlalu bernafsu dan berakhir dengan pecahnya gelembung-gelembung ekonomi.
Beberapa sinyal munculnya gelembung ekonomi belakangan ini juga sudah mulai tampak, di luar maslah melonjaknya harga saham. Cina semakin bergantung pada pertumbuhan pasar propertinya, dan memaksa Beijing untuk menindak para spekulan pembeli rumah. Permintaan properti yang terus-menerus mendorong produksi dan penjualan bahan bangunan, perabotan dan barang lainnya. Harga properti pun semakin meroket.
Namun inflasi rendah yang meluas di seluruh dunia, akan memberi tekanan pada bank sentral untuk lebih berhati-hati dalam menarik kembali stimulus moneternya, dan memberi kesempatan untuk perttumbuhan ekonomi yang lebih lama. (The Wall Street Journal/kk – Ipotnews).
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Legislator Tegaskan Kemenhub Perlu Kaji Ulang Pencabutan Status Bandara Internasional
