Wardijasa: Rekind Punya Peran Besar untuk Mendukung Program Hilirisasi Pemerintah
![](https://fakta.news/wp-content/uploads/2023/03/37197-wardijasa.jpg)
Jakarta – Tokoh industri kimia Indonesia Wardijasa menilai peran PT Rekayasa Industri (Rekind) sangat luar biasa, terutama dalam upaya mengawal pembangunan di Indonesia. Menurutnya pengalaman dan kemampuan Rekind selama 41 tahun di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) juga menjadikannya mitra yang cocok bagi pemerintah untuk menciptakan hilirisasi.
Program Hilirisasi atau Hilirisasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengembangkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, program ini diyakini dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sentra-sentra industri program tersebut.
Presiden Joko Widodo telah menggariskan bahwa pemerintah akan terus mendorong program hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor komoditi atau komoditi. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka meningkatkan nilai tambah di sektor industri.
Menurut Wardijasa, dengan kompetensi dan pengalamannya, Rekind juga bisa ditugaskan untuk membangun pabrik yang mampu mengubah bahan mentah dari tambang, agro, hutan dan lain-lain menjadi barang siap pakai.
“Perjuangan dan peran Rekind yang lahir dari cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki perusahaan engineering harus diperluas untuk menciptakan sinergi dengan pemerintah melalui hilirisasi untuk dapat mengekspor barang siap pakai yang akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Ini adalah nilai dan tujuan hilir. Kita harus melihat jauh ke depan,” katanya.
Pria yang pernah berkarir di dunia akademis, industri, dan pemerintahan ini meyakini Rekind hadir melalui upaya memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Ketika negara menginginkan sektor pertanian yang kuat, anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ini mencoba mendirikan pabrik pupuk.
Kehadiran gedung-gedung tinggi di kota-kota besar dan pembuatan jalan sepanjang ribuan kilometer, karena pabrik semen juga dibangun oleh Rekind. Rumah-rumah bersinar terang karena Rekind telah berkontribusi dalam peningkatan daya melalui perannya dalam pembangunan pembangkit listrik. Rekind juga berkontribusi dalam produksi bensin tanpa timbal untuk kendaraan bermotor di Indonesia.
Tak kalah membanggakan, perusahaan EPC pelat merah ini juga membangun pipa gas bawah laut melalui Proyek Pipa Gas South Sumatra West Java (SSWJ) 2 sepanjang 168 kilometer. Pemasangan pipa ini akan memungkinkan gas mengalir dari wilayah Sumatera Selatan ke Provinsi Jawa Barat dan memperkuat peran industri di Pulau Jawa.
Putra-putri terbaik Rekind terus menganalisis potensi sumber daya alam dan energi yang melimpah di Indonesia, di antaranya Rekind menawarkan solusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikenal ramah lingkungan.
Jejak Rekind dalam proyek yang juga dikenal sebagai energi panas bumi ini dapat dilihat di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya proyek panas bumi Lahendong 1-6 di Sulawesi Utara yang masing-masing berkapasitas 20 megawatt (MW).
Proyek ini dibutuhkan oleh industri dan masyarakat. Ada pula proyek panas bumi Wayang Windu 1-2 di Pengalengan, Jawa Barat, masing-masing berkapasitas 110 MW. Selain itu, Rekind juga sedang membangun dan mengembangkan proyek panas bumi Kamojang 4-6 di Garut, Jawa Barat, masing-masing berkapasitas 60 MW. Di Lampung, Rekind juga sedang membangun dan mengembangkan proyek Ulubelu 1-4 yang masing-masing berkapasitas 55 MW.
Pada 25 Desember 2021, Rekind menyelesaikan pekerjaan PLTP Rantau Dedap berkapasitas 90,9 MW di Muara Enim, Sumatera Selatan.
Namun menyelesaikan proyek ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena banyak tantangan yang sulit. Berawal dari lokasi proyek di gunung yang akibatnya pengangkutan material sangat sulit. Selain itu, jalan menuju lokasi proyek rawan longsor, tanjakan ekstrim dan berbatu. Selain itu, banyak pekerja yang terpapar Covid 19. Di lokasi proyek, suhu udara cukup rendah (rata-rata di wilayah proyek 10°C–15°C), selain ancaman satwa liar bagi para pekerja.
Sebelumnya, pada 16 Desember 2019, Rekind juga telah menyelesaikan proyek PLTP Muara Laboh 85MW di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ini merupakan PLTP berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang mampu mengaliri 340.000 rumah, khususnya di wilayah Solok Selatan dan daerah lainnya.
Ini sekilas tentang peran strategis yang dimainkan Rekind selama 41 tahun terakhir. Oleh karena itu, Wardiyaza belum siap jika Rekind yang tengah terkendala masalah keuangan harus membatalkan perannya atau menghilang sama sekali. Dialah yang mengawasi dengan seksama saat Rekind lahir.
“Kalau benar perannya dikurangi atau ditiadakan sama sekali, berarti bangsa ini semakin mundur. Perjuangan kami melahirkan Rekind memang luar biasa. Saat menyelesaikan masalah rekind, kita harus berpikir jauh ke depan,” ujar Wardiyaza.
Kiprah Rekind juga harus merambah ke pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia. Rekind juga sangat ingin mendukung pemerintah dalam mencapai kemandirian di berbagai bidang, khususnya di bidang energi. Kompetensinya sama sekali tidak kalah dengan ukuran perusahaan EPC dari luar negeri.
Rekind perlu dipertahankan sebagai sumber “software” atau “brainware” keterampilan teknis di Indonesia. Rekind bisa maju dengan memenangkan kontrak proyek dari pemerintah, tidak bisa melalui persaingan. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang dan China melakukan hal yang sama untuk dapat mendirikan perusahaan EPC yang solid.
“Untuk melangkah ke depan, hal ini belum bisa dilihat sekarang tetapi perlu diverifikasi ke depannya, dan bukti nyata telah diberikan oleh Rekind melalui kinerja terbaiknya,” ujar mantan General Manager PT Pupuk Kujang dan General Manager Basic Chemical Industri.
![](https://fakta.news/wp-content/themes/faktanewsv03/images/logo.png)
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
![Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat](https://fakta.news/wp-content/uploads/2024/05/Komisi-III-Minta-Komnas-HAM-Tingkatkan-Peran-Selesaikan-Pelanggaran-HAM-Berat.jpeg)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
![Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil](https://fakta.news/wp-content/uploads/2024/05/Anggaran-Pendidikan-Kemenag-Dinilai-Masih-Kecil.jpeg)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
![Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi](https://fakta.news/wp-content/uploads/2024/05/Imbas-Kebakaran-Smelter-Nikel-PT-KFI-Komisi-VII-akan-Audit-Investigasi.jpg)
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.