PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada Serentak 2020, Termasuk Bobby-Aulia dan Muhamad-Sara
Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani resmi merilis 75 pasangan calon kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng itu di Pilkada Serentak 2020. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat partai dalam rangka pengumuman yang digelar secara virtual, Selasa (11/8), tersebut bersama Sekjen Hasto Kristiyanto.
Dari 75 nama paslon yang dibacakan Puan termasuk pasangan Bobby Nasution – Aulia Rahman yang akan maju di Pilwalkot Medan.
Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dia tercatat sebagai kader PDI-P sejak Maret 2020. Bobby maju bersama Aulia Rahman yang merupakan kader Partai Gerindra.
Nama-nama calon kepala daerah dibacakan oleh Puan Maharani yang hadir secara virtual bersama Megawati dari kediaman Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
“Kota Medan, M Bobby Afif Nasution dengan Aulia Rahman. Selamat bergabung di PDI-P, Mas Bobby Selamat atas kelahiran putra keduanya. semoga berkah,” kata Puan Maharani saat membacakan nama Bobby.
“Terima kasih Mbak Puan Maharani,” jawab Bobby secara virtual.
Selain itu, ada pula Muhamad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara). Mereka diusung PDI-P pada Pilkada Kota Tangerang Selatan.
Muhamad sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah Kota Tangsel. Sejak awal ia mendapatkan dukungan dari PDI-P untuk maju sebagai wali kota, meski statusnya bukan kader internal partai.
Sementara itu, Sara merupakan kader Partai Gerindra. Ia adalah keponakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mengusung Atep sebagai calon wakil wali kota Bandung dan penyanyi Sri Barat atau yang dikenal Iyeth Bustami di Pilkada Bengkalis.
Berikut daftar nama lengkap pasangan calon yang diumumkan pada gelombang III ini.
Sumatera Utara
- Asahan: Rosmansyah, STP. dan Hj. Winda Fitrika
- Simalungun: Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Ir. Rospita Sitorus
- Nias Utara: Marselinus Ingati Nazara, A.Md. dan Jaya Putra Zega
- Kota Sibolga: Dr. H. Bahdin Nur Tanjung, S.E., M.M. dan Edipolo Sitanggang, S.Pi
- Kota Medan: Muhammad Bobby Afif Nasution dan H . Aulia Rachman
- Kota Binjai: Hj. Lisa Andriani Lubis, S.Psi. dan H. Sapta Bangun, S.E.
- Kota Tanjungbalai: H.M. Syahrial, S.H., M.H. dan H. Waris, S.Ag., M.M.
- Labuhanbatu Utara: H. Ahmad Rizal dan H. Aripay Tambunan, M.M.
- Toba Samosir: Ir. Poltak Sitorus, M.Sc dan Toni M. Simanjuntak, S.E.
- Karo: Iwan Sembiring Depari, S.H. dan Ir. Budianto Surbakti, M.M.
- Pakpak Bharat: Franc Bernhard Tumanggor dan Dr. Mutsyuhito Solin, M.Pd
- Nias Barat: Eliyus Waruwu, SPT., M.SI. dan Mareko Zebua, S.H.
Sumatera Barat
- Dharmasraya: Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. dan Drs. H. D.P. Datuk Labuan
Riau
- Pelalawan: H. Zukri dan Nasarudin, S.H., M.H.
- Rokan Hulu: H. Sukiman dan Indra Gunawan
- Kota Dumai: Hendri Sandra, S.E. dan Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, .Si., M.Phil.
- Bengkalis: Kaderismanto dan Sri Barat (Iyeth Bustami)
- Kepulauan Rokan Hilir: H. Suyatno dan Drs. H. Jamiludin
- Kepulauan Meranti: H.M. Adil, S.H. dan H. Asmar
Kepulauan Riau
- Kepulauan Anambas: Abdul Haris, S.H. dan Wan Zuhendra
- Natuna: Wan Siswandi, S.Sos dan Rodial Huda
- Kota Batam: Drs. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A. dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.
- Bintan: H. Apri Sujadi, S.Sos dan Roby Kurniawan, S.P.W.K
- Lingga: Riki Syolihin, S.Fil.I., M.Si dan H. Raja Supri, S.Sos., M.Si
Jambi
- Batanghari: Hj. Yunnita Asmara, SH dan H. Muhammad Mahdan, S.KOM
Sumatera Selatan
- Oku Selatan: Popo Ali Murtopo, B.Kom. dan Sholehien Abuasir, S.P., M.Si.
Lampung
27 Kota Bandar Lampung: Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si. dan Drs. Deddy Amarullah
- Pesawaran: H. Dendi Ramadhona K, ST. dan S. Marzuki, S.Sos., M.Si
- Way Kanan: Hi.Raden Adipati Surya, SH.,MM dan Dr. Drs. Hi. Edward Antony, M.M.
- Lampung Timur: H. Zaiful Bokhari, ST., MM dan Sudibyo
Kepulauan Bangka Belitung
- Bangka Barat: Markus, S.H. dan H. Badri Syamsu, S.E.
- Bangka Tengah: Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. dan H. Korari Suwondo, S.H.
- Bangka Selatan: Riza Herdavid, S.T.,M.Tr.IP dan Debby Vita Dewi, SE
- Belitung Timur: Yuri Kemal Fadlullah dan Nurdiansyah, S.Sos
Banten
- Kota Tangerang Selatan: Drs. H. Muhamad, M.Si. dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
Jawa Barat
- Bandung: Hj. Yena Rohaniah Skandar dan Atep
Jawa Timur
- Tuban: Setiajit, SH, MM dan Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H.
- Gresik: H. Fandi Achmad Yani, S.E dan DRA. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd
- Banyuwangi: Ipuk Fiestiandani, S.Pd. dan H. Sugirah, S.Pd., M.Si.
- Ponorogo: H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dan Lisdyarita, S.H.
- Lamongan: Dra. HJ. Kartika Hidayati, M.M., M.HP dan Sa’im, S.Pd.
Kalimantan Barat
- Sambas: Dr. H. Helman Fachri, S.E., M.M. dan Darso
- Sintang: Yohanes Rumpak, S.Pd., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M.
- Bengkayang: Martinus, S.M dan dr. Carlos Dja’afara, M.Kes
Kalimantan Timur
- Kutai Timur: H. Mahyunadi, S.E. dan H. Lulu Kinsu
Kalimantan Tengah
- Kotawaringin Timur: H. Halikinnor, SH, MM dan Irawati, S.Pd
Sulawesi Selatan
- Soppeng: H. Andi Kaswadi Razak, SE dan Ir. H. Lutfi Halide, M.P.
- Tana Toraja: Drs. Albertus Patarru, Ak. MM dan Drs. John Diplomasi
- Barru: Ir. Suardi Saleh, M.Si dan Andi Mirza Riogi Idris
- Luwu Timur: Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. Budiman, M.Pd.
- Toraja Utara: DR. Kala’tiku Paembonan, M.Si dan dr. Etha Rimba P. Tandi Payung, MBA
Sulawesi Utara
- Kota Tomohon: Caroll J. A. Senduk, SH dan Wenny Lumentut
Sulawesi Tengah
- Poso: Muhammad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali
Sulawesi Barat
- Mamuju: Hj. Sitti Sutina Suhardi, S.H., M.Si. dan Ado Mas’ud, S.Sos
- Mamuju Tengah: H. M. Aras Tamauni dan Drs. H. Muh, Amin Jasa
- Pasang Kayu: H. Yaumil Ambo Djiwa, SH dan Hj. Herny,S.Sos., M.Si
Sulawesi Tenggara
- Muna: L.M. Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si
- Konawe Selatan: Rusmin Abdul Gani, S.E. dan Senawan Silondae, A.Md.P
- Konawe Kepulauan: Ir. H. Amrullah, M.T. dan Andi Muhammad Lutfi, S.E., M.M
- Kolaka Timur: H. Samsul Bahri, S.H., M.Si dan Hj. Andi Merya, S.IP
Maluku
- Buru Selatan: Safitri Malik Soulissa, S.IP dan Gerson Eliaser Selsily, S.E.
- Kepulauan Aru: Johan Gonga dan Muin Sogalrey, S.E.
Maluku Utara
- Pulau Taliabu: H. Muhaimin Syarif, S.E. dan Syafruddin Mohalisi
- Halmahera Barat: Danny Missy, S.E. M.M. dan Imran Lolory, S.IP., M.Si
- Halmahera Utara: Joel Wogono, S.H. dan Drs. Hi. Sais Bajak, M.Si
- Halmahera Selatan: H. Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba
- Kepulauan Sula: Hj. Fifian Adeningsi Mus, S.H. dan Ir. H.M. Saleh Marasabessy, M.Si
Papua
- Keerom: Piter Gusbager, S.Hut., MUP dan Drs. Wahfir Kosasih, M.H., M.S.i
- Yalimo: Lakius Peyon, SST. Par dan Nahum Mabel, SH
- Mamberamo Raya: DR (HC) Jhon Tabo, S.E., MBA. dan Ever Mudumi
- Supiori: Ronny S. Gustaf Momoribo, S.STP., M.Si. dan Albert Edison Rumbekwan, S.H., MH.
- Nabire: Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Jamaluddin
- Merauke: Heribertus Silvinus Silubun, S.H. dan Bambang Setiadji Suji
Papua Barat
- Manokwari: Hermus Indou, S.IP., M.H. dan Drs. Edy Budoyo
- Teluk Wondama: Elysa Auri, S.E., M.M. dan Fery Michael Deminikus Aauparay, S.Sos.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
