Peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Jatim Pecahkan Rekor
Malang – Gerakan 26 juta masker Se-Jawa Timur tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Emil Dardak, Bupati Malang Sanusi, Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpoko. Selain itu, acara Launching Gerakan 26 juta Masker dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota lainnya Se-Jawa Timur melalui video coference.
Gerakan tersebut secara bergotong royong setiap Kabupaten Kota dan lintas elemen di Jawa Timur bagi tugas untuk menyediakan masker sebanyak-banyaknya agar bisa optimal dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan masker.
Mendagri sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota atas upaya agresif dalam melakukan pencegahan penularan covid-19 sehingga angka kesembuhan yang dicapai tertinggi di pulau Jawa. Hal tersebut dikatakan Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).
“Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kotanya yang sudah mulai agresif melakukan testing sehingga bisa memisahkan yang positif dan negatif. Kemudian juga treatment yang baik adanya rumah sakit, karantina, dan inovasi yang lain membuat angka kesembuhan tertinggi di Jawa, Ini juga cukup baik,” tuturnya.
Selain itu, Mendagri juga sangat berbahagia atas pembagian 26 juta masker kepada masyarakat Jawa Timur, tidak hanya memecahkan rekor pembagian masker yang pernah ada di daerah selama ini. Namun, terutama ialah dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar lagi dalam penggunaan masker sebagai alat perang melawan covid-19.
“Hari ini kita melihat angka 26 juta, ini rekor sudah pecah lagi ini. Saya berharap dengan acara ini nanti bisa membantu untuk menekan penurunan angka covid-19, saya tahu upaya yang dikerjakan oleh Ibu khofifah sangat luar biasa dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota semua bekerja untuk menekan covid-19,” terangnya.
Kemudian, Ia juga mengajak solidaritas sektor swasta/pengusaha untuk merangkul masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun pemahaman terhadap pentingnya penggunaan masker melalui kontribusi mengumpulkan dan membagikan masker kepada masyarakat luas.
“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Mendagri.
Ia juga kembali menekankan gerakan tersebut harus menjadi target kekuatan utama pusat dan daerah untuk bergerak membantu, dan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota bekerja all out juga untuk bergerak dalam program kampanye bagi dan sosilisasikan memakai masker, cuci tangan, jara jarak dan hindari kerumunan yang merupakan bagian penting dari protokol kesehatan Covid-19.
(edn)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
