Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan
Jakarta – Kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ibarat dua sisi dalam mata koin, artinya harus berjalan efektif dan beriringan. Sebab, penyebaran COVID-19 telah membuat kegiatan usaha berhenti dan berdampak pada keadaan sosial ekonomi.
Menurut Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan SDA, Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi, dalam menentukan sembilan sektor ekonomi, tentunya aspek kesehatan menjadi hal yang paling diutamakan. Dalam hal ini perhitungan risiko kesehatan kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan.
“Kita mengambil perhitungan risiko dengan mengumpulkan data, kemudian kita lihat aspek kesehatan dan aspek sosial ekonominya. Harus dua-duanya dipertimbangkan, bahkan bobot kedisiplinan pada sektor kesehatannya ini lebih penting,” kata Raden Edi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (18/6).
Adapun perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembukaan kembali sembilan sektor guna pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Edi, masyarakat yang disiplin terhadap protokol kesehatan akan membawa dampak positif dan memberi keuntungan bagi para pelaku sektor. Sebaliknya, masyarakat yang tidak disiplin justru akan membuat kerugian semakin besar.
“Satu yang tidak disiplin atau sekelompok orang tidak disiplin, itu akhirnya membuat sektor atau bahkan wilayah itu kembali diperketat. Berarti artinya sikap dari kelompok kecil masyarakat justru merugikan masyarakat yang lebih luas,” jelas Edi.
Oleh sebab itu, dalam implementasinya, pembukaan sembilan sektor ekonomi di tengah Pandemi COVID-19 tidak serta-merta kemudian mengubah jenis usaha dari sisi konvensional menjadi serba modern dan memanfaatkan penerapan teknologi, melainkan perubahan perilaku adaptif masyarakatnya.
“Sehingga tidak semata-mata kemudian kita juga memindahkan dari sisi yang konvensional menjadi berbasis teknologi, tetapi kita juga harus melihat perubahan perilaku masyarakat, untuk bisa berfikir emansipatoris,” tutur Edi.
Perubahan perilaku yang adaptif dan emansipatoris dalam hal ini juga berarti seseorang diharapkan dapat mengajak orang lain untuk disiplin dan kemudian mematuhi protokol kesehatan.
“Karena tidak bisa lagi sekarang kita memikirkan untuk diri sendiri. Jangan menganggap ringan COVID-19 ini,” kata Raden Edi.
Raden Edi juga mengatakan bahwa masyarakat harus berhati-hati jangan sampai justru membuat kerugian yang lebih besar diakibatkan oleh hal yang sepele. Sebab, proses pembukaan kembali sosial dan ekonomi adalah kebijakan jalan tengah.
Misalnya apabila kemudian seseorang lalai dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang justru kemudian membuat orang terinfeksi virus.
“Satu pihak kita menjaga jangan sampai kasus ini terus meningkat tapi justru harus kita turunkan, tapi di sisi lain kita harus secepatnya memulihkan kondisi ekonomi,” jelas Edi.
Oleh sebab itu, Edi juga menjelaskan bahwa, yang menjadi syarat utama adalah penerapan protokol kesehatan dan disiplin diri dalam menjalankan roda ekonomi sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kerugian baru, terutama dalam aspek kesehatan.
“Syaratnya adalah kita harus mulai mempunyai kebisaan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kerugian baru,” jelas Edi.
Selanjutnya Edi juga mengajak agar masyarakat dapat berterima kasih kepada tim kesehatan yang tak henti berjuang demi menangani penyakit COVID-19. Dia juga mengajak agar masyarakat tidak lengah dan selalu disiplin menegakkan protokol kesehatan.
“Kita juga harus berterima kasih dengan mereka yang sudah dengan jerih payah mengatasi ini, tenaga medis dan lain-lain untuk bagaimana supaya bisa menurunkan kasus COVID-19 ini,” kata Edi.
“Jangan lengah, tetap disiplin dan kita harus bisa mengajak masyarakat di sekitar kita untuk lebih disiplin,” pungkasnya.
(hels)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
