Connect with us

Pemerintah Libatkan Rekind dalam Pengembangan PSN Bahan Bakar Nabati

Jakarta – PT Rekayasa Industri (Rekind) kembali mendapat kado spesial di usianya yang ke 41 tahun. Komitmennya dalam pengembangan inovasi dan teknologi membuahkan hasil membanggakan, Rekind digandeng pemerintah melalui Direktorat Bioenergi – Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi untuk Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nabati (BBN) Diesel Biohidrokarbon dan Bio Avtur. Selain Rekind, kerjasama ini juga mengikutsertakan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Institut Teknologi Bandung.

Kekokohan sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Direktorat Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang diwakili oleh Edi Wibowo selaku Direktur, pada Selasa (16/8/2022).

Selain itu, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi yang diwakili oleh Ariana Soemanto selaku Kepala Lemigas, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman, dan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi I Gede Wenten. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Cilacap.

“Bagi kami kerjasama ini sangat membanggakan, karena merupakan tahapan atas prestasi yang dilakukan Rekind sebagai satu-satunya Perusahaan EPC milik bangsa yang berkontribusi aktif dalam pembangunan industri di tanah air,” ujar Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih.

Sinergi ini tentunya menghembuskan ‘angin segar’ tersendiri buat Rekind dalam upayanya mengembangkan misi yang diamanatkan negara.

“Selain itu, kerjasama ini juga menunjukkan gambaran bahwa Rekind memang sangat kompeten, berpengalaman, dan berkomitmen tinggi dalam mengemban tugas, termasuk yang diamanatkan negara,” jelas wanita yang akrab disapa Yani tersebut.

Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan EPC Proyek Strategis Nasional Demo Plant BBN ini berkisar 29 bulan. Dalam Sinergi ini, Rekind akan melakukan tahapan engineering yang terdiri dari penyusunan Basic Engineering Design (BED) , Front End Engineering Design (FEED), dan Detail Engineeing Design (DED), termasuk semua detail dokumen engineering termasuk dokumen pre-design dan post-construction yang dilakukan secara bertahap.

“Hampir semua lingkup engineering dikerjakan Rekind, seperti BED, FEED, dan DED pada lingkup OSBL (outside Battery Limit) serta BED pada lingkup ISBL (Inside Battery Limit),” tambah Yani.

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu Pembangunan Bahan Bakar Hijau (Green Diesel Bio Refinery Revamping) Berupa Hidrogenasi CPO di PUSRI Palembang. Dengan berbagai pertimbangan maka dilakukan pemindahan lokasi ke PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap.

PSN Hidrogenasi CPO merupakan Pengembangan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bio Avtur Berkapasitas 1300 liter bahan baku per hari. Teknologi yang dikembangkan berupa proses produksi diesel biohidrokarbon dan bio avtur dari industrial vegetable oil (IVO)/industrial lauric oil (ILO)/mixed industrial vegetable oil (MIVO) menggunakan katalis Merah Putih yang dikembangkan oleh ITB.

Tahapan pengembangan teknologi tersebut terdiri dari BED, FEED, DED, procurement (pengadaan), construction (konstruksi), commissioning dan ujicoba pabrik stand alone berkapasitas 1300 liter bahan baku per hari sebagai percontohan bagi tahap selanjutnya yaitu pabrik skala komersial.

Biodiesel dari minyak sawit semakin banyak digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Dalam hal jejak karbon langsung, hanya minyak sawit yang mampu mencatat penurunan emisi sebesar 50% dibandingkan minyak solar. Bahan bakar nabati juga hanya menghasilkan seperempat dari jumlah karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan minyak solar konvensional.

Selain itu, kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati paling produktif. Tanaman ini menghasilkan produktivitas tertinggi per luas lahan dan membutuhkan lebih sedikit pestisida serta pupuk daripada tanaman penghasil minyak nabati lain seperti kedelai dan kanola. Faktor ini menjadikan kelapa sawit sebagai bahan baku paling ekonomis untuk bahan bakar nabati.

Bahan bakar nabati merupakan sumber energi terbarukan terbesar yang digunakan saat ini, secara global menyumbang 70% pasokan energi terbarukan dan 10% dari total pasokan energi utama pada 2017.

Bahan bakar nabati memainkan peran penting sebagai sumber energi pengganti bahan bakar fosil pada sektor pengguna akhir (industri, transportasi, dan bangunan). Sumber energi terbarukan ini memberi dampak luar biasa dalam upaya dekarbonisasi di sektor-sektor yang memiliki tantangan tersendiri seperti angkutan barang jarak jauh dan berat serta sektor industri seperti besi, baja, semen dan kapur, aluminium, kimia serta petrokimia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya