Mendagri: Suksesnya Pemilu Bergantung pada Optimalnya Peran dan Fungsi Stakeholder Terkait
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri Doa Bersama Pemilu Damai 2024 di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam. Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan, suksesnya pelaksanaan Pemilu berkaitan erat dengan optimalnya peran dan fungsi stakeholder terkait. Para stakeholder yang terdiri dari KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah, masyarakat, dan media didorong untuk menjalankan perannya masing-masing.
Mendagri tak memungkiri, setiap peran yang diemban para stakeholder memiliki tantangan yang beragam. Ini misalnya dari KPU yang dituntut untuk dapat menyamakan persepsi, baik di tingkat pusat hingga daerah. “KPU juga harus mampu membuat program-program dengan benar, adil, tepat, membuat tahapan dan lain-lain,” ujar Mendagri.
Stakeholder berikutnya yakni Bawaslu. Mendagri mendorong agar jajaran Bawaslu serta sejumlah organisasi pengawas pemilu nonformal lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi, peran pengawas pemilu dinilai penting untuk mengawasi jalannya pemilu. Dia menambahkan, stakeholder selanjutnya yaitu para peserta pemilu. Dalam konteks ini, para peserta yang berasal dari unsur partai politik maupun perorangan diimbau agar menjalani persaingan yang sehat.
Mendagri mengimbuhkan, stakeholder lainnya yakni pemerintah. Menurut Mendagri, dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah bertugas membantu menyiapkan sarana dan prasarana,7 anggaran, hingga distribusi perlengkapan pemilu. “Dan ini peran terutama Kemendagri untuk membantu sampai dengan seluruh jajaran di daerah membantu penyelenggara dan pengawas [pemilu],” ungkapnya.
Mendagri melanjutkan, stakeholder yang tak kalah penting untuk melaksanakan tugasnya dengan baik adalah dari aparat keamanan. Menurut dia, stakeholder tersebut harus mampu mendeteksi dengan tepat, melakukan antisipasi dan membuat rencana operasi, serta mengeksekusi dengan baik terhadap potensi bahaya kemanan. Mereka juga dituntut untuk mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan, melakukan mitigasi secara cepat, dan menetralisir dengan sigap.
“Termasuk juga peran daripada penegak hukum, baik dari Polri, kemudian juga dari jajaran pengadilan karena nanti ada sengketa PTUN ke MK, ini banyak semua stakeholdernya,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan peran penting dari unsur media. Menurutnya, peran media cukup krusial lantaran bertugas dalam menyampaikan segala informasi berkaitan dengan pemilu kepada publik. Dalam konteks itu, media juga dapat berperan sebagai pengawas.
Di samping itu, kata Mendagri, stakeholder selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat dapat menjalankan perannya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, serta berpartisipasi pada pesta demokrasi itu. Terlebih lagi, partisipasi publik akan mempengaruhi kuatnya legitimasi pemimpin yang terpilih nantinya. Oleh karenanya, Mendagri berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam gelaran pemilu dengan ikut membantu melakukan sosialisasi hal-hal baik, dan menghindari cara-cara negatif seperti hoaks.
“Banyak sekali stakeholdernya, itu baru sebagian. Mungkin ada lagi yang lain, tapi ada satu stakeholder pendapat saya yang jauh lebih penting dari semuanya itu, yaitu Tuhan,” imbuh Mendagri.
Oleh karena itu, Mendagri mengajak semua pihak untuk berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan pemilu aman, damai, dan lancar sesuai rencana. Dengan demikian, harapan bahwa Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang andal dapat terealisasi.
“Kali ini kita merenung dan meminta tolong kepada Tuhan agar peristiwa besar ini dan kompleks ini dapat berjalan lancar, sehingga dapat selesai dengan tertib, sukses, memilih pemimpin yang baik dan kemudian wakil yang baik untuk membawa Indonesia lebih maju dan melompat ke depan,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
