Pengumuman Cakada PDIP, Megawati Ingatkan Jangan Lecehkan Rekomendasi Partai
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para calon kepala daerah yang diusung oleh partai nya untuk tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya.
“Para calon kepala daerah harus mementingkan kepentingan bangsa. Tidak berpikiran sempit, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,” kata Megawati saat memberikan sambutan pada pengumuman 75 calon kepada daerah tahap ketiga secara virtual, di Jakarta, Selasa (11/8).
Megawati juga mengingatkan agar calon kepala daerah memahami arti menjadi pemimpin yang baik bagi daerah nya karena partai nya tidak main-main dalam memberikan rekomendasi.
“Apakah hanya untuk mengikuti nafsu yang namanya keserakahan, hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk mencari uang? Melupakan dengan susah payah, saudara sekalian itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Megawati meminta kepada para calon kepala daerah agar tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020.
“Kami meluluskannya untuk menjadi kepala daerah itu berjenjang, sangat lama, untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Alangkah sayangnya jika kalian ini yang saya berikan rekomendasi itu melecehkan rekomendasi saya setelah jadi,” ucap Presiden kelima RI ini menegaskan.
Megawati pun berulang kali menyampaikan kepada kader nya agar memiliki pijakan yang kokoh pada jati diri bangsa karena hal itu merupakan hal penting menjadi seorang pemimpin.
Megawati juga mengingatkan para calon kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak korupsi karena tindak pidana korupsi, cepat atau lambat pasti akan ketahuan.
“Semakin hari apa pun juga, yang namanya korupsi mungkin bisa dikatakan, ada yang mengatakan lambat dan sebagainya, tapi satu hal korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan. Suatu saat nanti pasti kelihatan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Megawati mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatera Utara. Ia mengingatkan agar benar-benar mengabdikan diri kepada rakyat dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut), dimana salah satunya termasuk Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, yang berpasangan dengan Aulia Rahman untuk Pilwalkot Medan.
“Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum,” ujar Megawati.
Sebelumnya Presiden RI Kelima itu memulai arahannya dengan menjelaskan bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang, lalu kemudian diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.
Pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, yang menjadi cikal bakal PDIP. Melalui partai politik itulah, Bung Karno mendidik dan menggorganisasikan rakyat. Kemerdekaan Indonesia dicapai senapas dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada 1955, atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.
Hal itu merupakan bukti bagaimana Pancasila bekerja, menjadi inspirasi yang memerdekakan bangsa-bangsa dari penjajahan.
“Dengan sejarah begitu, coba saudara-saudara sekalian bayangkan, kalau kita mempunya nurani, pertanyaan yang saya selalu tanyakan, apa niat kalian untuk menjadi, baik bupati, walikota, gubernur? Apakah hanya untik mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang?” kata Megawati.
“Anda mau melupakan ketika dengan susah payah saudara itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat?” ujarnya.
Oleh sebab itu, Megawati mengatakan dirinya meminta agar para calon kepala daerah tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. Mega pun kembali menceritakan betapa sulitnya para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia.
“Benang merah sejarah di atas sengaja saya sampaikan agar paslon PDI Perjuangan tidak berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan dengan jelas, kalau anda mau korupsi sekarang itu tak bisa,” ujarnya.
“Satu hal, korupsi itu tidak akan bisa disembunyikan, karena suatu saat nanti pasti kelihatan,” tegasnya.
Menurut dia, PDI Perjuangan mencari sosok pemimpin yang memiliki fighting spirit dan tidak mudah menyerah. Selain itu, Megawati juga meminta para calon kepala daerah yang diusung agar selalu menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya.
Megawati juga mengatakan dirinya merasa gembira karena kini para calon kepala daerah semakin banyak menyandang gelar pendidikan di namanya. Masalahnya, apakah gelar itu memiliki manfaat bagi rakyat.
“Pertanyaannya, melalui nuraninya, dapatkah menjawab keilmuan dia yang harus digunakan bagi kemashalatan rakyat banyak? Keseluruhan benang merah perjuangan Indonesia bagi dunia tersebut sengaja saya angkat kembali menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75. Hal ini sangat penting guna mengingatkan tugas panggilan sejarah kita bahwa bangsa Indonesia adalah negara pemimpin,” beber Megawati.
“Percuma jika seorang kepala daerah memiliki gelar, tapi tak menggunakan hati nurani,” ucap Megawati.
(edn)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
