Connect with us

Pemkot Bogor Imbau Warga Peringati HUT RI Secara Sederhana

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim

Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menghimbau warganya agar merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan cara sederhana dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan warga di tengah Pandemi Covid-19.

“Kondisi saat ini belum aman, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 harus dilaksanakan secara sederhana dan menghindari adanya kerumunan-kerumunan. Kita memprioritaskan kesehatan masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menjelaskan kondisi terkini Covid-19 di Posko GTPP Kota Bogor, Senin (10/8/2020).

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor ini memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Bogor. Jika ada kerumunan atau kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah yang besar, sangat beresiko dalam penyebaran atau penularan Covid-19.

Karenanya kepada seluruh lapisan di Kota Bogor, Dedie menekankan untuk sementara peringatan Hari Kemerdekaan di tengah masa pandemi saat ini, seperti perlombaan-perlombaan yang rutin digelar secara meriah dikurangi semaksimal mungkin dan dihindari jumlah masyarakat yang berkerumun.

Untuk diketahui, Berdasarkan Surat Edaran (SE) No.005/2462-Prokompim perihal Pelaksanaan Peringatan HUT RI Ke-75 Tahun 2020 disampaikan beberapa hal.

Diantaranya, masyarakat dihimbau untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di antara umbul-umbul serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2020.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa.

Untuk kantor perwakilan, lembaga, instansi pemerintah yang ada di wilayah Kota Bogor mengikuti upacara secara virtual yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor mulai pukul 07.00 WIB, sehingga meniadakan upacara tingkat instansi/perangkat daerah/BUMD/BUMN/BUMS.

Pada tanggal 17 Agustus 2020, pukul 10.17 WIB (selama 3 menit), segenap masyarakat wajib menghentikan aktivitasnya sejenak ;

Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak di berbagai lokasi.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

Pelaksanaan hal-hal dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

 

(hed)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Targetkan Tekan Biaya Hingga 17%, Pemerintah Bentuk Ekosistem Logistik Nasional

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah melakukan pembentukan National Logistic Ecosystem yang diharapkan akan bisa menurunkan biaya logistik sebesar 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa ditekan menjadi 17%. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) saat Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).

“Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti akan dikontribusikan dari seluruh proses hulu hingga hilir terutama nanti adalah dalam me-link atau menghubungkan sektor-sektor transportasi dan juga untuk mensimplifikasi proses, dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.a

Presiden, menurut Menkeu, telah menetapkan perbaikan ekosistem logistik nasional yang menjadi salah satu penentu daya kompetisi dari perekonomian Indonesia dan keterlibatan Menko Perekonomian dan Menko Marves bahkan Seskab serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait ikut dalam program memperbaiki sistem tersebut.

“Biaya logistik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita terutama di ASEAN dan tentu yang terdekat seperti Singapura dan Malaysia itu masih dianggap lebih tinggi dan ini menyebabkan perekonomian Indonesia perlu terus untuk memperbaiki daya kompetisinya,” kata Menkeu.

Menurut Menkeu, Pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 23,5% dari PDB untuk biaya logistik, ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 13%, dan performance dari logistik dalam ease of doing business mengenai berapa jumlah hari atau jam atau waktu untuk menyelesaikan proses logistik itu belum menunjukkan suatu perbaikan yang signifikan.

“Dari trade across border, dari ease of doing business kita, kita hanya naik sedikit dari 67,3 ke 69,3 atau dalam hal ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Dan oleh karena itu upaya untuk melakukan reformasi di bidang logistik nasional menjadi keharusan,” imbuh Menkeu.

Dengan adanya reformasi ini, Menkeu harapkan sektor logistik akan makin meningkat, tidak hanya dari sisi efisiensi tetapi juga dari sisi kontribusinya di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional dan dengan adanya standar layanan dan transparansi akan terjadi persaingan yang sehat.

National Logistic Ecosystem, menurut Menkeu, nanti diharapkan akan ada semacam kemudahan dan kejelasan di dalam seluruh proses, yang dokumen dan proses itu bisa di-share meskipun ini bukan suatu integrasi tapi kolaborasi yang akan sangat mempermudah dan menyederhanakan.

“Keseluruhan Government to Government dalam national single window Indonesia nanti, itu nanti akan dari simplifikasi dokumen sampai kepada masalah perizinan dan tentu dari sisi sharing proses bisnis,” imbuhnya.

Kemudian dengan pelaku usaha di luar, tambah Menkeu, apakah itu truck system, apakah itu depo, kontainer, shipping maupun nanti akhirnya payment system bisa dimasukkan di dalam ekosistem nasional logistik ini sehingga semuanya akan ada di dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen maupun proses yang berulang-ulang.

“Karena pada dasarnya para pelaku ini biasanya menggunakan formulir dan formulir itu harus berjalan atau diserahkan di masing-masing lembaga berkali-kali dan berulang-ulang,” jelas Menkeu.

Kalau kita lihat penataan ekosistem logistik ini, Menkeu sampaikan bahwa proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan.

Semua, menurut Menkeu, akan masuk di dalam platform dan melakukan bersama-sama perubahan di dalam bisnis prosesnya dan kemudian memadukan dalam 1 single submission system yang pasti akan sangat sangat mempermudah bagi para pelaku usaha.

NLE, tambah Menkeu, juga merupakan suatu platform dimana para pelaku seperti transportasi, shipping, bidang kepelabuhan, warehouse dan depo itu bisa masuk di dalam platform ini dan sharing sehingga tidak terjadi transaksi maupun proses yang repetitif.

“Sistem pembayaran tadi juga platform pembayaran dan perbankan akan masuk di dalam hal ini sehingga kita bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himbara. Tadi kalau masalah platform kita berhubungan dengan Meteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, APRINDO. Dan untuk pengelolaan tata ruang karena pergerakan kontainer, loading, unloading, itu semuanya sangat menentukan efisiensi baik pergerakan maupun waktu maka tata ruang menjadi sangat penting, penataan pelabuhan tata ruang, penempatan depo kontainer dan pembentukan consolidated centre ini sangat penting,” jelasnya.

Jadi, Menkeu menegaskan dalam NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir bahkan tadi di dalam tayangan disebutkan kita juga akan masuk kepada proses di luar negerinya dari mulai outbond hingga inbond-nya, dari mulai proses dimana barang itu masuk ke dalam gudang, dimuat di dalam truk, kemudian clearance dari pemerintah sehingga lalu keluar, masuk ke dalam shipping, kemudian arrival, dan kemudian clearance kembali, masuk ke dalam trucking dan kemudian masuk ke dalam warehouse tujuan.

“NLE kita buat dengan kontribusi dan kolaborasi yang sangat luas. Seperti tadi yang kita lihat di dalam seluruh logo yang ada dibawah ini, seluruh Kementerian/Lembaga yang sudah disampaikan tadi, lebih dari 18, dan kemudian sistem perbankan, dan juga ekosistem atau seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan transportasi, pergudangan, depo yang masuk di dalam NLE ini,” tambahnya.

Sampai dengan September atau Oktober ini, Menkeu sampaikan sudah melakukan penerapan pengajuan pemeriksaan dan profil tunggal antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian sehingga menjadi satu single pengajuan, pemeriksaan dan profiling-nya, jadi tidak perlu pergi antara bea cukai, karantina ikan dan karantina pertanian.

Pemerintah, menurut Menkeu, juga melakukan integrasi perizinan (suara hilang) serta perizinan usaha dan perizinan pemasukan barang konsumsi di kawasan khusus terutama di Pulau Batam.

“Kemudian penebusan delivery order dan persetujuan pengeluaran peti kemas atau SP2 dilakukan secara online sehingga dokumen tidak perlu jalan secara fisik. Pemesanan truk juga dilakukan secara online, jadi seperti sistem gojek, dalam hal ini truk bisa dipesan dan mereka tidak perlu ngetem secara fisik di sebuah tempat tetapi akan terjadi efisiensi. Dan pembayaran online yang terintegrasi dengan platform khususnya trucking serta perluasan penerapan autogate terutama di pelabuhan Tanjung Priok dan di Batam,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Polri Susun Konstruksi Hukum Ungkap Penyebab Kebakaran Kejagung

Oleh

Fakta News
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Awi Setiyono

Jakarta – Penyidik gabungan Polri berkoordinasi dengan PT. Mitsubishi Electric sebagai pabrik pembuat lift pada Gedung Utama Kejaksaan Agung terkait penyidikan kasus kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung tersebut.

“Penyidik melakukan koordinasi dengan pabrik pembuat lift pada Gedung Utama yakni PT. Mitsubishi Electric,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Penyidik juga menyusun konstruksi hukum dalam penyidikan kasus kebakaran ini. Pada Kamis (24/9), tim penyidik gabungan Polri meminta keterangan para ahli dari sejumlah universitas ternama terkait penyidikan kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

“Enam orang ahli terdiri dari ahli Puslabfor, ahli kebakaran dari IPB (Institut Pertanian Bogor) dan UI (Universitas Indonesia), ahli hukum pidana dari UI, Usakti (Universitas Trisakti) dan UMJ (Universitas Muhammadiyah Jakarta),” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo.

Penyidik pun masih secara maraton memeriksa saksi-saksi. Pada hari ini, penyidik memeriksa tujuh saksi dalam kasus itu.

“Tujuh orang saksi terdiri dari pihak swasta, pekerja, cleaning service, ASN dan Jaksa di Kejaksaan Agung,” kata Sambo.

Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polri hingga saat ini telah memeriksa 50 saksi termasuk enam ahli pada rentang 21 September – 24 September 2020.

Dari hasil penyelidikan, Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa sumber api bukan disebabkan adanya hubungan arus pendek listrik melainkan diduga karena open flame (nyala api terbuka).

Api berasal dari lantai 6 Ruang Rapat Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, kemudian api dengan cepat menjalar ke ruangan dan lantai lain karena diduga terdapat cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parket, panel HPL dan bahan mudah terbakar lainnya.

Penyidik terus memeriksa para saksi untuk menemukan pelaku penyebab terjadinya kebakaran hebat di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terjadi pada Sabtu (22/8) malam itu.

Pelaku nantinya bakal dijerat dengan Pasal 187 KUHP dan atau 188 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kurungan penjara selama 15 tahun.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 – Kemenristek BRIN Kembangkan Health Passport Guna Pelacakan Pasien Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito

Jakarta – Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN) sedang mengembangkan Paspor Kesehatan atau Health Passport yang akan membantu pelacakan pasien Covid-19 di Indonesia secara lebih efektif.

Program itu bentuk kolaborasi yang baik antara Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenristek BRIN. Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/9/2020).

Tentang perkembangan pemeriksaan pasien Covid-19, jumlah pemeriksaan per orang di Indonesia terus meningkat. Sesuai target WHO, testing minimal 1:1000 penduduk per minggu. Indonesia sudah berhasil mencapai 62% dan menuju 267.000 orang per minggunya.

“Testing bukan upaya yang mudah terima untuk Indonesia sebagai negara besar. Kami masih terkendala dengan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang cukup banyak untuk dilakukan tes,” ungkapnya.

Pemerintah saat ini masih berupaya menentukan harga terendah testing PCR agar bisa terjangkau masyarakat. Satgas Penanganan Covid-19 mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan sehingga bisa mencapai target sesuai yang direkomendasikan WHO.

“Pemerintah pusat dan daerah sudah berupaya mengadakan reagen dan mengefektifkan jumlah laboratorium yang ada sebagai pemeriksa dan pada saat ini sudah mencapai lebih dari 300 laboratorium yang ada dan kami mohon agar laboratorium dapat meminimalkan sampel dan mempercepat pengiriman data agar mengefektifkan testing yang ada,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan program pemerintah 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan kasus Covid-19 di sekitarnya.

“Jangan dijauhi. Bantu untuk laporkan ke Puskesmas/Dinkes setempat agar segera ditangani. Jika merasa mengalami gejala Covid-19 segera hubungi dokter dan inisiatif untuk melakukan test,” tutupnya.

Baca Selengkapnya