Penambahan Kasus Positif Capai 2.657, Achmad Yurianto: Klaster Baru Sudah Ditangani Secara Profesional
Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini Kamis (9/7) ada sebanyak 2.657, sehingga totalnya menjadi 70.736 orang. Adapun sebaran penambahan kasus yang terbanyak didapatkan dari Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 962 orang dan pasien sembuh dilaporkan 27 orang.
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa penambahan angka dari Jawa Barat tersebut didapatkan dari klaster baru Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat, yang didapatkan dari hasil penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 Juni 2020 berturut-turut hingga hari ini.
“Ini didapatkan dari cluster, yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi, sejak tanggal 29 kemarin, berturut-turut,” kata Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (9/7).
Adapun dari hasil penyelidikan epidemiologi tersebut didapatkan sebanyak 1.262 kasus positif COVID-19 yang terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana.
Dari total keseluruhan data tersebut, dilaporkan ada 17 orang yang sudah dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit (RS) Dustira Cimahi, dengan keluhan ringan seperti demam, batuk dan sedikit sesak nafas.
“Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini, kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi, karena ada keluhan, meskipun dalam derajat keluhan ringan,” jelas Yuri.
Sedangkan di luar 17 orang tersebut dilaporkan tanpa keluhan dan kondisi sekarang sudah dikarantina secara ketat di kompleks wilayah pendidikan Secapa di Bandung.
“Seluruh komplek pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung kita lakukan isolasi. Kita lakukan karantina. Dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang, baik masuk ke dalam komplek, ataupun keluar dari komplek,” kata Yuri.
Tidak Perlu Khawatir
Dalam upaya karantina wilayah dan isolasi para peserta didik dan tenaga pelatih yang terkonfirmasi positif COVID-19, Yuri mengatakan bahwa pelaksanaannya diawasi secara ketat dengan pantauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan khususnya dari unsur kesehatan Kodam 3 Siliwangi setiap hari.
Oleh sebab itu, Kodam 3 Siliwangi memastikan tidak akan terjadi penularan hingga keluar komplek dan diharapkan masyarakat sekitar tidak perlu khawatir, khususnya bagi keluarga dari para peserta karantina.
“Kami memastikan, bahwa, tidak akan terjadi penularan keluar komplek, karena kita menjaga dengan ketat, agar betul-betul pelaksanaan karantina kewilayahan, bisa dijalankan secara maksimal,” Kata Yuri.
“Kami mohon masyarakat untuk tenang, tidak perlu panik. Karena ini sudah ditangani secara professional, sesuai dengan standard Internasional. Kita melakukan karantina wilayah, dan kemudian kita menjamin sepenuhnya bahwa evaluasi terhadap peserta karantina, dijalankan dengan maksimal,” imbuh Yuri.
Di sisi lain, Yuri yang juga menjabat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI meminta agar keluarga para peserta didik dapat memahami dan memaklumi kondisi yang sedang terjadi.
Meskipun dalam proses karantina dan isolasi, para pihak keluarga masih dapat melakukan komunikasi menggunakan gawai maupun perangkat komunikasi elektronik lainnya.
“Oleh karena itu, kami juga berharap bahwa keluarga para peserta didik, yang berasal dari seluruh Indonesia, memahami ini, memaklumi ini, dan masih tetap bisa melaksanakan kontak komunikasi menggunakan telepon, atau sarana media yang lain, dengan keluarganya yang saat ini kita karantina,” jelas Yuri.
“Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tidak perlu ada kepanikan, kita menangani secara proper, kita menangani secara profesional, dan kita tangani sesuai dengan kriteria internasional, tentang karantina wilayah,” pungkas Yuri.
(hels)
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
