PDIP Selalu Membuka Diri terhadap Kepemimpinan Muda yang Baik
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan majunya Gibran Rakabuming, I Made Kembang Hartawan, dan Hanindhito Himawan Pramana di Pilkada Serentak 2020 membuktikan bahwa PDI Perjuangan yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri itu selalu membuka diri terhadap kepemimpinan muda yang baik.
Menurut Hasto, Kembang Hartawan adalah calon bupati Jembrana Bali, yang walau masih berusia muda, namun sudah berpengalaman di politik dengan pernah duduk di DPRD hingga menjadi wakil bupati.
Sementara Hanindhito, Hasto mengatakan bahwa sejak masih kecil, sudah kerap bersinggungan dengan kegiatan sosial dan politik. Sebab ayahnya Dhito, Pramono Anung, sudah membawa Dhito kecil ke berbagai kegiatan partai. Kini Dhito memenuhi panggilan hatinya dengan maju sebagai calon kepala daerah di Kediri.
“Juga Mas Gibran yang juga sempat mengejutkan banyak pihak karena memilih jalur politik dan kemudian juga masuk di Kota Solo. Tapi yang jelas semua ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan membuka diri dalam kepemimpinan baik yang berasal dari dalam ataupun kepemimpinan yang diperoleh melalui proses rekrutmen,” kata Hasto saat membuka diskusi virtual di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).
Di acara itu, Gibran, Dhito, dan Kembang, hadir sebagai pembicara.
Dilanjutkan Hasto, sosok seperti Gibran, Dhito, maupun Kembang, seharusnya menjadi inspirasi bagi kaum muda Indonesia agar berpolitik. Bahwa politik itu luas, tidak hanya politik kekuasaan. “Tetapi juga politik ekonomi, politik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menuju jalan berdikari,” kata Hasto.
Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, yang hadir sebagai narasumber penanggap di acara itu, memberikan sedikit saran untuk Gibran dan kawan-kawan.
“Tantangan pertama adalah biasanya ditanya, karena usia kita muda, bisamu apa, pengalamanmu apa. Enggak usah tanggapi begitu, bekerja saja tunjukkan kinerjamu. Jangan dengarkan yang meragukan,” kata Hendi, sapaan akrabnya.
Dia juga meminta agar Gibran, Dhito, dan Kembang agar bersyukur diusung dari PDI Perjuangan. Hendi mengaku dirinya merasa beruntung, karena meskipun tak pernah berpengalaman politik, tapi saat ditugasi menjadi calon kepala daerah, diwajibkan mengikuti sekolah partai.
Di sekolah partai PDI Perjuangan, kata Hendi, dirinya diajari cara me-manage APBD, ideologi partai, sejarah perjuangan partai, yang nanti diimplementasikan saat memimpin di daerah.
“Saya ingat salah satu mentor kami, Mas Djarot Saiful Hidayat. Beliau bilang, jangan lupa Hendi, APBD harus pro poor dan banyak gunakan untuk belanja langsung, bukan belanja tak langsung. Karena belanja langsung esensinya membangun kota. Dan itulah yang kita lakukan di Semarang,” beber Hendi.
“Lalu berkali-kali soal anggaran pro-poor ditekankan. Dimana masyarakat kecil bisa merasakan kehadiran pemerintah. Dari orang lahir sampai meninggal Pemkot Semarang harus hadir. Jadi melahirkan itu gratis, imunisasi gratis. Sekolah TK, SD, SMP gratis. Swasta sudah 40 sekolah digratiskan,” ungkap Hendi.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
