Penjelasan Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah
Jakarta – Versi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, daya beli masyarakat kondisinya relatif stabil, tak mengalami kontraksi seperti yang disebut-sebut berbagai kalangan. Sampai saat ini, konsumsi rumah tangga masih cukup mampu meningkatkan ekonomi.
“Ada persepsi seolah-olah daya beli itu menurun, konsumsi melambat. Tetapi, pertumbuhan konsumsi per kelompok rumah tangga masih tumbuh, dan cukup tinggi,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis 7 September 2017.
Bendahara negara ini tak memungkiri, geliat konsumsi rumah tangga pada 2015 mengalami kontraksi, dan pada akhirnya menyebabkan geliat ekonomi pada periode tersebut mengalami tekanan. Pada 2015, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,98 persen.
Pada tahun lalu, kondisi daya beli mengalami perbaikan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan konsumsi 40 persen keluarga termiskin pada periode tersebut mencapai 2-6,5 persen, dan kelompok keluarga menengah hampir menembus 10 persen.
“Makanya kita bisa lihat, ekonomi pada tahun 2016, bisa kembali pick up, dengan realisasi pertumbuhan di atas lima persen,” katanya.
Pemerintah optimistis konsumsi masyarakat akan terus membaik dan jadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, berdasarkan data pergerakan konsumsi dalam empat tahun terakhir. Berdasar data, pemerintah membatah telah terjadi pelemahan daya beli di masyarakat.
“Dari perbandingan setiap tahun dalam 4 tahun terakhir, 2014 hingga 2017 sampai dengan bulan Maret lalu, menggambarkan laju pertumbuhan secara riil dari pengeluaran perkapita tahunan berdasarkan masing-masing kelompok,” papar Sri Mulyani.
Dalam paparan Menkeu, rumah tangga di Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok dari yang paling rendah atau miskin hingga kelompok yang paling atas atau kaya. Desil (kelompok) paling rendah adalah desil nol dan yang paling tinggi adalah desil 10.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari tahun 2013 ke 2014, Sri Mulyani memaparkan, rata-rata yang tumbuh hampir 6% adalah untuk desil ke-4. Sedangkan desil berikutnya tumbuh sekitar 4%. Dan desil ke-9 dan ke-10 pertumbuhannya hampir zero alias tidak tumbuh konsumsinya.
Kemudian untuk potret konsumsi dari 2014 ke 2015, mulai dari desil ke-5 hingga desil ke-9 pertumbuhannya lebih rendah atau negatif. Ini yang bisa disebut bahwa daya beli masyarakat betul-betul tertekan, karena konsumsi tumbuh nyaris nol persen.
“Yang menggambarkan mengapa pada 2015 kita mengalami pertumbuhan di bawah 5 persen, yaitu 4,98 persen, karena kontribusi dari konsumsi adalah yang paling lemah,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, untuk pertumbuhan konsumsi dari 2015 ke 2016 menunjukkan desil yang paling rendah atau desil ke-0 sampai dengan desil ke-4 yaitu 40% rumah tangga termiskin, pertumbuhan konsumsinya antara 2% hingga 6,5%. Sedangkan kelompok menengah yaitu desil ke-4 hingga ke-9 pertumbuhannya luar biasa tinggi hampir mencapai 10%.
Meningkat dan Stabil
Lantas, bagaimana dengan tahun ini? Sri Mulyani mengatakan, konsumsi rumah tangga dari kelompok termiskin meningkat dibandingkan posisi tahun lalu. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang berasal dari kelompok menengah, meskipun lebih rendah, namun tetap dalam posisi yang cukup stabil.
“Konsumsi kalangan menengah masih tetap tinggi di angka delapan persen. Ada persepsi seolah-olah daya beli menurun,” ujarnya.
Padahal, menurut Sri Mulyani, bila diperhatikan pertumbuhan konsumsi per kelompok rumah tangga itu jelas-jelas masih menunjukkan pertumbuhannya, dan masih tumbuh tinggi. Namun, lanjutnya Sri Mulyani mengakui, untuk kelompok menengah memang mengalami perlambatan.
“Ini mereka mungkin terkena (dampak) kenaikan harga listrik yang 900 VA, itu dia mengalami pelemahan namun tidak dikatakan dia negatif. growth-nya masih ada di level sekitar 6-8 persen. Jadi ini adalah yang menggambarkan (pelemahan daya beli) yang ditanyakan (Anggota Komisi XI DPR) tadi,” tuturnya.
Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi tahun ini diperkirakan masih akan bertahan tumbuh di level 5% seiring dengan terjadinya delfasi pada di paruh kedua tahun ini. Dan ke depannya atau untuk tahun 2018 diperkirakan konsumsi masih akan tumbuh lebih baik karena inflasi yang terkendali seiring dengan tidak ada kenaikan harga diatur pemerintah (administered price) dan harga pangan bergejolak (volatile food) yang terus dijaga.
Karena itulah, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengaku yakin, daya beli masyarakat hingga penghujung tahun tetap terjaga. Apalagi, deflasi yang terjadi pada Agustus 2017, diharapkan tidak menggerus daya beli masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
M Riz dan Fitriya (ipotnews)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
