Connect with us

Pemerintah Tetap Waspada Antisipasi Kenaikan Kasus, Terus Dorong Akselerasi Vaksin Booster

Jakarta – Dalam waktu beberapa minggu terakhir, di beberapa negara terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian Covid-19 yang cukup tinggi, yang disebabkan dengan munculnya subvariant baru, meskipun masih dalam batas yang bisa ditoleransi dan tidak menimbulkan kenaikan pada tingkat hospitalisasi dan jumlah kematian. Pemerintah tetap menjalankan PPKM sampai 4 Juli 2022 dan mendorong terus pelaksanaan Vaksinasi Dosis-3 (booster) untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran varian dan subvarian baru, terutama BA.4 dan BA.5.

Negara lain yang memiliki jumlah kasus harian cukup tinggi sampai 28 Juni 2022 adalah India dengan 14.529 kasus, UK dengan kasus harian sebesar 19.513 kasus, dan Brazil dengan 55.447 kasus. Sedangkan Indonesia sendiri angka rata-rata mingguan masih di bawah 2.000 kasus per hari. Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) nasional Indonesia juga tetap stabil 1,00 (laju penularan terkendali). Rt per Pulau juga tetap di sekitar 1,00 kecuali Bali (1,01). Untuk Rt terendah-tertinggi di wilayah luar Jawa-Bali yakni Maluku (0,98), Nusa Tenggara (0,99), Papua (0,99) Kalimantan (0,99), Sulawesi (0,99), dan Sumatera (1,00).

Per 28 Juni 2022, tambahan Kasus Harian nasional sebanyak 2.167 kasus, yang menjadikan jumlah Kasus Aktif menjadi sebesar 15.310 kasus, dengan sumber transmisi penularan Kasus dari lokal sebanyak 2.090 kasus dan PPLN sebanyak 77 kasus. Sementara, Kasus Kematian Harian masih sangat rendah hanya sebanyak 2 kasus (CFR 2,58%). Jumlah testing relatif stabil di kisaran 50 – 60 ribu orang per hari.

Kasus Harian di luar Jawa-Bali masih sangat rendah, per 28 Juni 2022 hanya sebanyak 61 kasus (hanya 2,81% dari kasus harian nasional yang sebesar 2.167 kasus), dan tidak terlihat kenaikan tren kasus. Hal ini menyebabkan Kasus Aktif di luar Jawa-Bali juga sangat rendah, hanya sebesar 3,81% dari total Kasus Aktif Nasional atau 584 kasus dari total 15.310 kasus. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dengan Kasus Harian sebanyak 8 kasus dan total Kasus Aktif sebanyak 54 kasus, dan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Jawa-Bali.

“Untuk positivity-rate harian masih dalam level aman yakni kurang dari 5%, namun menunjukkan tren peningkatan dari sebesar 1,31% (11 Juni 2022) menjadi 3,46% (28 Juni 2022), dengan positivity rate mingguan sebesar 3,57%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (29/06/2022).

Secara keseluruhan, Level Asesmen di 27 Provinsi luar Jawa-Bali masih terjaga baik. Transmisi Komunitas terus terjaga rendah pada Level 1 di semua (27) Provinsi di luar Jawa Bali. Sebanyak 23 Provinsi masih memiliki Kapasitas Respon Terbatas, diakibatkan dari testing atau tracing yang Terbatas, 1 Provinsi mimiliki Kapasitas Respon Sedang (Provinsi Kalimantan Timur), dan 3 Provinsi memiliki Kapasitas Respon Memadai (Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Jambi).

Perkembangan Capaian Vaksinasi di Luar Jawa-Bali

Capaian vaksinasi di luar Jawa Bali masih rendah, per 28 Juni 2022 masih terdapat 2 Provinsi yang capaian Vaksinasi Dosis-1 nya masih di bawah 70% yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk Vaksinasi Dosis-2 masih ada 10 Provinsi yang capaiannya di bawah 70%. Sedangkan untuk Vaksinasi Dosis-3 masih ada 23 Provinsi yang capaiannya di bawah 30%. Untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat 7 Provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya kurang dari 70%, dan Dosis-2 masih ada 11 Provinsi di bawah 50%, dan 4 Provinsi di atas 70%.

“Vaksinasi booster (Dosis-3) tetap terus diakselerasi, mengingat kasus harian dan kasus aktif sudah mulai meningkat, di mana diperkirakan bisa mencapai puncaknya dalam beberapa minggu ke depan. Masyarakat pun terus kami himbau untuk kembali mendisiplinkan diri dalam menjalankan Protokol Kesehatan,” tutur Menko Airlangga.

Perkembangan Realisasi Program PEN 2022

Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), per 24 Juni 2022, telah terealisasi sebesar Rp118,2 triliun atau 25,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun. Untuk rincian realisasi anggaran PC-PEN per Klaster Program, yaitu:

  • Penanganan Kesehatan terealisasi sebesar Rp29,2 triliun atau 23,8% dari alokasi Rp122,54 triliun. Utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
  • Perlindungan Masyarakat terealisasi sebesar Rp58,9 triliun atau 38,1% dari alokasi Rp154,76 triliun. Program pada klaster ini terdiri dari PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan BT-PKLWN.
  • Penguatan Pemulihan Ekonomi terealisasi sebesar Rp30,1 triliun atau 16,9% dari alokasi Rp178,32 triliun. Terutama untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan industri, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP), dan insentif perpajakan.

Kasus Harian Mulai Naik, Luar Jawa Bali Cenderung Landai

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan menyampaikan “Kasus harian nasional kembali mengalami kenaikan sebulan pasca lebaran, namun kasus harian di luar Jawa Bali masih cenderung landai”. Transmisi Komunitas di Indonesia konsisten naik, namun masih relatif rendah di angka 4,68 per 100 ribu penduduk per minggu, atau termasuk Level 1 Transimisi Komunitas standar WHO.

Sedangkan Transmisi Komunitas Luar Jawa Bali masih relatif sangat rendah di angka 0,29 per 100 ribu penduduk per minggu, dengan rawat inap dan kematian yang cenderung menurun. Rerata kasus harian diseluruh Provinsi di luar Jawa Bali, 6 orang dan positivity-rate < 1%, situasi Covid-19 di luar Jawa Bali masih sangat terkendali.

Menutup Rakortas PPKM tersebut, Menko Airlangga menegaskan Kembali pentingnya percepatan Vaksinasi Booster (Dosis-3), perlunya memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin dan obat, serta Pemerintah Daerah agar memperkuat kapasitas dan fungsi Fasilitas Kesehatan (Faskes) di daerah.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya