Pemerintah Tetap Waspada Antisipasi Kenaikan Kasus, Terus Dorong Akselerasi Vaksin Booster
Jakarta – Dalam waktu beberapa minggu terakhir, di beberapa negara terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian Covid-19 yang cukup tinggi, yang disebabkan dengan munculnya subvariant baru, meskipun masih dalam batas yang bisa ditoleransi dan tidak menimbulkan kenaikan pada tingkat hospitalisasi dan jumlah kematian. Pemerintah tetap menjalankan PPKM sampai 4 Juli 2022 dan mendorong terus pelaksanaan Vaksinasi Dosis-3 (booster) untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran varian dan subvarian baru, terutama BA.4 dan BA.5.
Negara lain yang memiliki jumlah kasus harian cukup tinggi sampai 28 Juni 2022 adalah India dengan 14.529 kasus, UK dengan kasus harian sebesar 19.513 kasus, dan Brazil dengan 55.447 kasus. Sedangkan Indonesia sendiri angka rata-rata mingguan masih di bawah 2.000 kasus per hari. Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) nasional Indonesia juga tetap stabil 1,00 (laju penularan terkendali). Rt per Pulau juga tetap di sekitar 1,00 kecuali Bali (1,01). Untuk Rt terendah-tertinggi di wilayah luar Jawa-Bali yakni Maluku (0,98), Nusa Tenggara (0,99), Papua (0,99) Kalimantan (0,99), Sulawesi (0,99), dan Sumatera (1,00).
Per 28 Juni 2022, tambahan Kasus Harian nasional sebanyak 2.167 kasus, yang menjadikan jumlah Kasus Aktif menjadi sebesar 15.310 kasus, dengan sumber transmisi penularan Kasus dari lokal sebanyak 2.090 kasus dan PPLN sebanyak 77 kasus. Sementara, Kasus Kematian Harian masih sangat rendah hanya sebanyak 2 kasus (CFR 2,58%). Jumlah testing relatif stabil di kisaran 50 – 60 ribu orang per hari.
Kasus Harian di luar Jawa-Bali masih sangat rendah, per 28 Juni 2022 hanya sebanyak 61 kasus (hanya 2,81% dari kasus harian nasional yang sebesar 2.167 kasus), dan tidak terlihat kenaikan tren kasus. Hal ini menyebabkan Kasus Aktif di luar Jawa-Bali juga sangat rendah, hanya sebesar 3,81% dari total Kasus Aktif Nasional atau 584 kasus dari total 15.310 kasus. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara, dengan Kasus Harian sebanyak 8 kasus dan total Kasus Aktif sebanyak 54 kasus, dan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Jawa-Bali.
“Untuk positivity-rate harian masih dalam level aman yakni kurang dari 5%, namun menunjukkan tren peningkatan dari sebesar 1,31% (11 Juni 2022) menjadi 3,46% (28 Juni 2022), dengan positivity rate mingguan sebesar 3,57%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (29/06/2022).
Secara keseluruhan, Level Asesmen di 27 Provinsi luar Jawa-Bali masih terjaga baik. Transmisi Komunitas terus terjaga rendah pada Level 1 di semua (27) Provinsi di luar Jawa Bali. Sebanyak 23 Provinsi masih memiliki Kapasitas Respon Terbatas, diakibatkan dari testing atau tracing yang Terbatas, 1 Provinsi mimiliki Kapasitas Respon Sedang (Provinsi Kalimantan Timur), dan 3 Provinsi memiliki Kapasitas Respon Memadai (Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Jambi).
Perkembangan Capaian Vaksinasi di Luar Jawa-Bali
Capaian vaksinasi di luar Jawa Bali masih rendah, per 28 Juni 2022 masih terdapat 2 Provinsi yang capaian Vaksinasi Dosis-1 nya masih di bawah 70% yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk Vaksinasi Dosis-2 masih ada 10 Provinsi yang capaiannya di bawah 70%. Sedangkan untuk Vaksinasi Dosis-3 masih ada 23 Provinsi yang capaiannya di bawah 30%. Untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat 7 Provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya kurang dari 70%, dan Dosis-2 masih ada 11 Provinsi di bawah 50%, dan 4 Provinsi di atas 70%.
“Vaksinasi booster (Dosis-3) tetap terus diakselerasi, mengingat kasus harian dan kasus aktif sudah mulai meningkat, di mana diperkirakan bisa mencapai puncaknya dalam beberapa minggu ke depan. Masyarakat pun terus kami himbau untuk kembali mendisiplinkan diri dalam menjalankan Protokol Kesehatan,” tutur Menko Airlangga.
Perkembangan Realisasi Program PEN 2022
Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), per 24 Juni 2022, telah terealisasi sebesar Rp118,2 triliun atau 25,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun. Untuk rincian realisasi anggaran PC-PEN per Klaster Program, yaitu:
- Penanganan Kesehatan terealisasi sebesar Rp29,2 triliun atau 23,8% dari alokasi Rp122,54 triliun. Utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin/alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
- Perlindungan Masyarakat terealisasi sebesar Rp58,9 triliun atau 38,1% dari alokasi Rp154,76 triliun. Program pada klaster ini terdiri dari PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan BT-PKLWN.
- Penguatan Pemulihan Ekonomi terealisasi sebesar Rp30,1 triliun atau 16,9% dari alokasi Rp178,32 triliun. Terutama untuk program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan industri, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP), dan insentif perpajakan.
Kasus Harian Mulai Naik, Luar Jawa Bali Cenderung Landai
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan menyampaikan “Kasus harian nasional kembali mengalami kenaikan sebulan pasca lebaran, namun kasus harian di luar Jawa Bali masih cenderung landai”. Transmisi Komunitas di Indonesia konsisten naik, namun masih relatif rendah di angka 4,68 per 100 ribu penduduk per minggu, atau termasuk Level 1 Transimisi Komunitas standar WHO.
Sedangkan Transmisi Komunitas Luar Jawa Bali masih relatif sangat rendah di angka 0,29 per 100 ribu penduduk per minggu, dengan rawat inap dan kematian yang cenderung menurun. Rerata kasus harian diseluruh Provinsi di luar Jawa Bali, 6 orang dan positivity-rate < 1%, situasi Covid-19 di luar Jawa Bali masih sangat terkendali.
Menutup Rakortas PPKM tersebut, Menko Airlangga menegaskan Kembali pentingnya percepatan Vaksinasi Booster (Dosis-3), perlunya memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin dan obat, serta Pemerintah Daerah agar memperkuat kapasitas dan fungsi Fasilitas Kesehatan (Faskes) di daerah.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
