Peran Pertamina Mengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia
Jakarta – Energi baru terbarukan (EBT) semakin gencar dikembangkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Diversifikasi bahan baku yang memanfaatkan sumber daya alam ini diharapkan dapat menjadi sumber energi utama di kemudian hari. Untuk itu, Pertamina berkomitmen mengembangkan potensi energi yang melimpah di alam Indonesia.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menetapkan bauran EBT pada 2025 sebesar 23 persen. Tentu, butuh konsistensi banyak pihak agar angka ini dapat tercapai. Di sinilah Pertamina menunjukkan perannya terhadap target tersebut.
Ada sejumlah upaya yang dilakukan Pertamina dalam mengembangkan EBT, di antaranya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dalam pengadaan sumber daya listrik. Langkah ini akan meningkatkan akselerasi perkembangan teknologi demi tersedianya energi baru tersebut. Dalam target jangka menengah, pengembangan EBT Pertamina difokuskan pada geothermal, bioenergi dan solar panel.
Geothermal menjadi salah satu potensi EBT yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan transisi energi. Dengan demikian, ketersediaan energi serta kebersihan lingkungan dapat terus dijaga. Hingga kini, Pertamina telah meraih peningkatan produksi geothermal sebesar 31 persen yakni 2.932 GWh. Pencapaian tersebut menjadi salah satu tolok ukur keseriusan Pertamina dalam pengembangan EBT yang ramah lingkungan.
Konsumsi biodiesel dalam negeri mencapai 2,7 miliar liter pada 2016. Pada 2020 diproyeksikan konsumsi biodiesel mencapai 3,9 miliar liter Biodiesel 30 (B30). Pertamina mengelola operasi pasokan Biodiesel di 60 terminal di seluruh Indonesia. Tantangan akan muncul dalam implementasi mencapai standar Biodiesel 30 yang akan diterapkan pada tahun 2020.
Sementara itu, pengembangan solar panel saat ini sudah diterapkan Pertamina di wilayah operasi Pertamina, kawasan perkantoran, Zona Ekonomi Khusus, dan industri.
Upaya yang dilakukan Pertamina tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah. Karena sinergi antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan amat dibutuhkan demi tercapainya iklim investasi yang baik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga diharapkan mampu menjaga industri energi ini berkembang pesat sehingga perkembangan ekonomi serta kelestarian lingkungan dapat cepat tercapai.
Pertamina yang mendapatkan tugas dalam mendorong kemandirian energi Indonesia, juga senantiasa berupaya melakukan inisiatif dengan menggali permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan dan mengadirkan solusi bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, ketersediaan energi merupakan tulang punggung pertumbuhan perekonomian. “Oleh karena itu, energi haruslah tersedia dan terjangkau,” ujarnya saat menjadi pembicara utama pada seminar terbatas yang digelar fakta.news, 4 Desember lalu.
Karena itu pada 12 -13 Desember 2017, Pertamina kembali menggelar Pertamina Energy Forum (PEF) sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Pertamina ke-60. Mengusung tema Striving Towards Sustainable Energy.
Memasuki tahun ke empat, PEF 2017, mengusung tema energi berkelanjutan seiring dengan mulainya pergeseran peta industri energi dunia ke arah pemanfaatan energi berkelanjutan. Di Tanah Air, tuntutan pengembangan potensi sumber energi terbarukan juga kian meningkat, seiring dengan makin menurunnya cadangan energi fosil.
Acara ini diperkaya dengan pembicara yang merupakan ahli energi dari dalam dan luar negeri dari berbagai lembaga, di antaranya Kementerian ESDM, International Energy Agency, Center for Strategic & International Studies US, Shell, Panasonic, Marubeni Corporation, Boston Consulting Group, Patriot Energi, Mitsubishi, Toyota, dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sebagai pembicara kunci
Sarana Aspirasi Korporasi dan Dialog antar Pemangku Kepentingan
Corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar menyatakan, arti strategis PEF 2017 dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi dan pemegang saham, untuk memberikan perhatian pada perkembangan energi berkelanjutan. Apalagi, cadangan energi fosil makin menipis dan volatilitas di bisnis migas belum usai.
Seperti diketahui, PEF 2017 merupakan salah satu sarana Pertamina menyampaikan aspirasi korporasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Forum ini sekaligus menjadi ajang diskusi untuk bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis energi agar jeli melihat peluang pengembangan energi terbarukan.
”Ini penting agar ke depannya tidak hanya menjadi konsumen akhir, tetapi juga menjadi pemain dari mata rantai bisnis energi berkelanjutan tersebut,” jelas Syahrial dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Syahrial menambahkan, selama dua hari PEF 2017 akan membahas beragam informasi aktual mengenai perkembangan energi berkelanjutan. Forum ini akan membedah berbagai potensi dan inisiatif pengembangan energi berkelanjutan yang dapat dikembangkan secara masif di seluruh Indonesia. Forum ini juga diharpkan menjadi masukan bagi Pertamina dan pelaku bisnis energi dalam merencanakan pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.
Pada hari pertama, PEF akan berlangsung dalam tiga sesi diskusi. Sesi pertama dengan mengangkat tema “The Shift In Global Energy Business, Is It Really Happening?”, sesi kedua, “Is Goverment Going Along The Renewable Energy Trend?” dan sesi ketiga, mengambil tema “New Energy On The Road: Capturing The Opportunities.”
Pada hari kedua, diskusi juga dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama mengangkat topik “Best Practices In Large-Scale Sustainable Power Development,” sesi kedua dengan bahasan “Community Involvement To Capture Sustainable Ideas.” Sesi terakhir akan diisi dengan topik “Formulating The Business Model In Renewable Industry.”
Dengan mengikuti PEF 2017, diharapkan para peserta mendapatkan nilai dan informasi terbaru perkembangan energi berkelanjutan termasuk sumber energi terbarukan dari para pelaku bisnis, investor, akademisi, regulator, NGO dan narasumber lainnya. PEF 2017 akan digelar di The Raffles Hotel Jakarta, diperkirakan diikuti lebih dari 400 peserta diskusi sekaligus melihat pameran perkembangan bisnis Pertamina. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring dengan mengakses www.pertamina.com.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
