Penerapan PPKM Efektif Turunkan Kasus dan Hambat Laju Penyebaran Covid-19 di Luar Jawa Bali
Jakarta – Penanganan Covid-19 di Indonesia terus mengalami perbaikan dan penurunan kasus, melanjutkan tren perbaikan yang telah terjadi sejak awal Agustus yang lalu. Jumlah Kasus Aktif per 27 September 2021 sebanyak 40.270 kasus, telah menurun 92,98% dari puncak kasus aktif data per 24 Juli 2021 (574.135 kasus).
Demikian juga jumlah Kasus Konfirmasi Harian, yang selama 6 hari berturut-turut di bawah 3.000 kasus. Kondisi ini harus terus dijaga dan dipertahankan, dengan membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi munculnya gelombang baru.
Laju penyebaran kasus yang dilihat dari angka Reproduction Number (Rt) yang ada di bawah 1, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perbaikan yang signifikan. Dari data ourworldindata.org tercatat bahwa per 1 Juli 2021 Rt Indonesia sebesar 1,35.
Namun pada 21 September 2021 sudah menurun tajam sehingga Rt Indonesia sebesar 0,62 (jauh lebih rendah dari Singapura 1,71 dan Malaysia 0,92). Rt 0,62 artinya setiap 1 kasus Covid-19 secara rata-rata menularkan ke 0,62 orang, sehingga jumlah transmisi kasus terus berkurang. Artinya laju penularan kasus di Indonesia sudah cukup terkendali.
“Laju Penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin terkendali, di mana Rt seluruh Provinsi telah berada di bawah 1. Lima provinsi dengan nilai Rt tertinggi yaitu Maluku (0,88); Gorontalo (0,86); Jateng (0,82); DKI Jakarta (0,82); dan Banten (0,79),” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers terkait Hasil Ratas PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (27/09).
Positivity Rate juga terus konsisten menunjukkan tren penurunan sejak akhir Juli, dan minggu lalu rata-rata mingguan (7DMA) Positivity Rate sebesar 1,44%, sedangkan pada 26 September sebesar 1,18%. Jumlah orang yang diperiksa (Testing) sudah mengalami peningkatan tajam sejak pertengahan Agustus lalu.
Untuk luar Jawa Bali, tren kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk/minggu mengalami perbaikan/penurunan di seluruh (27) Provinsi, dan per 26 September hanya 1 Provinsi yang masih di Level TK-3 yaitu Kalimantan Utara, ada 2 Provinsi yang di Level TK-2 yaitu Kalimantan Timur dan Bangka Belitung, sedangkan yang lain sebanyak 24 Provinsi sudah berada di Level TK-1.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Evaluasi PPKM pada 27 September 2021, Presiden Joko Widodo memberi arahan yang menekankan pada (1) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus dilaksanakan dengan lebih ketat, karena menyangkut puluhan juta murid dan mahasiswa; (2) Pengaturan kedatangan dari luar negeri, baik WNI maupun WNA, untuk menjaga dari ancaman masuknya varian baru; (3) Target vaksinasi perlu terus dikejar pencapaiannya.
“Bapak Presiden mengingatkan bahwa peningkatan mobilitas di lapangan perlu diiringi dengan kehati-hatian, serta target vaksinasi yang sudah ditetapkan harus terus dikejar pencapaiannya,” jelas Menko Airlangga.
Menurut data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) per 26 September 2021, Kasus Aktif Nasional tercatat sebanyak 42.769 kasus, dengan distribusinya di Jawa-Bali sebesar 35,75% dan Luar Jawa-Bali sebesar 62,84%. Sejak awal PPKM berbasis level (data 9 Agustus – 26 September), jumlah Kasus Aktif di luar Jawa-Bali terus menurun, dengan penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -89,74%, disusul Sumatera sebesar sebesar -89,06%, Kalimantan sebesar -85,92%, Sulawesi sebesar -84,10%, dan Maluku-Papua sebesar -82,30%; sementara di Jawa-Bali kasus turun sebesar -93,36%.
Tingkat Kesembuhan atau Recovery Rate (RR) secara nasional adalah 95,62%, lebih baik dari RR Global yang tercatat sebesar 89,94%, sementara RR di Jawa-Bali sebesar 95,94% dan Luar Jawa-Bali sebesar 94,96%. Sedangkan Tingkat Kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Nasional sebesar 3,36%, masih lebih tinggi dari CFR Global yang tercatat sebesar 2,05%, sementara CFR Jawa-Bali sebesar 3,50% dan Luar Jawa-Bali sebesar 3,08%.
Adapun hasil evaluasi penerapan PPKM pada minggu ini menunjukkan bahwa di luar Jawa Bali telah terjadi perbaikan secara signifikan dari minggu ke minggu, di mana untuk tingkat Provinsi sudah tidak ada lagi Provinsi dengan Level 4, ada 5 Provinsi dengan Level 3 (Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Papua), sebanyak 21 Provinsi Level 2 dan ada 1 Provinsi yang sudah Level 1 yaitu Lampung.
Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, hasil asesmen menunjukkan perbaikan nyata, di mana jumlah Kab/Kota dengan Level 4 dan Level 3 mengalami penurunan tajam, dan jumlah Kab/Kota dengan Level 2 dan Level 1 mengalami peningkatan. Saat ini hanya ada 1 Kab/Kota dengan Level 4 yaitu Kab. Bangka dan terdapat 76 Kab/Kota dengan Level 3. Sedangkan yang di Level 2 sebanyak 275 Kab/ Kota, dan sudah ada 34 Kab/ Kota dengan Level 1.
“Dari 10 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali, terdapat perbaikan level asesmen mingguan, yaitu ada 2 Kab/Kota mengalami perbaikan langsung ke Level 2 (Banjarmasin dan Kutai Kartanegara), dan 7 Kab/Kota perbaikan ke level 3. Hanya ada 1 Kab/Kota yang masih di Level 4 yaitu Kabupaten Bangka,” kata Menko Airlangga.
Capaian Vaksinasi
Berdasarkan data 27 September 2021 Pukul 15:00, total vaksinasi Dosis-1 adalah 87,42 juta penduduk (42%), Dosis-2 sebanyak 49,1 juta (23,58%), dan Dosis-3 adalah 911 ribu. Capaian vaksinasi di 10 Kab/Kota PPKM Level 4 di luar Jawa Bali (per 26 September 2021), ada 4 Kab/Kota yang angkanya sudah di atas rata-rata nasional (41,65%) yaitu Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, dan Kab. Bulungan.
“Kalau untuk capaian vaksinasi pada daerah penyelenggara kegiatan olahraga, khususnya PON, jumlah vaksinasi pada lima Kab/Kota penyelenggara yakni Dosis-1 rata-rata 62,4% dan Dosis-2 rata-rata 39%. Sementara, untuk penyelenggara World Superbike di Mandalika, lima Kab/Kota di Lombok telah mencapai vaksinasi Dosis-1 rata-rata 35,58% dan Dosis-2 rata-rata 13,9%,” ungkap Menko Airlangga.
Progres Anggaran PEN
Realisasi Program PEN 2021, sampai dengan 24 September 2021 mencapai Rp404,70 Triliun atau sebesar 54,3% dari pagu Rp744,77 Triliun. Progres yang signifikan terjadi pada Kluster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Kesehatan.
- Realisasi Kluster Kesehatan sebesar Rp100,5 Triliun atau 46,8% dari pagu Rp214,96 Triliun;
- Realisasi Kluster Perlinsos sebesar Rp116,02 Triliun atau 62,2% dari pagu Rp186,64 Triliun;
- Realisasi Kluster Program Prioritas sebesar Rp60,70 triliun atau 51,5% dari pagu Rp117,94 Triliun;
- Realisasi Kluster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp68,38 Triliun atau 42,1% dari pagu Rp162,40 Triliun
- Realisasi Kluster Insentif Usaha sebesar Rp59,08 Triliun atau 94,0% dari pagu Rp62,83 Triliun.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
