PDIP Ajak Masyarakat Jaga Kebudayaan Indonesia Lewat Pendidikan
Jakarta – PDI Perjuangan mengajak masyarakat untuk menjaga kebudayaan sendiri melalui pendidikan di tengah gempuran budaya asing.
“Saya bukan bilang budaya asing tak boleh masuk. Namun, hendaknya budaya asing difilter dan disesuaikan dengan budaya bangsa sendiri,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dalam webinar kedua dengan tema “Rakyat Sumber Kebudayaan Nasional” di Jakarta, Selasa (16/6).
Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno 2020 yang pelaksanaannya sejak 1 Juni lalu.
Djarot menyebutkan tantangan rakyat Indonesia saat ini adalah bagaimana melakukan pengayaan dan pelestarian kebudayaan bangsa sendiri di tengah masifnya arus kebudayaan populer asing.
Djarot yang merupakan Ketua Panitia Perayaan Bulan Bung Karno 2020 menjelaskan bahwa Proklamator RI Soekarno sudah mengingatkan kebudayaan dalam bentuk kreasi kultural, seperti seni musik, lagu, dan tari, sehingga jangan menganggap sebagai hiburan semata.
Kebudayaan, lanjut dia, merupakan sumber utama dari kerja penguatan jiwa sebuah bangsa. Semuanya merupakan proses esensial dari pembangunan sebuah bangsa dan negara.
“Itu artinya jika kebudayaan asli sebuah bangsa terkikis, negaranya juga bisa terkikis,” katanya ketika merespons di tengah masifnya arus industri budaya pop asing, seperti K-Pop, produk-produk dari Hollywood dan Bollywood dalam bentuk film, lagu, dan lainnya.
Menurut Djarot, sudah saatnya bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bagaimana harus mengambil aksi dalam berkebudayaan. Pasalnya, kebudayaan akan bisa lestari jika kesadaran akan situasi yang ada ditularkan lewat pendidikan di keluarga dan lingkungan sekitar.
“Dengan melakukan itu, pengayaan budaya lokal kita akan makin lestari dan kita sebagai bangsa tak akan terkikis dengan budaya bangsa luar yang belum tentu sesuai dengan budaya bangsa kita,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menegaskan bahwa kekayaan budaya Indonesia sangat luar biasa. Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia punya 742 bahasa daerah hingga 7.241 karya budaya berbentuk tarian/lagu, gambar, patung, pakaian adat, hingga kuliner daerah.
Kekayaan ini menggambarkan betapa kaya dan beragamnya latar belakang masyarakat Indonesia. Maka itu pula, Bung Karno menyatakan dalam salah satu prinsip Trisakti, yakni ‘memiliki kepribadian di dalam kebudayaan’.
“Bentuk kebudayaan itu adalah salah satu ciri khas kebudayaan kita sendiri,” katanya menandaskan.
Bagi Bung Karno, kata Djarot, seni budaya menjadi napas sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini.
Presiden pertama RI itu bukan hanya penikmat seni budaya, melainkan juga kreator dengan peninggalan mulai dari seni rupa, teater dengan menulis drama, lagu, hingga tarian.
Sebagai Presiden RI, kata Djarot, Majalah Tempo menuliskan Bung Karno memiliki 2.200 koleksi seni dan budaya yang sebagian besarnya masih tersimpan hingga saat ini di Istana Kepresidenan.
“Bahkan, ada pengamat dan ahli dari Singapura yang bilang Indonesia harusnya bangga dengan presidennya yang rasa kebudayaannya sangat tinggi,” kata Djarot.
Bung Karno juga mewujudkan prinsip seni budaya sebagai napas perjuangan itu saat dibuang oleh penjajah ke berbagai tempat di Indonesia.
Di Ende, Nusa Tenggara Timur, Bung Karno membangun grup tonil bernama ‘Kelimutu’ dengan banyak cerita yang intinya mengajak masyarakat melawan penjajah kolonial Belanda.
“Dari NTT, Bung Karno dibuang ke Bengkulu, dan di sana beliau buat drama Monte Carlo dan Bengkulu,” katanya.
Di bidang pewayangan, Bung Karno banyak diinspirasi oleh para tokoh pewayangan karena dibesarkan dalam kultur Jawa. Putra Sang Fadjar mampu bermain gamelan dan punya kemampuan mendalang. Salah satu dalang favorit Bung Karno adalah Ki Gitosewoko.
“Bung Karno adalah sosok luar biasa dan sangat komplet. Beliau juga menciptakan lagu, misalnya ‘Bersuka Ria’ yang dilakukan bersama dengan Jack Lesmana,” tuturnya.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
