Peran Aktif Para Dokter dan Peneliti di Media Sosial Bantu Cegah Penyebaran Hoaks COVID-19
Jakarta – Penyebaran informasi terkait COVID-19 melalui platform media sosial tidak dapat terhindar dari adanya hoaks. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan keaktifan para dokter dan peneliti untuk terjun langsung mengedukasi dan memberikan informasi ke dalam ekosistem media sosial.
Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa mengungkapkan bahwa dirinya telah membuat satu panduan penggunaan media sosial bagi para dokter sehingga informasi serta edukasi dapat para dokter langsung berikan melalui media sosial kepada masyarakat.
“Saya ada buat satu panduan, judulnya Panduan Penggunaan Media Sosial untuk Dokter. Jadi, kita butuh lebih banyak scientist-scientist (dan dokter) yang aktif di media sosial untuk dapat memberikan informasi secara langsung dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar Hariqo Wibawa saat berdialog di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Selasa (18/8).
Menurut Hariqo, kehadiran peneliti dan dokter di ekosistem media sosial dapat menciptakan interaksi dengan pengguna lain yang efektif dalam mencegah penyebaran hoaks.
“Misalnya gini, seorang dokter bikin Facebook, kemudian ada yg bertanya disitu. Kemudian dijawab sama dokter itu di fitur kolom komentar Facebook. Hal ini akan lebih dipahami si pengguna media sosial ketimbang dia membaca berita maupun informasi yang tersebar di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jelasnya.
Hariqo melanjutkan bahwa edukasi secara sederhana ini dapat menciptakan keinginan masyarakat untuk turut serta menyebarkan informasi yang benar sehingga dapat menekan potensi tersebarnya hoaks.
“Interaksi-interaksi seperti itu yang membuat masyarakat semakin teredukasi dengan COVID-19 dan mereka dengan sukarela akan menjadi buzzer (mendengungkan informasi) dari scientist-scientist,” lanjutnya.
Efektivitas dari kehadiran para dokter dan peneliti dirasakan langsung oleh entrepreneur muda Faza Fairuza yang ingin tahu seberapa efektif penggunaan surgical gloves untuk mencegah penyebaran COVID-19.
“Ketika saya melihat di sosial media atau datang langsung ke supermarket, sering sekali melihat ibu atau bapak yang pakai surgical gloves untuk belanja. Saya melihat bahwa ketika dia megang satu barang ke barang lainnya dengan menggunakan gloves yang sama. Apakah penggunaan gloves ini benar-benar membantu mencegah dia dari penularan COVID-19 atau tidak?” tanya Faza melalui ruang dialog digital di Media Center Satgas Penanganan COVID-19.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab langsung oleh Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Dokter Muda, dr Budi Santoso, MRes yang mengkonfirmasi bahwa penggunaan sarung tangan dalam bentuk apapun kurang efektif dan menekankan bahwa pemakaian masker merupakan pencegahan paling utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
“Untuk masyarakat, sebenarnya yang paling penting itu adalah penggunaan masker. Untuk alat pelindungan yang lain, misalnya seperti sarung tangan, saya rasa itu tidak diperlukan. Ketika menggunakan surgical gloves, virus yang ada di tangan itu akan tetap menempel pada barang-barang yang lain. Sebenarnya tidak serta-merta memutus rantai penularan,” jelas Dokter Budi.
Sementara itu, Dokter Budi juga mengingatkan bahwa penggunaan sarung tangan tetap harus diterapkan untuk beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan higienitas tinggi.
Ia menjelaskan bagi masyarakat yang memerlukan penggunaan sarung tangan untuk keperluan pekerjaan, bisa mengganti penggunaan surgical gloves dengan sarung tangan plastik.
“Untuk beberapa pekerjaan yang di masyarakat, yang memang harus menuntut higienitas yang tinggi, bisa menggunakan sarung tangan plastik, bukan surgical gloves yang biasanya (terbuat) dari latex. Karena itu memang kegunaannya untuk tenaga medis di rumah sakit,” tambahnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari menipisnya suplai APD untuk para tenaga medis seperti yang terjadi pada saat awal pandemi berlangsung.
“Bayangkan bila surgical gloves itu digunakan masyarakat, stocknya pasti akan berkurang. Seperti pada saat awal mula pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana masker beda sangat kekurangan. Nah, itu bisa terjadi lagi pada surgical gloves bila semua orang akhirnya menggunakan itu,” ungkapnya.
Melalui interaksi tersebut, memperlihatkan bahwa kehadiran seorang pakar dalam sebuah interaksi terkait COVID-19 dapat langsung mengkonfirmasi segala jenis misinformasi yang membingungkan masyarakat.
Oleh karena itu, kehadiran dokter dan peneliti di ekosistem media sosial sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna media sosial yang rawan terpapar hoaks serta mampu mengarahkan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara yang tepat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
