Connect with us

Pengamat Nilai PDIP Partai yang Paling Siap Hadapi Pilkada 2020

Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) dinilai sebagai partai yang paling siap menghadapi Pilkada Serentak pada Bulan Desember 2020 mendatang. Meski tidak selalu lebih awal mengumumkan calon kepala daerah yang diusung, namun kali ini PDIP tetap lebih siap menghadapi Pilkada.

Terlebih lagi, hal itu pasca partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan 45 calon kepala daerah yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada Jumat (17/7) lalu.

“PDI Perjuangan tidak selalu lebih awal mengumumkan calon kepala daerahnya, tetapi kali ini dia lebih awal. Ini menunjukkan PDI Perjuangan lebih siap menghadapi Pilkada ini,” kata Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing, Minggu (19/7).

Emrus membeberkan ada sejumlah keuntungan yang diperoleh PDI Perjuangan saat mengumumkan calon yang diusung di Pilkada lebih awal.

Ia mencontohkan dari segi waktu, calon-calon yang disusung PDI Perjuangan memiliki kesempatan lebih matang untuk mengatur strategi pemenangan.

Sementara dari sisi komunikasi, calon-calon yang diusung PDI Perjuangan akan lebih dikenal oleh rakyat.

“Masyarakat akan tahu di daerah tertentu siapa calon PDI Perjuangan, sementara partai lain belum tahu. Secara komunikasi yang lebih dulu mengumumkan lebih tersimpan di peta kognisi masyarakat dibanding yang belakangan diumumkan,” ucap Emrus.

Lebih lanjut, kata Emrus, pengumuman lebih awal ini mengisyaratkan bahwa faksi-faksi politik di internal PDI Perjuangan semakin solid menghadapi Pilkada serentak.

“Sehingga manajemen proses politik di internal partai bisa berlangsung cepat. Boleh jadi faksi-faksi yang ada di partai tidak begitu berbeda kepentingannya dalam memilih calon. Sementara jika terjadi perbedaan biasanya pebgambilan keputusan akan lebih lama,” pungkas Emrus.

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tjahjo: Pemerintah Rencanakan Pembubaran Kembali 13 Lembaga Negara

Oleh

Fakta News
Menpan RB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan pembubaran lebih dari 13 lembaga negara.

Pembubaran lembaga itu melanjutkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapuskan 18 Lembaga/Badan/Komisi/Komite dalam konteks perekonomian beberapa waktu lalu.

“Sekarang kami sedang mempersiapkan lebih kurang di atas 13 Badan/Lembaga/Komisi yang harus dihapus karena sudah tumpang tindih dan tidak produktif,” ujar Tjahjo dalam seminar daring “Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020”, di Jakarta, Senin (10/8).

Selain itu, Kemenpan-RB juga merekomendasikan untuk penghapusan sejumlah Lembaga/Badan/Komisi yang dibentuk melalui undang-undang.

“Namun, hal itu tentu perlu proses dan waktu, karena harus berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR RI,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang pendiriannya berdasarkan keputusan presiden (keppres) melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari 18 lembaga tersebut, 13 di antaranya tidak termasuk dalam kategori lembaga non-struktural. Empat lainnya berupa lembaga non-struktural dan satu lembaga lagi berupa lembaga non-struktural yang telah dibubarkan pada 2014, yakni Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan.

Kementerian PAN-RB bersama dengan Sekretariat Negara (Setneg) terus berkoordinasi untuk menginventarisasi daftar lembaga yang dinilai layak dibubarkan karena sudah tidak optimal dalam menjalankan fungsinya.

Awalnya, ada 96 lembaga atau komisi, baik dibentuk dengan undang-undang maupun keputusan pemerintah yang sedang dikaji Kemenpan-RB yang diusulkan kepada Setneg untuk dipertimbangkan dibubarkan.

Pada 21 Juli 2020, Tjahjo juga mengatakan ada lembaga-lembaga yang akan dileburkan ke kementerian yang nantinya akan disesuaikan dengan klasifikasi fungsi dan tugas lembaga tersebut.

Misalnya, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian bisa digabungkan dan dikoordinasikan di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Dengan adanya Kemenristek, nanti pasti akan ada banyak lembaga yang dilebur, misalnya LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional), lembaga atau laboratorium di perguruan tinggi juga akan diintegrasikan,” kata Tjahjo.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemkot Bogor Imbau Warga Peringati HUT RI Secara Sederhana

Oleh

Fakta News
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghimbau warganya agar merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan cara sederhana dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan warga di tengah Pandemi Covid-19.

“Kondisi saat ini belum aman, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 harus dilaksanakan secara sederhana dan menghindari adanya kerumunan-kerumunan. Kita memprioritaskan kesehatan masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menjelaskan kondisi terkini Covid-19 di Posko GTPP Kota Bogor, Senin (10/8/2020).

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor ini memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Bogor. Jika ada kerumunan atau kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah yang besar, sangat beresiko dalam penyebaran atau penularan Covid-19.

Karenanya kepada seluruh lapisan di Kota Bogor, Dedie menekankan untuk sementara peringatan Hari Kemerdekaan di tengah masa pandemi saat ini, seperti perlombaan-perlombaan yang rutin digelar secara meriah dikurangi semaksimal mungkin dan dihindari jumlah masyarakat yang berkerumun.

Untuk diketahui, Berdasarkan Surat Edaran (SE) No.005/2462-Prokompim perihal Pelaksanaan Peringatan HUT RI Ke-75 Tahun 2020 disampaikan beberapa hal.

Diantaranya, masyarakat dihimbau untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2020.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa.

Untuk kantor perwakilan, lembaga, instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Bogor mengikuti upacara secara virtual yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor mulai pukul 07.00 WIB, sehingga meniadakan upacara tingkat instansi/perangkat daerah/BUMD/BUMN/BUMS.

Pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat wajib menghentikan aktivitasnya sejenak ;

Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukungan Kolektif Masyarakat Kampanye Penggunaan Masker Lawan COVID-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Upaya kolektif penerapan protokol kesehatan dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 di tengah masyarakat. Ini membutuhkan gerakan bersama dan kerja keras pentaheliks, terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, masyarakat, lembaga usaha dan media massa. Salah satu protokol kesehatan yang terus dikampanyekan yakni penggunaan masker.

Kampanye ini diharapkan dapat dilakukan secara luas oleh setiap individu yang bersama-sama melawan COVID-19. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo merasa gembira atas dukungan penuh seluruh komponen masyarakat untuk melakukan kampanye nasional penggunaan masker. Kampanye ini diharapkan menjadi suatu gerakan untuk mengubah mindset sehingga pada akhirnya perilaku masyarakat berubah. Kampanye penggunaan masker menjadi kampanye awal dan dilakukan pada Agustus ini.

Dukungan penuh itu tercermin dari video conference yang dilakukan Minggu malam (9/8) di mana lebih dari 800 peserta ikut bergabung di ruang digital. Mereka berasal dari berbagai kelompok mulai pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, direksi perusahaan BUMN dan swasta, TNI, Polri, akademisi, dan praktisi periklanan.

“Saya sangat berterima kasih dan bangga atas pertemuan malam ini. Inilah salah satu kekuatan bangsa ini yaitu gotong royong. Kita harus ingat, dalam menghadapi COVID-19 ini bersatu pun belum tentu kita menang, apalagi kalau kita tidak bisa bersatu,” tegas Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Satgas Nasional berharap setelah ini semua pihak mempersiapkan kampanye yang masif, serentak, dan dengan tema yang sama untuk membangun kesadaran masyarakat dan kemudian mau menjalankannya.

“Luar biasa semua pihak sudah siap dan mau melakukan kampanye besar ini bersama-sama,” lanjutnya.

Kampanye perubahan perilaku merupakan bagian dari upaya pengendalian penularan COVID-19. Gerakan ini dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kesehatan dan juga usaha keras yang sedang dilakukan untuk menemukan vaksin untuk COVID-19.

Satgas Penanganan COVID-19 merencanakan komunikasi publik baik melalui televisi, radio, koran, majalah, online, media sosial, dan media luar ruang akan dilakukan melalui kampanye besar mulai Agustus hingga Desember 2020. Agustus ini kampanye dimulai dengan gerakan pakai masker, selanjutnya September dengan gerakan jaga jarak, dan Oktober gerakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mencanangkan kampanye nasional penggunaan masker. Selama ini gerakan pakai masker sudah dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dan berhasil membangunkan kesadaran. Kampanye nasional secara serentak diharapkan bisa menggugah seluruh masyarakat untuk mau melaksanakannya.

Penggunaan masker merupakan bagian terpenting dalam upaya menekan penularan COVID-19. Apabila semua orang disiplin untuk melakukannya maka angka penularan bisa ditekan sampai 90 persen.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya