PDIP Minta Baguna Terus Jadi yang Terdepan Bergerak, Membantu, dan Berpihak Kepada Rakyat
Jakarta – DPP PDI Perjuangan memanggil perwakilan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) dari 34 propinsi dalam rapat koordinasi (rakor) di kantor pusat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7). Hal itu dalam rangka konsolidasi eksistensi Baguna yang selalu hadir di tengah rakyat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Rakorbid dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Para peserta terlebih dahulu dipastikan non-reaktif dengan rapid test, diperlengkapi masker serta hand sanitizer, dan berjarak. Bahkan minum jamu sebelum mengikuti acara. Sesi rapat diatur sedemikian rupa sehingga rapat bisa berlangsung singkat, padat, dan jelas.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka acara itu ditemani Wasekjen Bidang Kerakyatan Sadarestuwati, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning, dan Ketua DPP PDIP bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani. Hadir juga sebagai narasumber ialah Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Basarnas, Abdul Haris Achadi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bahwa situasi saat ini mengharuskan seluruh warga dunia, tak terkecuali Indonesia, siap dengan new normal. Lebih lanjut dijelaskannya, yaitu semacam budaya dan protokol baru dalam kehidupan yang harus diikuti.
Namun kondisi pandemi terus mendorong seluruh jajaran Partai untuk menyalakan api ideologi Pancasila yang memiliki semangat perikemanusiaan dan kerakyatan agar tidak pernah padam, dan semakin kuat hadir daam gerak gotong royong untuk rakyat.
PDI Perjuangan selama ini tak diragukan menjadi yang terdepan dalam membumikan perikemanusiaan dan kerakyatan. PDI Perjuangan menyadari sepenuhnya, sesuai yang diajarkan seluruh agama, bahwa sebagai ciptaan Tuhan harus saling membantu dan menolong.
“Kita harap kader Baguna selalu siap bergerak di tengah rakyat, membantu dan berpihak kepada rakyat tanpa membedakan pilihan politiknya. Meskipun di sosmed kita sering dikepung, percayalah seperti disampaikan Bung Karno, senjata yang paling kuat adalah persatuan dengan rakyat itu sendiri,” ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan bahwa pandemi covid adalah momentum untuk bangsa Indonesia mengembangkan kemampuan berdikari. Sebab Indonesia penuh dengan sumber obat-obatan yang genuine, herbal, dan ramah tubuh.
Dikatakannya, pandemi covid-19 semakin menyadarkan perlunya mengembangkan semangat berdikari, ketika di awal pandemi terjadi kelangkaan masker dan alat pelindung diri. Sehingga kantor partai pun harus dirubah menjadi sentra produksinya.
“Dibalik covid-19, ini membuka jalan bagi kita agar berdikari bisa kita lakukan, karena kita punya semua sumber dayanya. Yang harus dilakukan adalah mengutamakan rasionalitas publik serta mendorong riset dan pengembangan,” ulas Hasto.
Kembali ke Baguna, rapat koordinasi yang dilakukan ini adalah demi mendorong terbangunnya optimisme demi menebar kebaikan. Karena sejatinya Baguna memang selalu menebarkan semangat kerakyatan. Ditegaskannya, PDI Perjuangan tetap setia pada jalan kerakyatan dan percaya Baguna bisa melaksanakannya.
“Justru ketika digembleng dengan serangan serta fitnah partai bisa selalu solid, dalam satu kesatuan rampak barisan, bahwa mereka yang selalu menyerang dan fitnah kita, justru kita tunjukkan rakyat selalu memberikan kepercayaan makin besar kepada PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.
Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning menjelaskan tema rakor tersebut adalah ‘Semua Buat Semua, Satu Buat Semua, Semua Buat Satu’.
Keprihatinan yang muncul saat ini adalah aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang masih terjadi, yang berdampak juga ke Jawa Tengah, Jakarta, dan daerah lain. Lalu berbagai bencana alam di Banten maupun Jaawa Barat. Di Riau, Sulawesi Selatan, terjadi banjir bandang.
“Makanya kita harus cepat berkoordinasi agar bisa membantu rakyat,” kata Ribka.
Masalahnya, semua kejadian itu terjadi di tengah pandemi covid-19 yang mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan yang salah satunya adalah menjaga jarak. Maka itulah Badan SAR Nasional (Basarnas) diajak memberikan materi karena berpengalaman dalam hal teknis kebencanaan.
“Ini berkaitan dengan teknis. Kalau jeder, misalnya terjadi bencana, gimana caranya kalau di tengah pandemi covid, kita tetap harus menyelamatkan. Jadi bagaimana kita misalnya harus menjaga jarak, namun di saat sama harus juga mengungsikan,” kata Ribka.
(zico)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
