Mendagri: Suksesnya Pemilu Bergantung pada Optimalnya Peran dan Fungsi Stakeholder Terkait
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri Doa Bersama Pemilu Damai 2024 di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam. Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan, suksesnya pelaksanaan Pemilu berkaitan erat dengan optimalnya peran dan fungsi stakeholder terkait. Para stakeholder yang terdiri dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah, masyarakat, dan media didorong untuk menjalankan perannya masing-masing.
Mendagri tak memungkiri, setiap peran yang diemban para stakeholder memiliki tantangan yang beragam. Ini misalnya dari KPU yang dituntut untuk dapat menyamakan persepsi, baik di tingkat pusat hingga daerah. “KPU juga harus mampu membuat program-program dengan benar, adil, tepat, membuat tahapan dan lain-lain,” ujar Mendagri.
Stakeholder berikutnya yakni Bawaslu. Mendagri mendorong agar jajaran Bawaslu serta sejumlah organisasi pengawas pemilu nonformal lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi, peran pengawas pemilu dinilai penting untuk mengawasi jalannya pemilu. Dia menambahkan, stakeholder selanjutnya yaitu para peserta pemilu. Dalam konteks ini, para peserta yang berasal dari unsur partai politik maupun perorangan diimbau agar menjalani persaingan yang sehat.
Mendagri mengimbuhkan, stakeholder lainnya yakni pemerintah. Menurut Mendagri, dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah bertugas membantu menyiapkan sarana dan prasarana,7 anggaran, hingga distribusi perlengkapan pemilu. “Dan ini peran terutama Kemendagri untuk membantu sampai dengan seluruh jajaran di daerah membantu penyelenggara dan pengawas [pemilu],” ungkapnya.
Mendagri melanjutkan, stakeholder yang tak kalah penting untuk melaksanakan tugasnya dengan baik adalah dari aparat keamanan. Menurut dia, stakeholder tersebut harus mampu mendeteksi dengan tepat, melakukan antisipasi dan membuat rencana operasi, serta mengeksekusi dengan baik terhadap potensi bahaya kemanan. Mereka juga dituntut untuk mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan, melakukan mitigasi secara cepat, dan menetralisir dengan sigap.
“Termasuk juga peran daripada penegak hukum, baik dari Polri, kemudian juga dari jajaran pengadilan karena nanti ada sengketa PTUN ke MK, ini banyak semua stakeholdernya,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan peran penting dari unsur media. Menurutnya, peran media cukup krusial lantaran bertugas dalam menyampaikan segala informasi berkaitan dengan pemilu kepada publik. Dalam konteks itu, media juga dapat berperan sebagai pengawas.
Di samping itu, kata Mendagri, stakeholder selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat dapat menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, serta berpartisipasi pada pesta demokrasi itu. Terlebih lagi, partisipasi publik akan mempengaruhi kuatnya legitimasi pemimpin yang terpilih nantinya. Oleh karenanya, Mendagri berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam gelaran pemilu dengan ikut membantu melakukan sosialisasi hal-hal baik, dan menghindari cara-cara negatif seperti hoaks.
“Banyak sekali stakeholdernya, itu baru sebagian. Mungkin ada lagi yang lain, tapi ada satu stakeholder pendapat saya yang jauh lebih penting dari semuanya itu, yaitu Tuhan,” imbuh Mendagri.
Oleh karena itu, Mendagri mengajak semua pihak untuk berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan pemilu aman, damai, dan lancar sesuai rencana. Dengan demikian, harapan bahwa Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang andal dapat terealisasi.
“Kali ini kita merenung dan meminta tolong kepada Tuhan agar peristiwa besar ini dan kompleks ini dapat berjalan lancar, sehingga dapat selesai dengan tertib, sukses, memilih pemimpin yang baik dan kemudian wakil yang baik untuk membawa Indonesia lebih maju dan melompat ke depan,” tandasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
