Connect with us

Pemerintah Siapkan Dukungan Operasional Jalan Nasional dan Jalan Tol untuk Mudik Lebaran 2023

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dukungan operasional dan kemantapan jalan tol dan jalan nasional  untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2023.

“Dukungan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area), kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, dilansir laman Kementerian PUPR, Selasa (28/03/2023).

Hedy mengatakan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol serta mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023.

“Kementerian PUPR akan terus melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan dan untuk perbaikan layanan, khususnya transportasi jalan dalam menghadapi persiapan lebaran di tahun ini,” ujarnya.

Hedy mengungkapkan, saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 kilometer terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.192 kilometer dengan kondisi mantap 92 persen, dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 1.543 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Untuk Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 kilometer dengan TIP sebanyak 90 TIP (56 TIP A, 34 TIP B, dan 0 TIP C).

“Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023, upaya yang dilakukan di antaranya dengan penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti  Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,88 kilometer), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,01 kilometer) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar,” ucapnya.

Kemudian, potensi jalan tol fungsional lebaran di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 kilometer), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 kilometer), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 kilometer), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 kilometer, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 kilometer, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 kilometer (total 32,5 kilometer), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 kilometer), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 kilometer), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: ProbolinggoTimur – IC Gending (8,6 kilometer), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 kilometer), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 kilometer).

“Untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 kilometer dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 kilometer terdiri dari Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Utara dengan kondisi Mantap 98,3 persen,” tambah Hedy.

Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatera sepanjang 7.918 kilometer yaitu Jalan Lintas Barat 2.562 kilometer dalam kondisi mantap 97 persen, Jalan Lintas Timur 3.019 kilometer dalam kondisi mantap 95 persen, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Sedangkan, Jalan Tol Trans Sumatra yang operasional sepanjang 738 kilometer dengan TIP sejumlah 27 TIP (20 TIP A dan 7 TIP B) dengan Ruas Jalan Tol Fungsional meliputi Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaro – SS Baitussalam, 12,4 kilometer), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 kilometer).

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 kilometer terdiri dari Lintas Utara Mantap 95,32 persen, Lintas Tengah Mantap 80,17 persen dan Lintas Selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang operasional sepanjang 99 kilometer. Sementara, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 kilometer dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 kilometer, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 kilometer, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 kilometer dan Tol Manado – Bitung sepanjang 39,8 kilometer.

Lebih lanjut, Hendy menyampaikan bahwa Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kemenhub, Korlantas Polri, dan BUJT dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kelancaran lalu lintas, layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info TIP.

“Dilakukan pula peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/jembatan penyeberangan orang (JPO)/overpass, pembatas beton, dan penanaman serta perawatan pohon,” tandas Hedy.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya