Connect with us

Penanggulangan Covid-19, Menko Luhut Apresiasi Inovasi Kota Bogor

Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya mengikuti Rapat Koordinasi terkait Antisipasi Perkembangan Kasus Covid-19 di Jabodetabek yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan dua langkah untuk menyelaraskan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Pertama, pembatasan aktivitas warga. Toko, cafe, restoran dan mal diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 WIB, diatas pukul 21.00 WIB tidak ada aktivitas warga lagi atau pembatasan aktivitas.

“Untuk memaksimalkan penerapannya, Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda tingkat kota maupun wilayah akan rutin menggelar patroli,” katanya di Ruang Kerjanya, Balai Kota Bogor, Kamis (24/9/2020).

Kedua, Pemkot Bogor telah membentuk Tim Elang yang melibatkan berbagai pihak. Tugas Tim Elang adalah melakukan pengawasan warga maupun tempat usaha, mencatat dan menyampaikan rekomendasinya kepada Satpol PP untuk selanjutnya ditindak dan diberikan sanksi.

“Tim Elang ini disupervisi Satpol PP, TNI dan Polri,” jelasnya.

Langkah ini menurut Bima Arya menjadi jalan tengah agar tamu atau wisatawan boleh datang ke Kota Bogor, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan.

“Prinsip kami fulus (uang) boleh masuk, tetapi virusnya jangan,” katanya.

Bima Arya juga melaporkan Bed Occupancy Rate (BOR) Kota Bogor masih berada di titik aman, dengan rincian ruang isolasi berada di angka 59 persen dan ICU sebesar 53 persen.

Untuk data Orang Tanpa Gejala (OTG) sekitar 47 persen dari semua kasus positif, 21 diantaranya masih dalam perawatan di rumah sakit.

Untuk penampungan OTG, Pemkot Bogor bekerjasama dengan BNN untuk menggunakan 122 bed untuk menempatkan OTG.

“Insya Allah rencananya minggu ini akan mulai. Selain itu kami juga telah menyiapkan satu hotel sesuai arahan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir,” kata Bima Arya didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Catatan lain disampaikannya terkait Mortality Rate (MR) Kota Bogor. Angka MR Kota Bogor per minggu ini sebesar 1,8 dan jika di total dari awal 3,8.

Untuk Recovery Rate (RT) berada di angka 65 sebelumnya 63, sedangkan untuk Positivity Rate (PR) masih fluktuatif.

Inovasi yang dilakukan Kota Bogor dalam penanggulangan Covid-19 mendapat apresiasi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, ekonomi di Kota Bogor bisa tetap berjalan demikian juga penanganan penyebaran Covid-19 dan bisa mengurangi kematian dengan pengobatan di rumah sakit.

Satu hal yang menjadi perhatian semua adalah potensi terpaparnya para personil yang berada di garda terdepan dalam menegakkan disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan.

Untuk itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) perlu menyediakan fasilitas tes untuk pengecekan rutin terhadap Satpol PP, TNI dan Polri.

“Untuk personil yang memiliki gejala ringan dan OTG disiapkan oleh Satgas. Sementara untuk yang memiliki gejala sedang dan berat, Kemenkes dan Dinkes Provinsi harus memastikan ketersediaan ruang perawatan,” katanya.

Selain Kota Bogor, Video Conference diikuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta para Bupati/Wali Kota serta para Forkopimda penyangga Ibu Kota DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya