Connect with us
Parlemen

Revisi UU KPK, DPR Utamakan Aspirasi Rakyat

Revisi UU KPK, DPR Utamakan Aspirasi Rakyat
Penandatanganan revisi Undang-Undang (UU) KPK. Foto: DPR RI

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kini tengah melakukan pendalaman terhadap muatan materi perubahan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Respon cepat ini menyusul dengan telah keluarkannya Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo yang menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan revisi ini.

Baleg pun kembali menggelar rapat dengan pemerintah terkait pendalaman muatan revisi UU KPK di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto memaparkan sejumlah poin terkait revisi UU tersebut. Untuk revisi UU No 30 tahun 2002 ini, direncanakan berisi muatan materi perubahan yang diantaranya yakni kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum akan berada pada cabang kekuasaan eksekutif.

Lalu ada rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK yang diharapkan mampu memperkuat kinerja KPK, lalu akan ada aturan ketentuan penyadapan, serta perubahan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Muatan perubahan ini juga membahas tentang koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai hukum acara pidana.

Revisi dan Penghapusan

Revisi juga membahas tentang mekanisme penggeledahan dan penyitaan serta yang terakhir adalah perubahan dalam sistem kepegawaian KPK. Atas muatan perubahan tersebut, Pemerintah telah menyatakan persetujuannya untuk dilakukan revisi. Totok mengungkapkan secara teknis, DPR bersama pemerintah telah sepakat akan melakukan perubahan dalam Pasal 1, Pasal 3. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19 Pasal 21, Pasal 24 Pasal 46, dan Pasal 47.

Tak hanya perubahan, beberapa pasal di UU No 30 tahun 2002 ini akan dilakukan penghapusan pasal-pasal yang ada. “Selain dilakukan perubahan atas pasal-pasal yang ada, dilakukan juga penghapusan atas pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 23,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk memperkokoh keberadaan KPK, DPR dan Pemerintah berencana menambahkan beberapa pasal yang baru. Yakni Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal Pasal 37A Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 43A, Pasal 45A, Pasal 47A, Pasal 69A, Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C.

Patut diketahui bahwa, proses revisi UU KPK ini  tidak saja dilakukan oleh DPR RI sepihak, namun tetap atas persetujuan dari Presiden Jokowi. Sebagai representasi dari rakyat, DPR RI pun akan mengakomodir aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dalam proses revisi ini. (hs/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menyikapi Dinamika Situasi Terkini, Ini Arahan Wakil Ketua Umum SEKNAS JOKOWI

Oleh

Fakta News

Redaksi www.fakta.news menerima rilis dari DPN Seknas Jokowi, berupa tujuh poin arahan dari Wakil Ketua Umum nya, Rambun Tjajo, S.H., bagi seluruh kader Seknas Jokowi, dalam menghadapi dinamika situasi yang ada.

Tujuh Poin arahan tersebut seperti dibawah ini:

Pertama, untuk seluruh kader SEKNAS JOKOWI baik DPW,DPD dan Anggota maupun simpatisan dapat mensosialisasikan program pemerintah terkait vaksinasi nasional.

Kedua, kepada seluruh pengurus DPW dan DPD untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerahh dan organisasi pendukung pemerintah terkait program vaksinasi tersebut.

Ketiga, mendorong kembali semangat Gotong Royong antar kader, anggota serta simpatisan diberbagai daerah dalam menghadapi situasi pandemic covid19 ini.

Keempat, agar seluruh kader SEKNAS JOKOWI dapat mencermati perkembangan situasi internal maupun eksternal organisasi dengan cermat dan tidak terprovokasi.

Kelima, kepada seluruh kader untuk dapat mematuhi keputusan organisasi yang telah rumuskan oleh Tim Careteker yang dipimpin oleh saudara Helmy Fauzi dalam kerja-kerja organisasi menuju kongres.

Keenam, tidak melakukan tindakan inskonstitusional serta provokasi dikanal sosial media yang sifatnya memancing polemik dalam organisasi.

Ketujuh, tetap mejaga Semangat persatuan antar kader SEKNAS JOKOWI dengan saling berkomunikasi satu sama lain, baik di tinggat DPN, DPW maupun DPD.

Demikian arahan ini saya sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2021

Wakil Ketua Umum

RAMBUN TJAJO

Baca Selengkapnya

BERITA

Pandemi Covid-19, IA-ITB Dukung Konsep Ekonomi Sirkular

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Ikatan Alumni ITB (IA-ITB) akan terus mendorong berbagai upaya transisi dan transformasi ekonomi, dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular. IA-ITB percaya, konsep ekonomi sirkular akan mengubah banyak kota di Indonesia menjadi kota dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Ketua Umum IA-ITB, Gembong Primadjaja, menyampaikan optimisme itu dalam kata sambutannya pada webinar Indonesia Circular Economy Forum (ICEF), di Jakarta, Kamis, 22/07/21.

“Konsep sirkular ekonomi menjadi pusat upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup,” kata Gembong.

IA-ITB sebagai himpunan para alumni dari perguruan tinggi tertua di Indonesia, ujar Gembong, sangat mendukung berbagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan.

“Konsep ekonomi sirkular yang bisa diterapkan pada suatu kota, memerlukan kerja sama antara warga, pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas penelitian. IA-ITB memiliki kemampuan di semua sektor tersebut, karena banyak alumni ITB yang berkiprah di keempat sektor ini. Jadi, IA-ITB ingin ikut terlibat aktif sebagai penggerak perubahan,” tutur Gembong, alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1986.

Gembong meyakini, masa depan bisnis harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Bisnis tidak melulu berfokus pada pertumbuhan, namun juga harus mampu melindungi lingkungan dan membantu ekosistem untuk tumbuh dan berkembang.

“Kita dapat memilih bagaimana teknologi mampu mengambil peran dalam konsep ekonomi sirkular. Kita juga bisa lebih bijaksana memutuskan bahwa perubahan memang harus dilakukan. IA-ITB amat berharap, ICEF bisa menghasilkan panduan terbaik untuk mewujudkan ekonomi sirkular,” ucap Gembong.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, Gembong melihat konsep sirkular ekonomi justru bisa menjadi salah satu alternatif menciptakan ketahanan ekonomi, dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan.

Keyakinan Gembong ini sesuai dengan tema yang diusung ICEF, yakni “Towards Smart & Sustainable Cities Through Circular Economy: Building Resilience During COVID-19 Recovery”. ICEF sudah berlangsung selama empat tahun, dipelopori oleh Greenaration Foundation. Pada kegiatan tahun keempatnya ini, ICEF menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri.

***

Narahubung:
Zaumi Sirad, Kepala Humas dan Publikasi IA-ITB
[email protected]

Baca Selengkapnya

BERITA

Sinergi Rekind dan 3 BUMN Konstruksi, Bidik Proyek EPC Strategis

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Rekayasa Industri (Rekind) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sepakat meningkatkan sinergi. ‘Bidikannya’ mengarah pada terselenggaranya proyek-proyek strategis di bidang EPC di tanah air, terutama untuk sektor industrial plants.

Wujud sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang diwakili Alex Dharma Balen – Direktur Utama Rekind, Agung Budi Waskito – Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi Mukhson – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Novel Arsyad – Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Kegiatan yang dilakukan secara online, pada Rabu (21/7) itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala N. Mansury, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Ahmad Bakir Pasaman.

“Ini merupakan bentuk kerjasama dengan prinsip B to B (business to business) bidang EPC, terutama untuk memastikan terselenggaranya proyek-proyek strategis, seperti halnya pengembangan dan pembangunan kilang-kilang, baik itu kilang refinery, petrokimia, fasilitas pengolahan, power plant, gasifikasi hingga pengerjaan proyek di luar negeri,” tegas Pahala N. Mansury dalam sambutannya.

Kerjasama ini juga diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi semua pihak dan memastikan terselenggaranya pembangunan proyek-proyek strategis tersebut dengan kualitas yang baik, efisien dan mampu memenuhi timeline yang tepat.

Biaya, mutu dan waktu merupakan pertimbangan penting. Bahkan Presiden RI dalam arahannya selalu menekankan pentingnya BUMN sebagai salah satu pendorong peningkatan investasi di Indonesia. Salah satu peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan investasi adalah melalui pembangunan proyek-proyek strategis.

“Kita berharap, dengan berjalannya proyek-proyek strategis tersebut juga akan mendorong dan mengakselerasi perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama mengantisipasi pandemi Covid 19,” tambahnya.

Pahala N. Mansury memastikan prinsip kerjasama antarperusahaan tersebut mengutamakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). “Kementerian BUMN menjamin tidak adanya intervensi atau mengedepankan satu pihak dibandingkan pihak lainnya. Semua berdasarkan proses terbuka, kompetitif dan transparan. Kerjasama ini juga mengacu pada Budaya kerja AKHLAK sebagai upaya meningkatkan nilai dan daya saing BUMN karya dan Rekind,” ujarnya.

Baca Selengkapnya