Pemerintah Akan Perluas Penerimaan Bansos Rastra Tahun Ini
Jakarta – Pemerintah gelar rapat koordinasi (Rakor) mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan serta mempersiapkan pelaksanaan bansos pangan tahun 2018. Pasalnya, pemerintah berencana memperluas jangkauan penerima bantuan sosial (bansos) pangan di tahun 2018 ini.
“Rapat kali ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan subsidi dan bantuan pangan tahun 2017, yang meliputi pelaksanaan beras sejahtera (rastra), pelaksanaan bantuan pangan non tunai, dan e-Warong,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).
Dalam rapat kali ini dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Adi Sulistiowati, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso, dan Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung.
Penyaluran bansos beras sejahtera (rastra) tersebut, kata Puan, telah dilakukan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2017 lalu. Sementara pada Januari ini, Perum BULOG akan kembali mendistribusikan sisa dari bansos rastra kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang belum dibagikan.
“Januari insya Allah BULOG akan mendistribusikan bansos rastra kepada Pemda seluruh Indonesia untuk kemudian penyaluran bisa terlaksana dengan baik,” ujar Puan.
Dia menambahkan, dari rencana penyaluran 1,2 juta bansos tahun lalu itu, masih terdapat sekitar 100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terdata dengan jelas. Nah, sisanya itu akan diselesaikan pada bulan Januari ini.
“Validasi sudah dilakukan, dari tahun lalu sudah dilakukan, angkanya 1,1 juta sudah valid namun ada 100.000-an data yang memang saat ini verifikasi terus karena orangnya pindah, meninggal, ada yang kemudian terverifikasi bahwa yang bersangkutan tidak perlu bansos ataupun BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai),” paparnya.
Pembagian RASTRA (Beras Sejahtera) di Desa Imogiri
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian, Darmin mengatakan, pemerintah bakal memperluas penerimaan bansos pangan kepada KPM. Namun, perluasan itu dilakukan bila 1,2 juta KPM pada tahap pertama lalu sudah benar-benar diselesaikan pada bulan Januari ini.
Setelah menyelesaikan sisa penyaluran bansos tersebut, lanjut Darmin, pemerintah akan kembali memberikan bansos kepada masyarakat dengan memperluas jumlahnya hingga 2,6 juta di bulan Februari. Dengan demikian, di Februari mendatang jumlah penerima bansos sekitar 3,8-3,9 juta penerima manfaat.
“Presiden memang meminta supaya itu beres dulu baru boleh ditambah. Tapi kita tetap membicarakan rencana penambahannya di Februari nanti. Kalau sudah beres yang 1,2 juta akan ditambah lagi dengan 2,6 juta, yang bantuan non tunai,” tutur Darmin.
Darimin menambahkan, setelah penyaluran itu selesai, pemerintah akan kembali melakukan evaluasi hasilnya. Pasalnya, evaluasi itu agar pemerintah bisa melihat hasil dari penyaluran bansos ke 1,2 juta PKM telah terselesaikan atau tidak.
“Memang masih akan ada rapat setelah pengiriman (bansos) tanggal 25 Januari. Kalau beres tambah (perluas) 2,6 juta dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang. Tapi dia baru dilaksanakan kalau beres yang 1,2 juta,” imbuh Darmin.
Selain itu, Darmin mengaku, pemerintah juga akan terus menyalurkan perluasan bansos non tunai kepada 10 juta penerima hingga akhir tahun 2018 ini.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut untuk memberikan bansos kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp1.8 juta. Adapun, pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp500 ribu.
Nyong Syarief
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
