Connect with us

Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Pengendalian Infeksi Penyakit Menular di Pulau Galang

Proses pembangunan Fasilitas pengendalian infeksi penyakit menular di Pulau Galang. (Foto Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan fasilitas observasi/penampungan/karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, utamanya COVID-19 (Corona) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Konstruksi bangunan telah dikerjakan sejak 8 Maret dan diharapkan selesai tepat waktu pada 28 Maret 2020.

“Target yang diberikan Bapak Presiden adalah 2-3 minggu harus selesai dan siap untuk dimanfaatkan. Tidak hanya bangunan untuk observasi/penampungan/karantina (termasuk isolasi) saja, tetapi juga fasilitas pendukungnya, seperti rumah dokter/perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan lain-lain,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan fasilitas observasi penyakit menular di Pulau Galang akan memanfaatkan lahan seluas 20 hektar dari total luas area 80 hektar. Pengerjaannya dibagi menjadi 3 Zonasi, yakni Zona A (Eks Sinam) meliputi gedung penunjang seperti mes petugas, asrama dokter dan perawat, gedung sterilisasi, laundry, gedung gizi, gudang dan power house.

Zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, Laboratorium, ruang sterilisasi, GWT, Central Gas Medik, instalasi jenazah, landasan helikopter (helipad), dan zona utilitas.

Terakhir Zona C peruntukannya untuk tahap berikutnya (menyesuaikan kebutuhan) dengan memanfaatkan cadangan lahan. Total kapasitas tampung pasien yang dibangun sebanyak 1.000 tempat tidur.

Pada tahap awal akan dibangun 2 gedung bertingkat 2 berada di Zona B yang terdiri dari fasilitas observasi/penampungan/karantina (termasuk isolasi) berjumlah 400 tempat tidur, terdiri dari ruang observasi sebanyak 350 tempat tidur dan ruang isolasi sebanyak 30 tempat tidur untuk Intensive Care Unit (ICU) dan 20 tempat tidur untuk Non ICU.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan pekerjaan konstruksi terus dilakukan di lapangan. Hari ini (12/3/2020) telah dilakukan pengiriman material modul panel (beton precast) dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Pelabuhan Sijantung Karyapura di Pulau Galang yang berjarak 1,6 km dari lokasi pembangunan.

Pengiriman juga dilakukan menggunakan Pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandara Hang Nadim di Kota Batam yang berjarak 60 km.

“Material modular telah dikirim, ada beberapa menggunakan Pesawat Hercules dan kapal melalui Tanjung Priok. Total sebanyak 120 modul dikirim ke Pulau Galang. Rencananya Pelabuhan Sijantung Karyapura kita manfaatkan untuk lokasi bongkar muat modular panel,” kata Danis.

Percepatan pembangunan juga dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau Ditjen Cipta Karya melalui pekerjaan land clearing dan pematangan lahan, pembongkaran bangunan existing bekas Rumah Sakit pada Zona A, perataan lantai kerja di Zona B, dan pekerjaan pembangunan helipad.

“Pembersihan tempat eks pengungsi Vietnam sudah dimulai sejak Minggu (8/3/2020). Untuk rehab akan memanfaatkan struktur yang masih bagus, sementara untuk yang rusak seperti plafon, dinding, atap akan diganti,” tutur Danis.

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatra IV Ditjen SDA juga telah melakukan pemasangan pipa transmisi sepanjang 16,2 km dan pipa distribusi di dalam kawasan untuk sepanjang 6,7 km dari Waduk Monggak Rempang.

Selain itu juga dilakukan pengerukan dan perluasan kapasitas embung yang berada di Pulau Galang untuk mendukung penyediaan air baku fasilitas observasi dan isolasi di Pulau Galang.

Kementerian PUPR menyiapkan 4 alternatif tampungan air yakni Waduk Monggak Rempang dengan debit 232 liter/detik berjarak 16 km, Embung Camp Vietnam (0,11 liter/detik) berjarak 1,6 km, Embung Setotok (1,5 liter/detik) berjarak 35 km, dan Waduk Sei Gong (400 liter/detik) berjarak 4,1 km, namun Waduk Sei Gong kondisi airnya masih payau.

Untuk prioritas akan memanfaatkan Waduk Monggak Rempang dengan volume tampung 5,1 juta m3 dengan luas genangan 154, 6 hektar dan embung Pulau Galang.

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya