My Esti Harap Bansos Bagi Masyarakat Miskin Tak Sekadar Memberikan ‘Ikan’
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayanti dengan gamblang meminta pemerintah agar tak sekadar memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin, tapi juga melakukan upaya untuk mendongkrak perekonomian mereka. Ia pun mengibaratkan alih-alih sekadar memberikan ‘ikan’ pemerintah sebaiknya juga memberikan kail bagi masyarakat agar nantinya bisa mandiri memenuhi kebutuhannya.
“Kemiskinan ekstrem itu nanti kan kita akan pilah, sehingga yang masih bisa didampingi untuk produktif tidak hanya mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT tetapi ada dukungan untuk usaha. Karena target pemerintah pusat memang ekonomi ekstrem ini beberapa tahun ke depan harus nol sehingga yang di bawah ini yang harus kita berikan bantuan, tentu tidak boleh hanya memberikan ikannya saja tetapi juga kailnya,” ujar My Esti di Kulon Progo, DIY pada Selasa (28/11/2023).
“Karena target pemerintah pusat memang ekonomi ekstrem ini beberapa tahun ke depan harus nol sehingga yang di bawah ini yang harus kita berikan bantuan,”.
Komisi VIII melakukan kunjungan Kerja Spesifik ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (28/11/2023) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dewan. Legislator Dapil Daerah istimewa Yogyakarta ini menyampaikan bahwa masih terdapat angka kemiskinan ekstrim dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah tersebut.
“Hari ini secara khusus ke Kulon Progo, dari data yang kami miliki memang ada beberapa wilayah yang masih membutuhkan perhatian secara penuh kalau kita bicara keinginan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program Kementerian Sosial dan sekaligus kita ingin mengetahui penyaluran-penyaluran bantuan yang selama ini dilakukan oleh kemensos dan juga pendampingan yang dilakukan para pendamping PKH,” tutur My Esti.
Lebih lanjut My Esti menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan agar program-program yang disusun di tingkap pusat dapat betul-betul mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharap bisa menuntun mereka yang berada di ekonomi bawah bisa graduasi dan mendapatkan penghasilan yang diharapkan.
“Dan juga keinginan kami secara lebih besar supaya persoalan kemiskinan di Kulon Progo bisa segera terurai dengan kita fokus di titik-titik tertentu. Mana yang kemudian harus kita berikan dukungan supaya titik-titik itu bisa terbebas atau mengurangi kemiskinan”, lanjutnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan juga mengingatkan agar Pemerintah tetap memantau mereka yang mau merintis usaha melalui bantuan dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Ia berharap bantuan PHK bagi penerima PENA tak alih-alih dihentikan tetapi terlebih dahulu dilakukan evaluasi.
“Ada yang protes, PENA yang lima juta itu diberikan kadang PKH nya hilang, ini yang kita tidak mau. Berikan dulu PENA, kemudian lihat dulu apakah pendapatannya sudah meningkat? Dan meningkatnya sudah mencukupi nggak untuk kebutuhan sehari-hari?,” kata Anggota Badan Anggaran ini seraya menyampaikan aspirasi yang diterimanya.
Dalam Kesempatan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial RI juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk disalurkan kepada masyarakat di sana. Bantuan senilai Rp217.987.091.655 itu terdiri dari Bantuan Program Sembako. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memitigasi kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang ada di Kulon Progo. Berbagai program digelontorkan sehingga Kulon Progo berhasil mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun meski masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.
Dilansir dari paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, dijelaskan bahwa kemiskinan di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 16,39% jauh di atas rata-rata nasional dan kemiskinan ekstrem menembus lebih dari 14 ribu jiwa atau 3,31%.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
