PDI Perjuangan Gelar Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional, Djarot: Kader Perempuan Turut Ikut Wujudkan Menang Pemilu
Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menyampaikan partainya menggelar Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional sebagai proses menuju partai pelopor yang menjadikan kader sebagai salah satu elemen partai, tidak hanya kaum lelaki tapi juga kaum perempuan, yang memiliki kemampuan secara merata dan berkualitas.
“Porsi pendidikan kader perempuan diberikan kelas khusus oleh PDI Perjuangan agar partai siap tidak hanya kader lelaki namun juga kader perempuan, berani dan sanggup memenangkan Pemilu, Pilpres, Pilkada 2024, bersama-sama mewujudkan PDI Perjuangan untuk 3 kali menang pemilu secara berturut-turut karena kesiapan dan skill para kader baik perempuan maupun laki-laki memiliki kemampuan secara merata dan lebih berkualitas,” ucap Djarot saat mengisi materi di acara Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional, di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lentengagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2022).
Ditambahkannya, Pendidikan Kader Perempuan ini, penting untuk belajar tentang aplikasi ldeologi Pancasila 1 Juni 1945, kepemimpinan, komunikasi publik, Perumusan Program dan Kebijakan yang berpihak pada keseteraan gender maupun berbagai tantangan perempuan di masa mendatang.
Selain Djarot hadir juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama sejumlah Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Sri Rahayu, Komarudin Watubun, Wiryanti Sukamdani, Nusyirwan Soedjono, Hamka Haq dan Kepala Badiklat Pusat PDI Perjuangan Daryatmo Mardiyanto.
Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri dijadwalkan membuka dan memberi kuliah umum.
PDI Perjuangan, kata Djarot, ikut memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik. Yakni dengan mendorong dan menguatkan partisipasi, keterlibatan, dan pendidikan politik kaum perempuan secara lebih luas dalam kegiatan kepartaian. Lalu penggemblengan dan penguatan jiwa, karakter, dan spirit politik kebangsaan, sesuai dengan cita-cita bapak bangsa Bung Karno.
“Di era abad informasi digital, partai dan kader perempuan dituntut harus mampu berinovasi dan berkreasi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun pola pikir positif-konstruktif serta mampu menjawab tantangan zaman,” tambah Djarot.
Djarot menambahkan, PDI Perjuangan menginginkan konsolidasi dan peningkatan jumlah kader perempuan yang siap ditugaskan di Tiga Pilar Partai. Dan berharap kader perempuan mampu mendorong percepatan terwujudnya PDI Perjuangan sebagai partai pelopor.
Sementara itu, Daryatmo menjelaskan terdapat 101 orang peserta dari 34 provinsi yang akan mengikuti pendidikan selama tiga hari. Daryatmo menjelaskan tantangan partai dan kader perempuan partai ke depan dalam menyelenggarakan kaderisasi. Menurutnya, dituntut mampu berinovasi dan berkreasi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
“Pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melahirkan para kader perempuan yang militan, berintegritas, berdedikasi dalam membesarkan partai sekaligus mentransformasi Ideologi Pancasila Bung Karno di era digital dengan tetap Mengarah pada tujuan untuk menuju terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,” ucap Daryatmo.
Dilanjutkannya, pendidikan dan kaderisasi partai harus dipahami sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam kerja kerja Partai untuk memenangkan Pemilu 2024.
“Dengan posisi partai seperti saat ini, tidak lantas membuat kita berpuas diri. Justru sekarang inilah kesempatan partai untuk terus memperkuat konsolidasi melalui pendidikan dan pelatihan secara massif sehingga lahir kader-kader Perempuan PDI Perjuangan yang mampu menjawab tantangan bangsa kedepan atas nama kemampuan mengimplementasikan ideologi Pancasila,” kata Daryatmo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
