Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat dengan Optimalkan Potensi Ekonomi Digital
Jakarta – Perekonomian nasional menunjukkan resiliensi dan terus pulih lebih cepat dengan ditopang perbaikan fundamental ekonomi domestik, seperti peningkatan dari sisi konsumsi, investasi, dan ekspor. Selain itu juga didukung potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital dalam dua tahun terakhir, yang salah satunya dilatarbelakangi perilaku masyarakat yang semakin contactless, yakni lebih sering mengandalkan layanan e-commerce dan on-demand, seperti ride hailing, online food delivery, dan online logistic.
Berdasarkan Studi Google Temasek, Bain & Company (2022) menunjukkan ekonomi digital Indonesia di 2022 mencapai USD77 miliar atau tumbuh 22% dari 2021. Indonesia berhasil menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN, karena sekitar 40% dari nilai total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia. Investasi pada sektor ekonomi digital Indonesia juga tumbuh positif, ditunjukkan oleh deal value investasi pada triwulan pertama 2022 sebesar USD3 miliar, yang merupakan nilai tertinggi kedua setelah Singapura.
Dengan kinerja positif sektor ekonomi digital tersebut, nilai valuasinya diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat menjadi USD130 miliar pada 2025, dan akan mencapai USD220-USD360 miliar di 2030. Pencapaian tersebut juga disokong oleh kondisi Indonesia yang mempunyai mayoritas jumlah penduduk berusia produktif, kemudian memiliki lebih dari 2.400 perusahaan start-up sehingga menjadi peringkat ke-6 di dunia dengan jumlah start-up terbanyak, dan juga tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 76,8%.
“Dalam jangka pendek, Pemerintah mendorong penggunaan produk dalam negeri, memperkuat dan memperluas akses KUR sebagai motor penggerak UMKM, pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat pasar domestik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech secara virtual dalam acara “Gojek Outlook 2023: Kunci Tumbuh Berkelanjutan dengan Perkuat Basis Pelanggan Setia”, di Jakarta, Selasa (28/02/2023).
Sementara itu, untuk jangka menengah, Pemerintah akan terus memperkuat sektor pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), membangun hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, melakukan diversifikasi pasar ekspor, serta mendorong Digital Economy Framework Agreement dalam Chairmanship ASEAN 2023 tersebut.
Untuk jangka panjang, Pemerintah berkomitmen melanjutkan transformasi ekonomi dengan meningkatkan daya saing, investasi, produktivitas sumber daya manusia (SDM), dan penyerapan tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja, dan juga transformasi digital yang menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pemulihan dan peningkatan daya tahan ekonomi nasional.
“Pemerintah mengapresiasi Gojek sebagai penyedia layanan on-demand terdepan di Asia Tenggara, dan kami harap Gojek dapat terus menghadirkan ragam inovasi layanan inklusif, memberikan solusi digital secara konsisten yang fokus pada masyarakat informal, seperti mitra pengemudi dan UMKM, serta menjawab perubahan perilaku konsumen pasca pandemi,” tutur Menko Airlangga.
Melalui sinergi dan kolaborasi antara Gojek dan Pemerintah, khususnya pada sub sektor makanan dan transportasi, akan mampu merealisasikan potensi senilai USD39 miliar pada 2025, tumbuh dengan rata-rata 20% (CAGR 2022-2025). “Saya harap Gojek Outlook 2023 ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan multistakeholders, serta membantu menciptakan berbagai inovasi solusi digital bagi masyarakat,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Direktur Grup GoTo, dan Executive Director Next Policy.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
