Connect with us

Lukman Edy: People Power di Negara Demokrasi itu Datang ke TPS

people, power, kpu, pemilu, lukman, edy, pkb
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy (Istimewa)

Jakarta, – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan, kekuatan people power di negara demokrasi yaitu ikut datang ke TPS untuk mencoblos. Bukan mengerahkan masa untuk turun kejalan dan menggagalkan proses Pemilihan Umum (Pemilu).

“Ancaman people power di negara demokrasi adalah kebohongan luar biasa. People power di negara demokrasi adalah turun ke TPS, bukan tidak mengakui pemilu, turun ke jalan, lalu menggagalkan penyelenggaraan pemilu,” ujar Lukman saat acara diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk “Konsolidasi Demokrasi Pasca Soeharto: Masa Depan Vs Masa Lalu” di Plaza Central, Semanggi, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Lebih lanjut, dirinya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya melaporkan segala pihak dan upaya-upaya yang mengancam berjalanya ketertiban penyelenggaraan pemilu.

“Kalau ada orang yang ancam people power, laporkan ke polisi, karena mengganggu integritas kami sebagai penyelenggara pemilu. (KPU) Jangan takut,” tandasnya

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Aliran Modal Asing Banjiri Pasar Saham RI Berkat Pilpres 2019 Aman

Oleh

Fakta News
Aliran Modal Asing, Pasar Saham Indonesia

Jakarta – Pasar saham Indonesia tahun, diperkirakan akan dibanjiri aliran modal asing sebagai dampak dari sentimen positif investor menyikapi hasil quick count Pilpres 2019.  Perkiraan itu datang dari Grup riset dari DBS Bank, bank beraset terbesar di Asia Tenggara.

Dampaknya,  Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bakal menembus level 6.900 atau melesat dari ekspetasi sebelumnya.

“Kami menegaskan peringkat ‘Overweight’ kami untuk Indonesia, dan meningkatkan target IHSG kami dari 6.500 menjadi 6.900 berdasarkan atas perkiraan keuntungan 16 kali dalam 12 bulan ke depan,” kata Joanne Goh, Equity Strategist dan Philip Wee, FX (Foreign Exchange) Strategist dari DBS Group Research dalam  kesimpulan analisisnya, Kamis (18/4/2019).

Joanne, yang merujuk pada hasil hitung cepat (quickcount) oleh lima lembaga survei di Indonesia, memperkirakan Joko Widodo sebagai petahana didampingi Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden, kemungkinan besar akan memimpin Indonesia selama 2019-2024. Jika itu terjadi, pelaku pasar saham berharap stabilitas perekonomian terjaga dan reformasi struktural perekonomian terjadi.

“Pemodal dapat mengetahui apa yang bisa diharapkan berdasarkan atas rekam jejak periode pertama Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur akan berlanjut, disertai rencana lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Silaturahmi Tak Ingin Putus, Jokowi Berharap Segera Bertemu Prabowo

Oleh

Fakta News
jokowi berharap segera bertemu prabowo
Paslon 01 dan 02 saat acara deklarasi pemilu damai(istimewa)

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ingin segera bertemu dengan rivalnya Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilainya sebagai cara meredam tensi yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kalau saya semakin cepat bisa bertemu semakin baik saya sudah mengutus seseorang untuk meminta kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bisa bertemu,” tutur Jokowi dalam acara televisi ‘Live Event Pemilu 2019’ di Stasiun Metro TV, Kamis (18/4/19).

Jokowi menilai peretemuannya dengan Prabowo dapat memberi contoh dan kesan mendalam kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah berulang kali menyampaikan rasa silaturahmi dan persaudaraannya pada setiap acara debat capres.

Jokowi tidak ingin kontes pemilihan Presiden membuat silaturahmi antara dirinya dengan rival terputus. Ia menilai hal ini dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia yang mendapatkan pujian lantaran sukses menggelar pemilu serentak untuk pertama kalinya.

“Selalu saya sampaikan karena sekali lagi pemilu dalam rangka sebuah proses demokrasi dan negara sebesar Indonesia ini menjadi sorotan negara-negara lain,” tuturnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Setjen dan BK DPR Harus Dukung Implementasi Reformasi Fungsi Dewan

Oleh

Fakta News
Reformasi Fungsi Dewan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar(Foto: Istimewa)

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dalam mengimplementasikan reformasi fungsi dewan, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Dimana lembagai ini berperan sebagai supporting system terutama dalam mewujudkan konsep parlemen modern.

“DPR ini juga dituntut memiliki fungsi berfikir, maka supporting systemnya (Kesetjenan, Red) sebagai fasilitator dari fungsi berfikir itu juga harus kuat. Jadi Kesetjenan juga akan di reformasi,” kata Indra usai memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR’ di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2019).

Indra menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan supporting system di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan.

“Kemandirian menyeluruh pada suppporting system, kemandirian SDM-nya, kemandirian anggaran serta nanti ada aturan yang menyangkut kewenangan dewan. Memang ini masih luas dan masih terlalu lebar. Kedepan, aturan-aturan ini harus kita tuangkan dalam UU yang lebih detail dan rinci supaya reformasi ini lebih jelas arahnya,” tambah Indra.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya