Connect with us

Pemerintah Libatkan Perguruan Tinggi dalam Presidensi G20 Indonesia 2022

Jakarta – Guna mendukung persiapan dan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Koordinator Bidang Sherpa Track G20 melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia menuturkan bahwa kolaborasi dengan komunitas pendidikan merupakan langkah inklusif dari Pemerintah untuk menyertakan setiap komponen bangsa dalam mendukung prioritas G20 di bawah Presidensi Indonesia tahun depan.

“Perguruan tinggi, dalam hal ini UI dan UPH, akan mengisi ruang diskusi dan kontribusi intelektual untuk penajaman substansi yang akan dibawa oleh Indonesia pada G20 tahun depan,” ujar Menko Airlangga, di Jakarta, Senin (07/06/2021).

PKS tersebut ditandatangani oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam (SDA) Kemenko Perekonomian yang sekaligus Co-Sherpa G20 Indonesia Raden Edi Prio Pambudi, Rektor UI Ari Kuncoro, dan Rektor UPH Jonathan L. Parapak. Selain disaksikan oleh Menko Perekonomian, proses penandatanganan ini juga dihadiri oleh Co-Sherpa G20 Indonesia Staf Khusus Menlu Bidang Penguatan Program-Program Prioritas Dr. Dian Triansyah Djani, Ketua Majelis Wali Amanat UI Saleh Husin, jajaran Eselon I Kemenko Perekonomian, serta perwakilan dari UI dan UPH.

Kerja sama ini antara lain meliputi pendirian pusat studi/riset/kajian kerja sama ekonomi internasional, penyediaan pakar dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, antara lain dalam kegiatan penelitian, seminar, kuliah umum, hingga pelaksanaan program magang (sebanyak 18 orang mahasiswa yang terdiri dari 14 mahasiswa UPH, 2 mahasiswa UI, dan 2 mahasiswa Universitas Binus) di kantor Sekretariat Sherpa G20 Indonesia. Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat melalui civitas akademika terhadap gelaran G20 di Indonesia.

“Melalui program ini, Pemerintah akan memaksimalkan momentum Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong integrasi kampus nasional dalam kemitraan global melalui study/research center untuk isu G20. Kita harap inisiatif ini dapat menjadi yang pertama di Asia Tenggara,” ungkap Menko Airlangga.

Kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan UI meliputi bidang riset dan inovasi, serta akademik dan kemahasiswaan. UI akan mendirikan Pusat Kajian Kerja Sama Ekonomi Internasional, kemudian melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, serta menyediakan fasilitas dan dukungan untuk aktivitas penelitian, program magang dan mentorship.

“Kemitraan antara Kemenko Perekonomian dan UI untuk persiapan pelaksanaan Presidensi G20 2022 ini sangat dibutuhkan, sebab model pengelolaan universitas saat ini adalah triple helix. Bahwa universitas tidak bisa pintar sendirian, melainkan harus ada pengalaman dari dunia nyata juga,” jelas Rektor UI Ari Kuncoro.

Senada, Rektor UPH Jonathan L. Parapak menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi program Pemerintah untuk Presidensi G20 tahun depan, termasuk kerja sama kali ini. Ke depannya, UPH akan menyiapkan Indonesia G20 Study Center yang diharapkan dapat menjadi knowledge hub isu-isu G20 di tingkat nasional dan regional.

“Saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kepercayaan ini. Kami berjanji untuk melakukan yang terbaik. Hal ini kami lihat sebagai kesempatan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah penelitian. Dan, untuk mahasiswa kami yang magang juga bisa menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk masa depan, di mana peran Indonesia di dunia internasional akan semakin besar,” paparnya.

Dengan kesiapan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia (SDM) yang memadai dari kedua universitas tersebut, diharapkan mereka dapat menjadi lighthouse project bagi universitas lainnya di Indonesia. Bagi mahasiswa, kerja sama ini memberi kesempatan untuk berpartisipasi mendukung persiapan Presidensi G20 tahun depan. Kemudian, sejalan dengan prioritas Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, kerja sama ini diharapkan dapat mempertajam kapasitas dan meningkatkan employability mahasiswa selepas kuliah.

Secara umum, G20 terdiri dari dua jalur (track) yakni Finance Track dan Sherpa Track. Sherpa Track yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian dan didukung Kementerian Luar Negeri akan membahas isu-isu ekonomi non keuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Indonesia akan menjadi Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Saat ini, Indonesia telah bergabung dalam kepemimpinan Troika G20 bersama Italia dan Arab Saudi. Sebelumnya, pada akhir Mei 2021, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya