PDIP Minta Baguna Terus Jadi yang Terdepan Bergerak, Membantu, dan Berpihak Kepada Rakyat
Jakarta – DPP PDI Perjuangan memanggil perwakilan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dari 34 propinsi dalam rapat koordinasi (rakor) di kantor pusat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7). Hal itu dalam rangka konsolidasi eksistensi Baguna yang selalu hadir di tengah rakyat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Rakorbid dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Para peserta terlebih dahulu dipastikan non-reaktif dengan rapid test, diperlengkapi masker serta hand sanitizer, dan berjarak. Bahkan minum jamu sebelum mengikuti acara. Sesi rapat diatur sedemikian rupa sehingga rapat bisa berlangsung singkat, padat, dan jelas.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka acara itu ditemani Wasekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning, dan Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani. Hadir juga sebagai narasumber ialah Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Basarnas, Abdul Haris Achadi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bahwa situasi saat ini mengharuskan seluruh warga dunia, tak terkecuali Indonesia, siap dengan new normal. Lebih lanjut dijelaskannya, yaitu semacam budaya dan protokol baru dalam kehidupan yang harus diikuti.
Namun kondisi pandemi terus mendorong seluruh jajaran Partai untuk menyalakan api ideologi Pancasila yang memiliki semangat perikemanusiaan dan kerakyatan agar tidak pernah padam, dan semakin kuat hadir daam gerak gotong royong untuk rakyat.
PDI Perjuangan selama ini tak diragukan menjadi yang terdepan dalam membumikan perikemanusiaan dan kerakyatan. PDI Perjuangan menyadari sepenuhnya, sesuai yang diajarkan seluruh agama, bahwa sebagai ciptaan Tuhan harus saling membantu dan menolong.
“Kita harap kader Baguna selalu siap bergerak di tengah rakyat, membantu dan berpihak kepada rakyat tanpa membedakan pilihan politiknya. Meskipun di sosmed kita sering dikepung, percayalah seperti disampaikan Bung Karno, senjata yang paling kuat adalah persatuan dengan rakyat itu sendiri,” ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan bahwa pandemi covid adalah momentum untuk bangsa Indonesia mengembangkan kemampuan berdikari. Sebab Indonesia penuh dengan sumber obat-obatan yang genuine, herbal, dan ramah tubuh.
Dikatakannya, pandemi covid-19 semakin menyadarkan perlunya mengembangkan semangat berdikari, ketika di awal pandemi terjadi kelangkaan masker dan alat pelindung diri. Sehingga kantor partai pun harus dirubah menjadi sentra produksinya.
“Dibalik covid-19, ini membuka jalan bagi kita agar berdikari bisa kita lakukan, karena kita punya semua sumber dayanya. Yang harus dilakukan adalah mengutamakan rasionalitas publik serta mendorong riset dan pengembangan,” ulas Hasto.
Kembali ke Baguna, rapat koordinasi yang dilakukan ini adalah demi mendorong terbangunnya optimisme demi menebar kebaikan. Karena sejatinya Baguna memang selalu menebarkan semangat kerakyatan. Ditegaskannya, PDI Perjuangan tetap setia pada jalan kerakyatan dan percaya Baguna bisa melaksanakannya.
“Justru ketika digembleng dengan serangan serta fitnah partai bisa selalu solid, dalam satu kesatuan rampak barisan, bahwa mereka yang selalu menyerang dan fitnah kita, justru kita tunjukkan rakyat selalu memberikan kepercayaan makin besar kepada PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning menjelaskan tema rakor tersebut adalah ‘Semua Buat Semua, Satu Buat Semua, Semua Buat Satu’.
Keprihatinan yang muncul saat ini adalah aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang masih terjadi, yang berdampak juga ke Jawa Tengah, Jakarta, dan daerah lain. Lalu berbagai bencana alam di Banten maupun Jaawa Barat. Di Riau, Sulawesi Selatan, terjadi banjir bandang.
“Makanya kita harus cepat berkoordinasi agar bisa membantu rakyat,” kata Ribka.
Masalahnya, semua kejadian itu terjadi di tengah pandemi covid-19 yang mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan yang salah satunya adalah menjaga jarak. Maka itulah Badan SAR Nasional (Basarnas) diajak memberikan materi karena berpengalaman dalam hal teknis kebencanaan.
“Ini berkaitan dengan teknis. Kalau jeder, misalnya terjadi bencana, gimana caranya kalau di tengah pandemi covid, kita tetap harus menyelamatkan. Jadi bagaimana kita misalnya harus menjaga jarak, namun di saat sama harus juga mengungsikan,” kata Ribka.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
