Connect with us

Penyamaan Visi Pembangunan, Mendagri Tito Karnavian Bakal Gelar Rakor dengan Seluruh Kepala Daerah

Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah, baik wali kota, bupati, hingga gubernur untuk menegaskan visi Presiden Joko Widodo di pemerintahan periode kedua.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut Tito juga akan mengundang pimpinan kepolisian, tentara, dan kejaksaan tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Penyamaan visi itu terkait pengelolaan anggaran transfer daerah senilai Rp800 triliun.

“Sebagai informasi, nanti tanggal 13 November 2019 di SICC Sentul Bogor, Mendagri akan mengundang semua Gubernur, Walikota/Bupati, Kapolda, Kapolres, Kajati maupun Kajari, Pangdam, Danrem, Dandim serta Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kab/Kota se-Indonesia untuk rakor tentang Penyamaan Visi Pembangunan 2020-2024 ke depan,” kata Bahtiar dalam keterangan pers, Selasa (5/11).

Bahtiar mengharapkan para kepala daerah untuk hadir dan tidak hanya mengirim perwakilan. Menurutnya, acara tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu memastikan kehadiran Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi tersebut.

Selain itu akan hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Begitu juga dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ir Joko Widodo dan Wapres Prof KH Ma’ruf Amin juga dijadwalkan turut memberikan arahan bersama empat Menteri Koordinator,” ujar Bahtiar.

Sebelumnya, Tito sempat mengatakan hendak mengumpulkan kepala daerah usai bertemu Pimpinan KPK Alexander Marwatta dan Saut Situmorang.

Tito mengatakan mereka membahas anggaran pemerintah daerah yang juga jadi ranah Kemendagri.

“Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp800 triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Tito kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Kemendagri, akhir Oktober lalu.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua DPR Imbau Masyarakat Antisipasi Aksi Terorisme

Oleh

Fakta News
Ketua DPR Imbau Masyarakat Antisipasi Aksi Terorisme
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan kegiatan seperti biasa, menyusul terjadinya aksi ledakan bom bunuh diri di area Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019) pagi. Aksi ini membuat sejumlah petugas di Polrestabes Medan mengalami luka-luka.

Kendati demikian, ia meminta masyarakat untuk tetap waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap serangan teroris. “Jangan takut, kita lawan, kita antisipasi dan tetap lakukan kegiatan sehari-hari, jangan sampai kita surut (berkegiatan),” tegas Puan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, antisipasi terhadap serangan terorisme juga memerlukan peran masyarakat, bukan hanya tugas kepolisian semata. Mengingat ada perubahan perilaku aksi teror, menurut Puan kebanyakan kasus terorisme saat ini dilakukan dilakukan oleh individu bukan lagi kelompok.

“Kalau dulunya disampaikan bahwa terorisme dilakukan secara berjamaah, ternyata sekarang sudah dilakukan individu. Jadi, kita harus melakukan antisipasi bersama bagaimana ke depannya tidak terjadi kembali, apalagi sudah berulang kali kejadiannya di objek-objek vital, salah satunya kantor polisi,” jelas Puan.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu menambahkan, masyarakat harus bahu-membahu meningkatkan antisipasi bersama, sebab aksi terorisme justru kerap dilakukan di tempat yang dianggap aman. “Ada indikasi hal itu dilakukan di tempat yang aman, nah ini harus jadi antisipasi secara menyeluruh. Perlu kesadaran masyarakat untuk melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan,” pesannya.

Sebagaimana diberitakan berbagai, terjadi ledakan bom bunuh diri di areal Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said Medan,  Rabu pagi. Pelaku bom bunuh diri disebut-sebut berjumlah dua orang, yang masuk ke lokasi dengan menggunakan jaket ojek online. Akibat kejadian tersebut, sebanyak lima orang petugas dan satu orang pengunjung Polrestabes Medan mengalami luka-luka. (ann/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan

Oleh

Fakta News
Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan kekerasan dan kerja paksa pada anak-anak Indonesia masih banyak terjadi di sejumlah wilayah. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus segera mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

“Saya ambil contoh belum lama ini di Riau pernah terjadi bully anak SMP yang dilakukan oleh seniornya, sehingga korban itu hidungnya mengalami luka. Jadi kekerasan pada anak ini tetap berjalan, bagaimana program Kementerian terkait dalam menyelesaikan ini agar tidak terjadi kembali,” tanya Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Achmad mengusulkan, KPPPA harus menyediakan psikolog pendamping  terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan ke depannya. “Kira-kira Kementerian terkait punya tidak solusi? Contohnya seperti menyediakan pendamping psikologi agar anak yang menjadi korban kekerasan ini tidak mengalami gangguan kejiwaan,” saran politisi Partai Demokrat ini.

Achmad berpendapat, selain menjadi korban kekerasan, anak-anak Indonesia juga dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh orang tuanya. “Kita tahu wajib belajar kan 12 tahun, tapi masih banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian serius juga,” kata Achmad.

Legislator daerah pemilihan Riau I ini menilai KPPPA harus memberikan saksi yang berat bagi setiap orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya pada usia sekolah. “Solusi yang tepat juga Kementerian PPPA ini harus memberikan saksi bagi orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya kira-kira bisa atau tidak,” tegasnya. (tn/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintahan Desa dan Kecamatan Perlu Diperkuat

Oleh

Fakta News
Pemerintahan Desa dan Kecamatan Perlu Diperkuat
Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko menyarankan agar struktur pemerintahan tingkat bawah yang ada di desa dan kecamatan diperkuat. Menurutnya pemerintahan tingkat desa dan kecamatan memiliki peran strategis dalam mengeksekusi program peningkatan kesejahteraan. Pasalnya di level ini pelayanan publik langsung menyentuh pada masyarakat.

“Saran kami, kiranya struktur pemerintah level bawah itu perlu diperkuat. Saya mulai dari kecamatan dan desa. Peran Camat sebenarnya sangat-sangat strategis, mana kala diperkuat tentunya bisa lebih efektif,” papar Heru saat Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Hal tersebut dia sampaikan, karena tiga lembaga tersebut bisa menjadi institusi think tank untuk Presiden. “Saya melihat setidak-tidaknya tiga institusi ini, bisa dikatakan merupakan brand center, think tank-nya presiden, tentu ada menteri-menteri lainnya secara sektoktoral yang menangani,” ujar Heru.

Menurutnya, institusi pelayanan publik di tingkat desa masih banyak kekurangan, sehingga penguatan di berbagai bidang baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat. “Bukan hanya Camat dengan stafnya, tetapi pemerintah tingkat Kecamatan. Di sana ada Puskesmas dengan segala keterbatasan, di sana ada yang menangani pertanian dengan segala keterbatasannya, dan lain-lain yang masih sangat terbatas,” ungkap Heru.

Tidak cukup hanya itu, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, di tingkat desa punya mitra-mitra organisasi kemasyarakatan yang permanen. Mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Karang taruna, dan Posyandu. “Kita jarang memikirkan pengutan organisasi kemasyarakatan mitra permanen ini, bagaimana suporting kita?” tanya Heru. (eko/es)

Baca Selengkapnya