Connect with us
DPR RI

My Esti Harap Bansos Bagi Masyarakat Miskin Tak Sekadar Memberikan ‘Ikan’

My Esti Harap Bansos Bagi Masyarakat Miskin Tak Sekadar Memberikan ‘Ikan’
Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayanti dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (28/11/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayanti dengan gamblang meminta pemerintah agar tak sekadar memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin, tapi juga melakukan upaya untuk mendongkrak perekonomian mereka. Ia pun mengibaratkan alih-alih sekadar memberikan ‘ikan’ pemerintah sebaiknya juga memberikan kail bagi masyarakat agar nantinya bisa mandiri memenuhi kebutuhannya.

“Kemiskinan ekstrem itu nanti kan kita akan pilah, sehingga yang masih bisa didampingi untuk produktif tidak hanya mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT tetapi ada dukungan untuk usaha. Karena target pemerintah pusat memang ekonomi ekstrem ini beberapa tahun ke depan harus nol sehingga yang di bawah ini yang harus kita berikan bantuan, tentu tidak boleh hanya memberikan ikannya saja tetapi juga kailnya,” ujar My Esti di Kulon Progo, DIY pada Selasa (28/11/2023).

“Karena target pemerintah pusat memang ekonomi ekstrem ini beberapa tahun ke depan harus nol sehingga yang di bawah ini yang harus kita berikan bantuan,”.

Komisi VIII melakukan kunjungan Kerja Spesifik ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo pada Selasa (28/11/2023) dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dewan. Legislator Dapil Daerah istimewa  Yogyakarta ini menyampaikan bahwa masih terdapat angka kemiskinan ekstrim dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah tersebut.

“Hari ini secara khusus ke Kulon Progo, dari data yang kami miliki memang  ada beberapa wilayah yang masih membutuhkan perhatian secara penuh kalau kita bicara keinginan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program Kementerian Sosial dan sekaligus kita ingin mengetahui penyaluran-penyaluran bantuan yang selama ini dilakukan oleh kemensos dan juga pendampingan yang dilakukan para pendamping PKH,” tutur My Esti.

Lebih lanjut My Esti menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan agar program-program yang disusun di tingkap pusat dapat betul-betul mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharap bisa menuntun mereka yang berada di ekonomi bawah bisa graduasi dan mendapatkan penghasilan yang diharapkan.

“Dan juga keinginan kami secara lebih besar supaya persoalan kemiskinan di Kulon Progo bisa segera terurai dengan kita fokus di titik-titik tertentu. Mana yang kemudian harus kita berikan dukungan supaya titik-titik itu bisa terbebas atau mengurangi kemiskinan”, lanjutnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan juga mengingatkan agar Pemerintah tetap memantau mereka yang mau merintis usaha melalui bantuan dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Ia berharap bantuan PHK bagi penerima PENA tak alih-alih dihentikan tetapi terlebih dahulu dilakukan evaluasi.

“Ada yang protes, PENA yang lima juta itu diberikan kadang PKH nya hilang, ini yang kita tidak mau. Berikan dulu PENA, kemudian lihat dulu apakah pendapatannya sudah meningkat? Dan meningkatnya sudah mencukupi nggak untuk kebutuhan sehari-hari?,” kata Anggota Badan Anggaran ini seraya menyampaikan aspirasi yang diterimanya.

Dalam Kesempatan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial RI juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk disalurkan kepada masyarakat di sana. Bantuan senilai Rp217.987.091.655 itu terdiri dari Bantuan Program Sembako. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bantuan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memitigasi kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang ada di Kulon Progo. Berbagai program digelontorkan sehingga Kulon Progo berhasil mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun meski masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.

Dilansir dari paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, dijelaskan bahwa kemiskinan di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 16,39% jauh di atas rata-rata nasional dan kemiskinan ekstrem menembus lebih dari 14 ribu jiwa atau 3,31%.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting

Oleh

Fakta News
Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keberhasilan Kota Tanjungpinang dalam menekan angka stunting di tahun lalu. Ibukota provinsi Kepulauan Riau ini tahun 2023 tercatat angka stuntingnya susut menjadi 15%, dimana tahun sebelumnya masih di level 18%.

“Kota kecil tapi luar biasa kemajuannya. Kita apresiasi angka harapan hidup dan juga penurunan angka stuntingnya menjadi 15%. Dimana tahun 2024 nanti secara nasional target pemerintah angka stunting di 14 persen. Mudah-mudahan dapat mengarah ke angka tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

Selain itu, Komisi IX juga menyerap aspirasi pemerintah kota soal ketersediaan alat kesehatan. Harapan mereka, fasilitas layanan kesehatan di Tanjungpinang dilengkapi dengan alat kesehatan (alkes) yang mumpuni.

Kota pun ini diketahui mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Menurut Kurniasih, DAK ini bisa jadi solusi mengentaskan kebutuhan alkes dengan cara diperbesar untuk pemenuhan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan Indonesia.

“Semoga bisa menambah faskes di kota ini. Sebab kami ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di seluruh RS di kota-kota kecil. Apalagi di sini belum ada RS tipe A. Maka Kami dorong supaya kedepan punya RS tipe A,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Dari tuturan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam enanganan stunting pemerintah daerah ini telah mengkoordinasikan setiap puskesmas agar dapat segera merujuk pasien yang mengidap stunting ke Rumah Sakit sehingga mendapatkan penanganan khusus oleh Dokter Spesialis Anak. Selain itu, pencegahan stunting dapat dimulai dari memberikan pemahaman terkait asupan nutrisi dan gizi terhadap ibu hamil.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es

Oleh

Fakta News
Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus perundungan yang baru-baru ini mencuat di sekolah swasta dengan melibatkan anak dari tokoh terkenal, bagai fenomena puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.

“Kasus ini terungkap karena aduan masyarakat digital di media sosial. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah korban bullying dan lingkungan yang peduli merasa bahwa mengadu ke pihak sekolah bukan lagi solusi yang efektif?,” tanya Ratih dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/2/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menilai, kasus-kasus perundungan yang terjadi di instansi pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Fenomena ini sering kali disebut sebagai dosa besar pendidikan yang terus berulang tanpa adanya pertobatan yang nyata. Kita, sebagai masyarakat, harus bersatu untuk menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat lagi ditoleransi,” ungkap Ratih.

Ia mengungkapkan bahwa seringkali kasus perundungan yang tidak terdengar di publik. Bahkan, tidak mendapatkan penanganan yang memadai. “Lebih buruk lagi ditutup-tutupi oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” jelas Ratih.

Berkaca pada kenyataan tersebut, tambah Ratih, menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang kita dambakan masih jauh dari kenyataan. Sehingga, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

“Sekolah, yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa-siswi, mestinya menjadi tempat yang aman dan mendukung, bukan tempat yang menimbulkan trauma akibat tindakan bullying yang dilakukan oknum tertentu,” tukas Ratih.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang adil dan beradab, dan pihak sekolah harus mendukung hal itu dengan memberikan perlindungan kepada setiap siswa-siswinya. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh kalangan pesohor atau mereka yang berasal dari keluarga supermampu.

“Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman, bebas dari segala bentuk bullying dan diskriminasi,” pungkas Ratih.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang

Oleh

Fakta News
Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, menuMeutia menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo. Hal itu, karena, menurutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang.

“Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Meutya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

“Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal Kehormatan diberikan, sejumlah Tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan Jenderal Kehormatan, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman, yang mendapatkan gelar karena dedikasinya,” pungkasnya.

Meutya menegaskan, Menhan bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. “Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia, banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi Prajurit TNI hingga Menteri Pertahanan RI. Karena itu Pak Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Meutya

Meutya menyebut penganugerahan Jenderal Bintang 4 Kehormatan TNI untuk Menhan Prabowo sudah diwacanakan sejak 2019. “Penganugerahan Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah ujug-ujug, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi Menhan di 2019, sehingga sudah melalui proses yang panjang,” papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lantas mengungkapkan keberhasilan Menhan di dunia militer. Di antaranya, modernisasi alutsista TNI seperti pengadaan Pesawat Tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J. Menhan juga telah memodernisasi SDM Pertahanan mulai dari Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

“Masyarakat bisa melihat kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia. Semasa menjadi Prajurit TNI telah berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua,” tutur Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 ini.

Baca Selengkapnya