PDIP Kuasai Hasil Pilkada, Wilayah Jateng dan DIY Buktikan Masih Jadi Kandang Banteng
Jakarta – DPP PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja struktur partai serta masyarakat Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Pilkada Serentak 2020. Wilayah itu membuktikan tetap menjadi kandang banteng dan Soekarnois, tidak tercerabut dari akar aslinya.
“Prinsip ojo pedhot oyot, yang artinya jangan tercerabut dari akar jati diri kita, ternyata telah dibuktikan di lapangan. Sehingga kemenangan di Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah kemenangan rakyat Marhaen, meneguhkan sebagai kandang banteng,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangan persnya di Jakarta, Jumat (11/12).
Untuk Jawa Tengah, Ketua DPD, dan sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto menjelaskan dari 21 daerah yang melaksanakan pilkada, kader PDI Perjuangan berhasil menang di 17 wilayah. Itu berdasarkan quick dan real count sementara serta laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).
Target dari kongres partai adalah kemenangan di 60 persen pilkada atau sekitar 15 pilkada di Jawa Tengah. Faktanya, dengan 17 daerah, artinya melebihi target tersebut. Mengukuhkan Jawa Tengah sebagai kandang banteng yang tak tercerabut dari akarnya.
“Kami di Jateng punya adagium ‘Banteng selalu dalam barisan. Kalau tidak dalam barisan, namanya celeng (babi hutan, red). Banteng tanduknya di kepaLa buat bertempur kalau ada bahaya. Celeng tanduknya di mulut atau siyung, untuk mencari makan. Jadi kalau ada banteng tidak tegak lurus instruksi Ibu ketua umum, maka mereka itu celeng, jelas bukan banteng,” tegas Bambang Pacul.
Dalam kesempatan itu Bambang juga melaporkan bahwa salah satu kemenangan di Jateng yang cukup heroik adalah di pilkada Kabupaten Pekalongan.
Di sana, PDI Perjuangan mengusung pasangan Fadia bersama Riswadi, kader murni partai yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Selama ini, Pekalongan selalu sulit untuk dimenangkan. Dari 35 kursi DPRD setempat, PDI Perjuangan hanya bisa memenangkan 5 kursi saja.
“Kita bertempur habis-habisan di situ. Akhirnya kota santri dimenangkan oleh kader PDI Perjuangan,” tambah Bambang.
Di Yogyakarta, ada tiga pilkada dilaksanakan. Dan ada dua dimenangkan yaitu di Sleman dan Bantul. Hanya sengit di Gunung Kidul. Di Sleman, kader murni PDI Perjuangan dimana Wakil Ketua DPC Danang Miharsa maju, menjadi pemenang. Di Bantul, Wakil Ketua DPC Joko Purnomo juga menjadi calon dan muncul sebagai pemenang.
“Ini kita rebut kembali keduanya karena dulu sempat lepas. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga Yogyakarta. Tak sia-sia,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Nuryadi.
Kemenangan mutlak PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta juga menjadi bukti kaderisasi partai untuk menyiapkan para pemimpin berhasil dilaksanakan. Isu-isu negatif banyak coba disebarkan demi upaya mencabut akar Jawa Tengah sebagai Kandang Banteng.
Misalnya isu politik dinasti di Pilwalkot Solo. Namun pilkada membuktikan bahwa isu itu tak mempan bagi warga Kandang Banteng.
“Kalau dinasti kalau seperti Raja Jogja. Kalau pilkada seperti Mas Gibran ini kan pilihan rakyat. Kalau dia jelek, pasti gak bakalan dipilih. Dan angka raihannya tak sampai setinggi itu. Yang datang ke TPS juga tinggi hingga 70,71 persen. Perolehannya 86,7 persen. Artinya tingkat legitimasinya tinggi. Jadi Mas Gibran terpilih secara legitimate,” tambah Bambang.
Hasto mengatakan bahwa kemenangan para kader murni PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah sebuah tanggung jawab besar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, serta menyejahterakan rakyat.
“Pak Jokowi sudah menunjukkan bagaimana bekerja dengan baik. Saat menjadi wali kota, beliau memperbaiki ekonomi yang rontok. Pasar tradisional diperbaiki. Daerah Laweyan yang merupakan sentra batik yang pemiliknya rata-rata Masyumi Islam dibantu. Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan legitimasi yang kuat di mata rakyat sehingga pada pilkada 2010, Pak Jokowi terpilih dengan raihan 90 persen,” papar Hasto.
“Bung Karno mengatakan tak ada perjuangan yang sia-sia. Senjata paling hebat menjadi pemimpin adalah menyatu dengan kekuatan rakyat. Itulah strategi utama. Prinsip ini pun selalu disampaikan Ibu Megawati. Apapun isu negatif yang disampaikan seperti isu dinasti politik, Ibu Mega selalu menyerukan bahwa kekuatan utama kita adalah mengorganisir rakyat. Mendekat lah ke rakyat,” tandas Hasto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
