Penambahan Kasus Positif Capai 2.657, Achmad Yurianto: Klaster Baru Sudah Ditangani Secara Profesional
Jakarta – Pemerintah Indonesia mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini Kamis (9/7) ada sebanyak 2.657, sehingga totalnya menjadi 70.736 orang. Adapun sebaran penambahan kasus yang terbanyak didapatkan dari Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 962 orang dan pasien sembuh dilaporkan 27 orang.
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa penambahan angka dari Jawa Barat tersebut didapatkan dari klaster baru Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat, yang didapatkan dari hasil penyelidikan epidemiologi sejak tanggal 29 Juni 2020 berturut-turut hingga hari ini.
“Ini didapatkan dari cluster, yang sudah selesai kita lakukan penyelidikan epidemiologi, sejak tanggal 29 kemarin, berturut-turut,” kata Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (9/7).
Adapun dari hasil penyelidikan epidemiologi tersebut didapatkan sebanyak 1.262 kasus positif COVID-19 yang terdiri dari peserta didik dan beberapa tenaga pelatih yang ada di sana.
Dari total keseluruhan data tersebut, dilaporkan ada 17 orang yang sudah dirawat dan diisolasi di Rumah Sakit (RS) Dustira Cimahi, dengan keluhan ringan seperti demam, batuk dan sedikit sesak nafas.
“Dari jumlah 1.262 kasus positif yang kita identifikasi, hanya ada 17 orang yang saat ini, kita rawat dan kita lakukan isolasi di Rumah Sakit Dustira Cimahi, karena ada keluhan, meskipun dalam derajat keluhan ringan,” jelas Yuri.
Sedangkan di luar 17 orang tersebut dilaporkan tanpa keluhan dan kondisi sekarang sudah dikarantina secara ketat di kompleks wilayah pendidikan Secapa di Bandung.
“Seluruh komplek pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung kita lakukan isolasi. Kita lakukan karantina. Dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang, baik masuk ke dalam komplek, ataupun keluar dari komplek,” kata Yuri.
Tidak Perlu Khawatir
Dalam upaya karantina wilayah dan isolasi para peserta didik dan tenaga pelatih yang terkonfirmasi positif COVID-19, Yuri mengatakan bahwa pelaksanaannya diawasi secara ketat dengan pantauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan khususnya dari unsur kesehatan Kodam 3 Siliwangi setiap hari.
Oleh sebab itu, Kodam 3 Siliwangi memastikan tidak akan terjadi penularan hingga keluar komplek dan diharapkan masyarakat sekitar tidak perlu khawatir, khususnya bagi keluarga dari para peserta karantina.
“Kami memastikan, bahwa, tidak akan terjadi penularan keluar komplek, karena kita menjaga dengan ketat, agar betul-betul pelaksanaan karantina kewilayahan, bisa dijalankan secara maksimal,” Kata Yuri.
“Kami mohon masyarakat untuk tenang, tidak perlu panik. Karena ini sudah ditangani secara professional, sesuai dengan standard Internasional. Kita melakukan karantina wilayah, dan kemudian kita menjamin sepenuhnya bahwa evaluasi terhadap peserta karantina, dijalankan dengan maksimal,” imbuh Yuri.
Di sisi lain, Yuri yang juga menjabat sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI meminta agar keluarga para peserta didik dapat memahami dan memaklumi kondisi yang sedang terjadi.
Meskipun dalam proses karantina dan isolasi, para pihak keluarga masih dapat melakukan komunikasi menggunakan gawai maupun perangkat komunikasi elektronik lainnya.
“Oleh karena itu, kami juga berharap bahwa keluarga para peserta didik, yang berasal dari seluruh Indonesia, memahami ini, memaklumi ini, dan masih tetap bisa melaksanakan kontak komunikasi menggunakan telepon, atau sarana media yang lain, dengan keluarganya yang saat ini kita karantina,” jelas Yuri.
“Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tidak perlu ada kepanikan, kita menangani secara proper, kita menangani secara profesional, dan kita tangani sesuai dengan kriteria internasional, tentang karantina wilayah,” pungkas Yuri.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
