Connect with us

Pemerintah Akan Perluas Penerimaan Bansos Rastra Tahun Ini

Menko PMK Puan Maharani pimpin Rapat Koordinasi di Kemenko PMK(foto: Dok.Kemenko PMK)

Jakarta – Pemerintah gelar rapat koordinasi (Rakor) mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan serta mempersiapkan pelaksanaan bansos pangan tahun 2018. Pasalnya, pemerintah berencana memperluas jangkauan penerima bantuan sosial (bansos) pangan di tahun 2018 ini.

“Rapat kali ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan subsidi dan bantuan pangan tahun 2017, yang meliputi pelaksanaan beras sejahtera (rastra), pelaksanaan bantuan pangan non tunai, dan e-Warong,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Dalam rapat kali ini dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Adi Sulistiowati, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso, dan Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung.

Penyaluran bansos beras sejahtera (rastra) tersebut, kata Puan, telah dilakukan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2017 lalu. Sementara pada Januari ini, Perum BULOG akan kembali mendistribusikan sisa dari bansos rastra kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang belum dibagikan.

“Januari insya Allah BULOG akan mendistribusikan bansos rastra kepada Pemda seluruh Indonesia untuk kemudian penyaluran bisa terlaksana dengan baik,” ujar Puan.

Dia menambahkan, dari rencana penyaluran 1,2 juta bansos tahun lalu itu, masih terdapat sekitar 100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terdata dengan jelas. Nah, sisanya itu akan diselesaikan pada bulan Januari ini.

“Validasi sudah dilakukan, dari tahun lalu sudah dilakukan, angkanya 1,1 juta sudah valid namun ada 100.000-an data yang memang saat ini verifikasi terus karena orangnya pindah, meninggal, ada yang kemudian terverifikasi bahwa yang bersangkutan tidak perlu bansos ataupun BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai),” paparnya.

 Pembagian RASTRA (Beras Sejahtera) di Desa Imogiri

Pembagian RASTRA (Beras Sejahtera) di Desa Imogiri

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian, Darmin mengatakan, pemerintah bakal memperluas penerimaan bansos pangan kepada KPM. Namun, perluasan itu dilakukan bila 1,2 juta KPM pada tahap pertama lalu sudah benar-benar diselesaikan pada bulan Januari ini.

Setelah menyelesaikan sisa penyaluran bansos tersebut, lanjut Darmin, pemerintah akan kembali memberikan bansos kepada masyarakat dengan memperluas jumlahnya hingga 2,6 juta di bulan Februari. Dengan demikian, di Februari mendatang jumlah penerima bansos sekitar 3,8-3,9 juta penerima manfaat.

“Presiden memang meminta supaya itu beres dulu baru boleh ditambah. Tapi kita tetap membicarakan rencana penambahannya di Februari nanti. Kalau sudah beres yang 1,2 juta akan ditambah lagi dengan 2,6 juta, yang bantuan non tunai,” tutur Darmin.

Darimin menambahkan, setelah penyaluran itu selesai, pemerintah akan kembali melakukan evaluasi hasilnya. Pasalnya, evaluasi itu agar pemerintah bisa melihat hasil dari penyaluran bansos ke 1,2 juta PKM telah terselesaikan atau tidak.

“Memang masih akan ada rapat setelah pengiriman (bansos) tanggal 25 Januari. Kalau beres tambah (perluas) 2,6 juta dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang. Tapi dia baru dilaksanakan kalau beres yang 1,2 juta,” imbuh Darmin.

Selain itu, Darmin mengaku, pemerintah juga akan terus menyalurkan perluasan bansos non tunai kepada 10 juta penerima hingga akhir tahun 2018 ini.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut untuk memberikan bansos kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp1.8 juta. Adapun, pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp500 ribu.

Nyong Syarief

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’

Oleh

Fakta News
Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022 yang diselenggarakan pada Minggu (14/6/2022) bertempat di Gedung Djakarta Theatre. Puan ditunjuk sebagai salah satu tokoh yang menyerahkan award kepada pemenang PAB XVIII 2022. Dalam acara itu, ia pun turut memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima award PAB.

“Saya mengucapkan selamat kepada tokoh dan lembaga yang mendapatkan Penghargaan Achmad Bakrie XVIII 2022 berkat karya-karyanya yang luar biasa dan inspiratif serta manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022).

Puan mengapresiasi Yayasan Achmad Bakrie yang bekerjasama dengan Freedom Institute dan Kelompok Usaha Bakrie karena telah menghelat acara PAB. Menurutnya, penghargaan seperti ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung SDM unggul Indonesia. “Apresiasi atas komitmennya memberi penghargaan kepada para ilmuwan, tokoh-tokoh lain, serta lembaga yang mendedikasikan hidupnya demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Dalam acara PAB XVIII 2022, Puan memberikan award kepada pemenang untuk kategori kedokteran, yakni dr. Erlina Burhan dan dr. Tonang Dwi Ardyanto. Keduanya mendapat penghargaan karena telah memberi sumbangsih sinergis antara bidang klinis-epidemiologis dan pulmonologis-kesehatan publik yang membantu Indonesia menghadapi pandemi global Covid-19 dengan hasil yang mendapat pujian dunia internasional.

“Dedikasi dan penerapan ilmu yang diberikan para dokter dalam penanggulangan Covid-19 telah membantu masyarakat bertahan dari badai pandemi. Sumbangsih para dokter sudah sepatutnya mendapat penghargaan, terutama yang memiliki dampak besar seperti dr. Erlina dan dr. Tonang,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Terdapat 4 kategori lain yang juga diberikan dalam acara PAB XVIII 2022, yakni penghargaan diberikan kepada Nirwan Dewanto untuk kategori sastra, Mohtar Mas’oed kategori pemikiran sosial, Tim Peneliti Arkeologi Lukisan Gua Purba Indonesia untuk kategori sains, serta R. William Liddle untuk penghargaan khusus sebagai Ilmuwan Internasional yang berjasa untuk Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh tokoh dan lembaga yang telah memberikan karya nyata dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Oleh

Fakta News
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

“Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. “Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota,” ujar Meutya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. “Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana,” lanjut Meutya.

Baca Selengkapnya

BERITA

RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama

Oleh

Fakta News
RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama
Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Rumah Sakit (RS) Dian Harapan Abepura, Papua sudah layak sebagai provider Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya, apabila terjadi kondisi kedaruratan. Ia melihat RS tersebut meski baru berproses mitra dengan Jasindo sudah menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien VVIP dengan semaksimal mungkin.

“Kita ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Dian Harapan ini layak untuk menerima Anggota DPR RI, baik istri/suami dan tiga orang anaknya, jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan kesehatan,” ujar Hamid usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua, Selasa (9/8/2022).

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter-dokter spesialis, Hamid berharap RS Dian Harapan dapat mempersiapkan diri dan cepat tanggap apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Anggota DPR RI di Papua, sehingga apabila terjadi kondisi kedaruratan dapat dengan cepat Anggota DPR RI maupun keluarganya untuk mendapat perawatan.

“Maka harapan kami rumah sakit yang menjadi provider-nya jasindo, yang diberikan amanah jika ada perawatan Anggota Dewan dan keluarganya sudah betul-betul mensiapkan diri dan memiliki database terkait Anggota Dewan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Hamid menekankan Jasindo dalam bermitra, perlu betul-betul memperhatikan kelayakan RS yang ditunjuk dalam memberikan perawatan kepada pasien Jamkestama. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV itu, RS Dian Harapan sudah memenuhi standar dan layak memberi perawatan kepada pasien VVIP.

Baca Selengkapnya