Peran Pertamina Mengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia
Jakarta – Energi baru terbarukan (EBT) semakin gencar dikembangkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Diversifikasi bahan baku yang memanfaatkan sumber daya alam ini diharapkan dapat menjadi sumber energi utama di kemudian hari. Untuk itu, Pertamina berkomitmen mengembangkan potensi energi yang melimpah di alam Indonesia.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menetapkan bauran EBT pada 2025 sebesar 23 persen. Tentu, butuh konsistensi banyak pihak agar angka ini dapat tercapai. Di sinilah Pertamina menunjukkan perannya terhadap target tersebut.
Ada sejumlah upaya yang dilakukan Pertamina dalam mengembangkan EBT, di antaranya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dalam pengadaan sumber daya listrik. Langkah ini akan meningkatkan akselerasi perkembangan teknologi demi tersedianya energi baru tersebut. Dalam target jangka menengah, pengembangan EBT Pertamina difokuskan pada geothermal, bioenergi dan solar panel.
Geothermal menjadi salah satu potensi EBT yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan transisi energi. Dengan demikian, ketersediaan energi serta kebersihan lingkungan dapat terus dijaga. Hingga kini, Pertamina telah meraih peningkatan produksi geothermal sebesar 31 persen yakni 2.932 GWh. Pencapaian tersebut menjadi salah satu tolok ukur keseriusan Pertamina dalam pengembangan EBT yang ramah lingkungan.
Konsumsi biodiesel dalam negeri mencapai 2,7 miliar liter pada 2016. Pada 2020 diproyeksikan konsumsi biodiesel mencapai 3,9 miliar liter Biodiesel 30 (B30). Pertamina mengelola operasi pasokan Biodiesel di 60 terminal di seluruh Indonesia. Tantangan akan muncul dalam implementasi mencapai standar Biodiesel 30 yang akan diterapkan pada tahun 2020.
Sementara itu, pengembangan solar panel saat ini sudah diterapkan Pertamina di wilayah operasi Pertamina, kawasan perkantoran, Zona Ekonomi Khusus, dan industri.
Upaya yang dilakukan Pertamina tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah. Karena sinergi antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan amat dibutuhkan demi tercapainya iklim investasi yang baik. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga diharapkan mampu menjaga industri energi ini berkembang pesat sehingga perkembangan ekonomi serta kelestarian lingkungan dapat cepat tercapai.
Pertamina yang mendapatkan tugas dalam mendorong kemandirian energi Indonesia, juga senantiasa berupaya melakukan inisiatif dengan menggali permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan dan mengadirkan solusi bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik, ketersediaan energi merupakan tulang punggung pertumbuhan perekonomian. “Oleh karena itu, energi haruslah tersedia dan terjangkau,” ujarnya saat menjadi pembicara utama pada seminar terbatas yang digelar fakta.news, 4 Desember lalu.
Karena itu pada 12 -13 Desember 2017, Pertamina kembali menggelar Pertamina Energy Forum (PEF) sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Pertamina ke-60. Mengusung tema Striving Towards Sustainable Energy.
Memasuki tahun ke empat, PEF 2017, mengusung tema energi berkelanjutan seiring dengan mulainya pergeseran peta industri energi dunia ke arah pemanfaatan energi berkelanjutan. Di Tanah Air, tuntutan pengembangan potensi sumber energi terbarukan juga kian meningkat, seiring dengan makin menurunnya cadangan energi fosil.
Acara ini diperkaya dengan pembicara yang merupakan ahli energi dari dalam dan luar negeri dari berbagai lembaga, di antaranya Kementerian ESDM, International Energy Agency, Center for Strategic & International Studies US, Shell, Panasonic, Marubeni Corporation, Boston Consulting Group, Patriot Energi, Mitsubishi, Toyota, dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga menghadirkan Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar sebagai pembicara kunci
Sarana Aspirasi Korporasi dan Dialog antar Pemangku Kepentingan
Corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar menyatakan, arti strategis PEF 2017 dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi dan pemegang saham, untuk memberikan perhatian pada perkembangan energi berkelanjutan. Apalagi, cadangan energi fosil makin menipis dan volatilitas di bisnis migas belum usai.
Seperti diketahui, PEF 2017 merupakan salah satu sarana Pertamina menyampaikan aspirasi korporasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Forum ini sekaligus menjadi ajang diskusi untuk bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis energi agar jeli melihat peluang pengembangan energi terbarukan.
”Ini penting agar ke depannya tidak hanya menjadi konsumen akhir, tetapi juga menjadi pemain dari mata rantai bisnis energi berkelanjutan tersebut,” jelas Syahrial dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Syahrial menambahkan, selama dua hari PEF 2017 akan membahas beragam informasi aktual mengenai perkembangan energi berkelanjutan. Forum ini akan membedah berbagai potensi dan inisiatif pengembangan energi berkelanjutan yang dapat dikembangkan secara masif di seluruh Indonesia. Forum ini juga diharpkan menjadi masukan bagi Pertamina dan pelaku bisnis energi dalam merencanakan pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.
Pada hari pertama, PEF akan berlangsung dalam tiga sesi diskusi. Sesi pertama dengan mengangkat tema “The Shift In Global Energy Business, Is It Really Happening?”, sesi kedua, “Is Goverment Going Along The Renewable Energy Trend?” dan sesi ketiga, mengambil tema “New Energy On The Road: Capturing The Opportunities.”
Pada hari kedua, diskusi juga dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama mengangkat topik “Best Practices In Large-Scale Sustainable Power Development,” sesi kedua dengan bahasan “Community Involvement To Capture Sustainable Ideas.” Sesi terakhir akan diisi dengan topik “Formulating The Business Model In Renewable Industry.”
Dengan mengikuti PEF 2017, diharapkan para peserta mendapatkan nilai dan informasi terbaru perkembangan energi berkelanjutan termasuk sumber energi terbarukan dari para pelaku bisnis, investor, akademisi, regulator, NGO dan narasumber lainnya. PEF 2017 akan digelar di The Raffles Hotel Jakarta, diperkirakan diikuti lebih dari 400 peserta diskusi sekaligus melihat pameran perkembangan bisnis Pertamina. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring dengan mengakses www.pertamina.com.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
