Pengamat Lingkungan Sebut Banjir di Kota dan Kabupaten Serang Akibat Tata Guna Lahan Buruk
Banten – Pengamat lingkungan di Banten masih mencari akar permasalahan dari kasus banjir di Kota dan Kabupaten Serang sepekan yang lalu.
Menurut Direktur Eksekutif Rekonvasi Bumi, NP Rahadian, bahwa penyebab banjir itu dikarenakan perubahan tata guna lahan yang telah menjadi permukiman.
“Nah itu yang membuat saya seharian kala itu mengutak-ngatik peta mencoba mencari permasalahan apa sih berdasarkan kondisi eksfishing yang ada. Ya kita harus menyadari banyak penyalahgunaan tata guna lahan yang tadinya kawasan agroforest menjadi permukiman atau perumahan,” katanya di Kota Serang. Kamis (10/3/2022).
Rahadian menjelaskan, bahkan di kawasan pusat Kota Serang sebagai Ibu Kota Banten ada penambangan yang sudah mencederai tata guna lahan.
“Buat (sungai) Cibanten, tetapi yang penting saat banjir 1 Maret itu kawasan banjir Kota Serang menjadi luas akibat buruknya drainase di sepanjang Kali Banten dan anak-anak sungainya,” ucapnya.
Diakui Rahadian, perbedaan masa dan perbedaan energi antara anak-anak sungai Kali Banten dengan Kali Utama menjadi penyebab utama meluapnya air sehingga berefek banjir ke titik yang sebelumnya belum pernah banjir. Salah satunya seperti Banten Lama
“Kemudian saya diskusi lah dengan teman-teman dengan ahli hidrologi. Mengerucut akhirnya berharap kepada balai besar (bendungan Sindangheula) untuk memberikan Water Management,” tuturnya.
Rahadian berharap, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk sadar serta memperhatikan ekologi dalam tata ruang.
“Banyak sekali kebijakan tata ruang yang awalnya kawasan resapan dan kawasan tangkapan air berubah fungsi jadi bangunan. Kemudian setelah jadi perumahan tidak membuat sumur resapan, biopori, dan tidak ramah lingkungan. Yaudah kita tinggal tanggung resikonya secara bersama-sama,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten M. Rachmat Rogianto mengakui bahwa terkait perubahan alih fungsi setelah ditelusuri dari Kali Cibanten.
“Memang dipinggir sungai itu sudah banyak perumahan. Kalau banjirnya ke hutan sih enggak jadi masalah, nah ini sekarang ke rumah-rumah kan jadi masalah,” ucapnya.
Berdasarkan temuannya tersebut, Rachmat mengkalim akan menata kembali perizinan yang ada di sepanjang sungai Kota dan Kabupaten Serang.
“Jangan sampai perumahan-perumahan selalu membelakangi sungai. Padahal sebetulnya si sungai-sungai itu perlu pemeliharaan,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya menilisik yang menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada kawasan Banten Lama.
“Karena posisi Banten Lama adalah di hilir oleh karenanya kita konsen di sana. Ditambah pada saat banjir titik kanal lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan bangunan yang ada di Banten Lama sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kawasan Banten lama pun baru kali ini mengalami banjir yang terparah.
“Airnya penuh. Tadi juga ada yang mengusulkan pembangunan gembong, tapi itu jangka lama. Memang disitu harusnya ada kolam retensi untuk mengendalikan itu karena kalau kita lihat dari sisi banjir, dari kelokan sungai, karena alirannya deras jadi lurus dan naik ke warga dan kanal,” ujarnya.
Rachmat mengaku, pada tata kelola Perkim Banten masih banyak kekurangan, sehingga belum sempurna seperti yang diharapkan.
“Sumur resapan belum, drainase belum, tapi bukan hanya di Banten Lama tapi skala kota juga harus disiapkan drainase. Irigasi berubah alih fungsi jadi perumahan, posisi drainase perumahan harus lebih tinggi,” tuturnya.
Rachmat menilai, saat ini pihak Pemprov Banten sedang menangani sisa-sisa benjang banjir yang menyebabkan kerusakan proyek pemerintah juga menjadi kebutuhan rakyat.
“Kerusakan sedang diinventarisasi. Mudah-mudahan tak berat, tergantung kerusakan. Kalau kerusakan kritis kita lihat anggarannya, tapi kalau minor bisa ditangani.
Kita sedang pompa, mudah-mudahan kanal turun, kita pompa kita kembalikan kesana (bendungan Sindangheula). Selama kanal dengan permukaan airnya sama kita tidak bisa pompa, tetap balik lagi, kita coba tanggul sedikit. Ada 4 pompa bekerja sama dengan PUPR,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) mengatakan, bahwa kapasitas waduk Sindagheula telah melebihi kemampuannya itu yang menjadi penyebab banjir di Kota dan Kabupaten Serang.
Ketut menjelaskan, Waduk Sindangheula hanya mampu menampung 9 juta kubik air. Sedangkan terhitung dari kemarin hingga hari ini kapasitasnya telah sampai di angka 11 juta kubik air.
“Memang kemarin terjadi banjir yang luar biasa yah. Dari hasil pengamatan kami, yaitu ada curah hujan yang cukup tinggi dan durasinya cukup panjang, itu sekitar 243 mili meter. Sehingga menimbulkan dampak banjir yang luar biasa,” ucapnya. Rabu, 2 Maret 2022.
Kronologisnya, lanjut Ketut, dari banjir yang tercatat di bendungan Sindangheula ini, itu mendekati Q 200 tahunan.
“Jadi itu cukup siginifikan untuk menimbulkan dampak di hilirnya. Sementara kapasitas tampungan bendungan Sindangheula ini sekitar 9 juta. Nah kemudian dari hasil perhitungan kami, debit yang diterima itu sekitar 11 juta. Ada kelebihan yang memang harus mengalir ke laut, melalui sungai,” ujarnya.
Kemudian, diakui Ketut, bahwa pada dasarnya memang aliran bendungan Sindagheula di design melalui sungai.
“Nanti kami akan membenahi di hilir sungai ini, supaya badan sungai ini utuh. Siap menampung kelebihan banjir tadi, yang saya maksud,” tuturnya.
Menurut Ketut, dalam penataan dan penertiban di hilir Sungai di Kota dan Kabupaten Serang tervokasi bangunan di badan sungai.
“Sungai-sungai banyak tervokasi bangunan. Bukan di pinggir sungai lagi, tapi di badan sungai. Jadi sungai itu menyempit, menyempit, menyempit sehingga itu menyebabkan banjir. Sehingga kapasitas yang dialirkan disini (bendungan Sindangheula) tidak mampu dialirkan oleh badan sungai,” katanya.
Diketahui sebelumnya, Ketut mengaku bahwa hingga hari ini kapasitas di Spelwie (tempat penampingan dan pembungan) bendungan Sindangheula masih diatas 9 juta kubik.
Kendatipun sudah tidak sebesar kemarin yang mencapai 11 juta kubik lebih. Sehingga menyebabkan banjir di Kota dan Kabupaten Serang, Banten.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
