Soal Calon Kapolri, Tito Karnavian: Listyo Sigit Itu Orangnya Cerdas dan Tegas
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut sosok Listyo Sigit Prabowo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri tunggal pengganti Idham Azis, merupakan sosok yang cerdas dan tegas. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/01/2021).
“Pak Sigit itu orangnya cerdas, sudah sangat paham dan matang. Bayangkan saja, pernah menjadi Kapolda, jabatan yang sangat penting di Polri, menjadi Kabareskrim. Beliau mempunyai pengalaman yang saya belum punya, yaitu pengalaman sebagai ajudan presiden. Otomatis beliau paham tentang ini, political landscape, tentang politik yang jauh lebih baik daripada saya, dan beliau juga memiliki pribadi yang baik,” kata Mendagri Tito.
Sebagai mantan orang nomor satu ditubuh Polri, Mendagri Tito mengenal Listyo Sigit sebagai sosok yang berkinerja baik selama diberi amanah untuk ditempatkan diberbagai jabatan.
“Selama saya menjadi Kapolri, ada dua jabatan strategis yang beliau sudah laksanakan, yang pertama adalah Kapolda Banten, yang kedua di Kadivpropam. Pada saat Kapolda Banten, cukup lama ya 2 tahun, situasi Banten saya lihat tenang, cool dan kinerjanya sangat baik selama di Polda Banten. Saya kira kita semua bisa menyaksikan, di media juga kan banyak (pemberitaannya). Kemudian yang kedua, saat (menjabat sebagai) Kadivpropam, juga beliau sangat membantu saya dan sangat mendukung terutama mendisiplinkan anggota, mengawasi kinerja anggota, dan itu juga dilakukan dengan sangat baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, Listyo Sigit juga dikenal sebagai sosok muda yang matang, kaya akan pengalaman, memiliki kepribadian yang baik dan dinilainya siap menjadi Kapolri, ditambah dengan gaya komunikasi dan ketegasan yang melengkapi kepribadiannya.
“Ditambah dengan pengalaman beliau sebagai Kabareskrim dalam waktu yang juga lumayan panjang, 1 tahun lebih, yang semua kita menyaksikan bagaimana kinerja beliau, sehingga saya merasa bahwa meskipun berusia muda tapi matang, cukup matang pengalaman di kewilayahan, teritorial, pengalaman di staf yang cukup lama dan juga pengalaman di bidang reserse. Kabareskrim jabatan yang sangat strategis di Polri. Saya kira dengan segala pengalaman itu ditambah dengan pribadi beliau, saya sangat paham. Pribadi yang santun, pribadi yang merangkul, termasuk kemampuan beliau merangkul semua pihak, senior, junior, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, tapi juga saya tau Pak Sigit sangat tegas, sikap beliau sangat tegas sekali,” tandasnya.
Dengan segudang pengalaman dan kekayaan karakter kepribadiannya, mantan Kapolri Muhammad Tito Karnavian menyebut, sosok Listyo Sigit sudah sangat siap mengemban amanah sebagai Kapolri. Ia juga mendoakan agar kelak, Listyo Sigit mampu mengemban amanah dengan baik.
“Sehingga sekali lagi saya berpandangan, Pak Sigit sangatlah tanggap dan sudah sangat siap untuk menjadi Kapolri, saya doakan semoga prosesnya lancar, dan semoga bisa mengemban amanah dengan baik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
